Selasa, 28 May 2019

Aliansi LGS dengan KPMG, Law Firm Indonesia Makin Diakui The Big Four

Tiga dari empat jaringan The Big Four telah beraliansi dengan firma hukum di Indonesia.
Normand Edwin Elnizar
Managing Partner LGS, Mohamed Idwan Ganie. Foto: Doc-HOL

Menyusul PwC dan Deloitte, kini KPMG resmi menggandeng firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS). Dilansir dari laman LGS, aliansi antara keduanya berlaku efektif sejak 1 Mei 2019. LGS resmi menjadi bagian dari jaringan global KPMG melalui KPMG Indonesia.

 

The Big Four adalah sebutan yang diberikan pada empat jaringan terbesar di dunia yang melayani jasa audit, penjaminan, perpajakan, konsultasi manajemen, strategi bisnis, aktuaria, hingga keuangan perusahaan. Pada awalnya, layanan utama yang diberikan adalah jasa akuntan publik. The Big Four berkembang melayani selengkap mungkin kebutuhan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk pula jasa hukum bagi perusahaan.

 

Tiga dari empat jaringan terbesar tersebut berpusat di Inggris yaitu Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), PricewaterhouseCoopers (PwC), dan Ernst & Young (EY). Sedangkan KPMG diketahui berpusat di Belanda. The Big Four telah beroperasi di Indonesia melalui partner afiliasi Kantor Akuntan Publik lokal serta beberapa entitas usaha lain.

 

Managing Partner LGS, Mohamed Idwan Ganie menjelaskan kepada hukumonline bahwa aliansi kantornya dengan KPMG tidak berbeda dengan berbagai asosiasi dengan law firm asing. Bedanya, mitra aliansi kali ini adalah sebuah jaringan full service untuk keperluan korporasi. “Yang konvensional kan law firm Indonesia bekerja sama dengan law firm asing,” ujarnya yang akrab disapa Kiki, Selasa (28/5).

 

LGS sendiri pernah bekerja sama dengan beberapa law firm asing sperti Baker McKenzie dan Norton Rose Fulbright. Tercatat bahwa LGS baru saja mengakhiri aliansi dengan firma hukum di Inggris yaitu Clyde & Co. pada April lalu. Kiki menjelaskan ada perbedaan antara beraliansi dengan jaringan The Big Four dan law firm asing. Sering terjadi nuansa persaingan meskipun bekerja sama dalam satu aliansi.

 

“Law firm asing yang memasok klien tidak mau kehilangan kontrol atas kliennya. Nah dengan KPMG, mereka nggak merasa ada ‘curi’ klien, yang kami kerjakan beda,” Kiki menjelaskan. Kiki menekankan bahwa aliansi LGS dengan KPMG bersifat saling melengkapi.

 

Bagi Kiki, kerja sama yang mereka lakukan dengan KPMG juga sebagai bentuk respon atas minat konsumen. Banyak korporasi lebih senang dengan layanan jasa terpadu untuk keperluan bisnisnya. Bergabung dengan jaringan KPMG membuat LGS dapat mengakses keperluan klien KPMG atas jasa hukum. “Segmentasi klien kami sama,” katanya.

 

Baca:

 

Peluang Lebih Menguntungkan

Model kerja sama dengan law firm asing dalam memperluas jaringan klien juga dirasakan LGS tidak lagi efektif. “Dulu banyak klien datang dari luar negeri, lewat perusahaan modal asing yang sahamnya mayoritas. Kalau mau dapat klien, dipasok dari law firm asing,” Kiki menjelaskan.

 

Belakangan, banyak proyek besar di Indonesia sudah dikuasai oleh pengusaha nasional. Hal ini berdampak pada penentuan law firm untuk keperluan perusahaan diputuskan langsung oleh pengusaha nasional. “Pengusaha nasional yang menentukan siapa lawyer-nya, bukan asing lagi,” ujar Kiki.

 

Bahkan, perkembangan bisnis internasional menunjukkan banyak law firm asing beraliansi dengan law firm Indonesia justru untuk mencari klien baru. Berbeda dengan masa sebelumnya saat law firm asing menjadikan law firm Indonesia sebagai mitra untuk menangani keperluan kliennya di Indonesia.

 

Melihat tren Big Four yang mengembangkan kembali jejaringnya dalam layanan jasa hukum, LGS memutuskan untuk menerima tawaran KPMG. Soal pilihan beraliansi dengan KPMG, Kiki menjelaskan bahwa LGS telah lama membantu KPMG di Indonesia. Hanya saja tidak dalam skema aliansi sebagai bagian dari jaringan KPMG.

 

Kiki juga menjelaskan bahwa bergabung dengan jaringan Big Four ikut meningkatkan kualitas dan kredibilitas LGS. Ia mengakui bahwa standar yang diterapkan oleh firma akuntansi lebih disiplin dibandingkan dengan firma hukum. LGS dapat semakin mengokohkan portofolio profesionalitas yang telah dibangun selama lebih dari 30 tahun.

 

Menanti Aliansi EY dengan Law Firm Indonesia

Tidak semua jaringan The Big Four di seluruh dunia menyediakan paket layanan jasa hukum. Hal ini tergantung dengan berbagai pertimbangan termasuk regulasi yang tersedia di masing-masing negara lokasi beroperasi. Di Indonesia berlaku larangan advokat asing untuk beroperasi melalui UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Segala bentuk praktik apalagi membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia dilarang oleh UU Advokat.

 

Batasan semacam itu biasanya dihadapi berbagai law firm asing lewat aliansi dengan law firm lokal melalui segala skema yang tersedia. Hal yang sama telah dilakukan oleh The Big Four belakangan ini. Hingga saat ini, tinggal EY satu-satunya dari The Big Four yang belum membuka aliansi dengan firma hukum Indonesia.

 

Melli Darsa & Co., Advocates & Legal Consultants (MDC) menjadi law firm Indonesia pertama yang beraliansi dengan The Big Four. Didirikan pada tahun 2002, MDC akhirnya resmi bergabung dengan jaringan PwC sejak 17 Juli 2017. Sebagai corporate law firm, MDC resmi ikut menangani kebutuhan jasa hukum dari paket layanan yang disediakan untuk klien PwC di 157 negara.

 

Hermawan Juniarto & Partners (HJ) yang didirikan tahun 2005 menyusul menjadi bagian dari jaringan Deloitte pada Oktober 2018. HJ resmi ikut memberikan layanan jasa hukum bagi klien Deloitte di seluruh dunia sejak saat itu. Jaringan Deloitte untuk layanan jasa hukum sendiri meliputi lebih dari 2400 praktisi hukum di lebih dari 80 negara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua