Rabu, 12 June 2019

Saksi Sebut Menag Lukman Pasang Badan Soal Pencalonan Kakanwil Jatim

​​​​​​​Padahal seharusnya Haris Hasanudin tidak dapat lolos dalam seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama.
RED/ANT
Kakanwil Kemenag Jatim nonaktif Haris Hasanudin usai diperiksa penyidik KPK. Foto: RES

Sidang dengan terdakwa Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muh Muafaq Wirahadi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/6). Sidang kali ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nur Kholis sebagai saksi.

 

Dalam kesaksiannya, Nur Kholis mengatakan bahwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan pasang badan demi pencalonan Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Jatim. "Yang saya ingat Pak Menteri mengatakan 'saya sudah pasang badan, saya sudah menghitung, saya tetap akan melantik (Haris) meski nanti disuruh membatalkan pelantikan itu'," kata Nur Kholis sebagaimana dikutip dari Antara.

 

Pernyataan ini sesuai dengan dakwaan penuntut umum KPK bahwa pada pertemuan 1 Maret 2019 antara Haris dan Lukman Hakim di hotel Mercure Surabaya disebutkan Lukman Hakim akan "pasang badan" untuk tetap mengangkat Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jatim, karena itu Haris memberikan uang kepada Lukman Hakim sejumlah Rp50 juta.


 

Padahal, Haris seharusnya tidak dapat lolos dalam seleksi jabatan tinggi di Kemenag karena Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengirim surat ke Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Surat tersebut mengenai adanya ketidaksesuaian persyaratan seleksi administrasi karena ada dua peserta yang lolos seleksi, yaitu Haris Hasanudin dan Anshori ternyata pernah mendapat hukuman disiplin pada 2015 dan 2016 karena syarat untuk menjadi pejabat tinggi adalah tidak pernah dijatuhi sanski hukuman disiplin sedang atau berat selama lima tahun terakhir.



"Seingat saya, saya pernah dua kali dipanggil, sebelum sidang pleno dan pada 1 Maret pagi. Saya dan Pak Ahmadi dipanggil untuk mendiskusikan respon surat KASN karena KASN memberikan rekomendasi agar tidak melantik Haris, di situlah kami sebagai ketua pansel diperintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Pak Menteri untuk tanda tangan surat yang disiapkan dan kami baru tahu surat itu disiapkan oleh Staf Ahli bidang Hukum saudara Janedjri," ungkap Nur Kholis.



Kemudian, Janedjri M Gaffar yang juga mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) itu membuat konsep surat balasan kepada KASN yang isinya meminta agar KASN menelaah ulang persyaratan umum seleksi jabatan tinggi di Kemenag dengan pertimbangan Haris telah menjalani hukuman disiplin dan memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) baik dalam dua tahun berturut-turut.



"Padahal saya sudah menyampaikan dalam seleksi terbuka kalau rekomendasi KASN tidak dilakukan maka KASN akan melaporkan ke presiden. Saya mengatakan dari Kemenag punya 225 ribu ASN masa kesulitan untuk mencari orang terbaik? Maka kami menambahkan diktum 'tidak pernah mendapat sanksi sedang atau berat dalam waktu lima tahun' dan hal itu sudah dilaporkan ke menteri," jelas Nur Kholis.


 

Baca:

 

Nur Kholis pun pada 3 Maret 2019 masih mengirimkan pesan whatsapp kepada Menag Lukman untuk menanyakan siapa yang dilantik pada 5 Maret. "Nama Haris ada dalam daftar dan saya teruskan ke Biro SDM untuk membuat 'draft' SK (Surat Keputusan)," kata Nur Kholis.

 

Selain disebut pasang badan, Nur Kholis juga mengatakan bahwa ada perintah dari Menag Lukman untuk mengubah penilaian Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin dalam seleksi calon pejabat tinggi di Kementerian Agama. Seharusnya, Haris masuk ke posisi empat, tapi kemudian diubah ke dalam posisi tiga besar.

 

"Yang saya ingat pak menteri mengatakan 'Calon dari Jawa Timur saya hanya tahu Haris Hasanudin, saya tahu kompetensinya karena sudah jadi plt', saat saya sampaikan nilainya tidak sampai dan hanya menduduki posisi nomor empat, dan kami juga mengatakan ada surat dari KASN agar tidak dikasih nilai tinggi ke yang bersangkutan, jadi ditotal cuman dapat di peringkat empat, beliau (menteri) memerintahkan ke saya untuk dimasukkan ke tiga besar," kata Nur Kholis.

 

Perubahan nilai ini disampaikan pada saat siding pleno. "Pak Menteri menyampaikan hal Itu sebelum sidang pleno 1 Februari 2019, pleno setelah isya di hotel Aryaduta," katanya. Kholis sendiri adalah ketua panitia seleksi (pansel) pejabat tinggi Kemenag bersama dengan tiga anggota lain panitia seleksi, yaitu Abdurrahman Mas'ud, Khasan Effendy, dan Sudwidjo Kuspriyomurdono.

 

"Karena tidak mungkin kami punya kebijakan berbeda dengan pimpinan lalu saya komunikasikan dengan 3 panitia lain. Ke Pak Rahman Mas'ud orang internal Kemenag dan Pak Kuspriyomurdono di kamar saya. Beliau menolak dengan tegas dan Pak Khasan Effendy juga belum bisa menerima," tambah Nur Kholis.

 

Meski pada awalnya mneolak, namun akhirnya keempatnya sepakat untuk memasukkan nama Hasanuddin ke daftar tiga besar peringkat calon pejabat tinggi Kementerian Agama. Saat itu pansel lalu mengubah skor wawancara Hasanuddin yang awalnya 68 jadi 95 dan nilai makalah menjadi 92.

 

"Lalu saya minta ke kepala biro kepegawaian diakomodir agar Haris bisa masuk. Saya kasih nilai makalah lebih tinggi dari yang lain dan penilaian lain diselesaikan di level panitia pelaksana," tambah Nur Kholis.

 

Perubahan skor itu yang menyebabkan Hasanuddin masuk ke urutan nomor tiga di bawah Khusnul Ridho dan Muhammad Amin Mahfud. "Pak menteri mengatakan karena yang bersangkutan sudah pernah jadi plt, performa baik, ceramah bagus, ini persoalan pilihan karena penggunanya adalah saya, kata pak menteri," kata Nur Kholis.

 

Senada dengan Nur Kholis, Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Juni 2016- Mei 2019, Ahmadi, juga dipesani hal yang sama oleh Menag Lukman. "Katanya Pak Haris dalam 2 tahun terakhir mendapat SKP (sasaran kinerja pegawai) yang nilainya baik," kata Ahmadi.

 

Ahmadi membenarkan bahwa Menag Lukman akan "pasang badan" untuk tetap mengangkat Hasanuddin di posisi itu. "Benar beliau (Menag) mengatakan seperti itu (pasang badan) padahal dampak dari ini kita akan berurusan dengan KASN dan paling buruk jabatan akan dibatalkan," pungkasnya. (ANT)
 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua