Sabtu, 25 May 2019

300-an Sengketa Pileg Diperiksa Tiga Majelis Panel

Jumlah perkara sengketa pemilu legislatif 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan pemilu legislatif 2014.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan tiga majelis panel hakim konstitusi yang akan memeriksa, mengadili, memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif.  Masing-masing majelis panel harus ada hakim konstitusi keterwakilan dari Mahkamah Agung (MA), pemerintah, dan DPR.

 

Pada Majelis Panel pertama diketuai Ketua MK Anwar Usman dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, Enny diusulkan oleh presiden (pemerintah), dan Arief diusulkan oleh DPR.

 

Majelis Panel kedua diketuai oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan anggota Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR, Saldi diusulkan oleh presiden, dan Manahan diusulkan oleh MA.

 

Sedangkan Majelis Panel ketiga diketuai Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Palguna merupakan hakim konstitusi yang diusulkan oleh presiden, Suhartoyo diusulkan oleh MA, dan Wahiduddin diusulkan oleh DPR.

 

"Setiap hakim konstitusi tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilu legislatif yang berasal dari daerahnya untuk menghindari konflik kepentingan," kata Fajar.

 

Fajar menerangkan para caleg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, yang mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu legislatif harus melalui partai politik yang mengusungnya. Nantinya, sidang panel pemeriksaan pendahuluan oleh 3 majelis panel masing-masing majelis menangani sengketa pileg per provinsi dan dibagi per daerah pemilihan (dapil).

 

“Hasil dari pemeriksaan sidang panel ini akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menjatuhkan putusan sela. Tapi, kalau perkara perselisihan hasil Pilpres, sidang tidak menggunakan sistem panel, tetapi sidang pleno dengan sembilan hakim konstitusi. Begitu pula dengan sidang pengucapan putusan akan dilaksanakan dengan sistem sidang pleno," lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua