Jumat, 14 Juni 2019

Mengukur Peluang ‘Gugatan’ Prabowo-Sandi di MK

Secara teoritis dan praktik ada tiga pendekatan yang digunakan dalam memeriksa dan memutus permohonan sengketa pilpres yakni hitungan-hitungan, TSM, dan proses pemilu jurdil.
Aida Mardatillah
Diskusi bertajuk 'Menakar Kapasitas Pembuktian MK' di Jakarta, Kamis (13/6). Foto: AID

Sidang perdana permohonan sengketa hasil pemillihan presiden dan wakil presiden (pilpres) digelar hari ini, Jum’at (14/6/2016) mulai pukul 09.00 WIB. Sejumlah kalangan pakar/akademisi sudah memprediksi kemungkinan putusan hasil sengketa Pilpres 2019 ini. Hingga memberi gambaran terkait pembuktian permohonann sengketa pilpres yang dimohonkan pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini.

 

Seperti yang disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Fitra Arsil, dan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva yang sudah bisa memperkirakan gambaran persidangan sengketa pilpres di MK.

 

Refly Harun memperkirakan permohonan sengketa pilpres ini 99 persen bakal ditolak jika MK masih menggunakan paradigma terstruktur, sistematis, masif (TSM) dan paradigma pembuktian hasil perolehan suara (hitung-hitungan). "Kalau pilpres sudah ke MK dan paradigmanya masih dua yakni paradigma hitung-hitungan dan paradigma TSM. Saya kira the game is over (selesai)," ujar Refly dalam diskusi bertajuk “Menakar Kapasitas Pembuktian MK” di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

 

Refly menjelaskan dua paradigma tersebut memiliki kelemahan dalam konteks pembuktian dalam perkara sengketa pilpres. Pertama, paradigma hitung-hitungan perolehan suara, tentu hakim konstitusi membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa seluruh bukti dalam sengketa ini. Refly pesimis, hakim dapat memeriksa seluruh bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon (dan pihak termohon/pihak terkait) dalam waktu 14 hari.

 

"Bukti signifikan untuk membuktikan bahwa paslon 02 unggul, paling gampang formulir C-1 dan C-1 plano (rekapitulasi hasil perolehan suara di masing-masing TPS). Dokumen ini yang akan dihitung ulang sambil mengecek keaslian kedua dokumen. Jangan-jangan ada dua dokumen yang sama-sama asli pakai hologram semua, tapi berbeda. Disini saya katakan game is over," ujarnya. Baca Juga: Tim Hukum Prabowo Dalilkan Lima Modus Kecurangan Pilpres

 

Kedua, paradigm TSM yang sifatnya kumulatif. Jika MK menggunakan paradigma TSM permohonan ini bakal sulit dikabulkan. Misalnya, terstruktur, Pemohon harus bisa membuktikan ada struktur kekuasaan yang memang melakukan pelanggaran/kecurangan yang sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi perolehan suara paslon tertentu. Kemudian, sistematis dan masif ini harus terpola.

 

Menurutnya, parameter/ukuran masif masih buram (belum pasti). “Hingga saat ini tolok ukur masif masih buram. Sejauh mana sesuatu bisa dikatakan masif. Apakah masif harus memenuhi kriteria seluruh Indonesia atau satu provinsi bisa dikatakan cukup masif atau satu provinsi plus satu kecamatan dan sebagainya," terang dia.

 

Meski sudah bisa membuktikan adanya TSM, Pemohon belum tentu bisa serta merta dikatakan menang. Sebab, hasil TSM harus bisa mencapai 50 persen dari selisih perolehan suara. Dalam kasus permohonan Prabowo-Sandi, TSM harus bisa mencapai sekitar 8,5 juta suara dari total selisih 16,9 juta suara. "Kalau pakai paradigma TSM yang kumulatif, barangkali the game is over," tegasnya.

 

Untuk itu, Refly menyarankan agar MK membagi dua bentuk pembuktikan yakni kuantitatif (hasil perolehan suara) dan kualitatif (kualitas proses pilpres). Jadi, ketika pemeriksaan pendahuluan dalam konteks sengketa pilkada, pemilu legislatif, dan pilpres, MK lebih dulu mempertanyakan kepada pemohon apa yang ingin dipermasalahkan kuantitatif atau kualitatif. "Kalau kuantitatif dulu, maka Anda harus bisa membuktikan Anda unggul dan ada bukti-buktinya. Kalau kualitatif, tanya mau mempermasalahkan apa," ujar dia.

 

Pendekatan jurdil

Secara pribadi, Refly berpendapat pendekatan yang lebih tepat ialah menggunakan paradigma pemilu yang jujur dan adil (jurdil) sebagai prinsip pemilu yang mendasar yang diatur kontitusi. Dalam hal ini, MK harus berani membuat kriteria pemilu yang dianggap inkontitusional agar putusannya bisa diterima akal sehat, rasio, dan emosi.  

 

"Misalnya apakah ada money poltics, pengerahan ASN, penggunaan APBN atau dana haram (dalam pilpres)? Apakah bisa dibuktikan terjadi equal playing field (perlakuan yang sama/adil dalam pilpres)?"

 

Hanya saja sayangnya, paradigma ketiga ini belum pernah dipakai oleh MK. Misalnya, paradigma pemilu jujur yang adil mensyaratkan proses penyelenggaraan pemilu itu haruslah konstitusional seperti yang tercantum dalam Pasal 22E UUD 1945 yakni penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. “Apakah terjadi equal playing field dalam pemilu kita? Ini harus dibuktikan," tegasnya.

 

Hal senada disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Falkultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil. Dia menilai dalam sengketa pilpres beban pembuktian Pemohon sangat berat. Sebab, prinsipnya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Menurutnya, pembuktian sengketa pilpres harus dibedakan dengan sengketa pilkada, yang tidak cukup hanya membuktikan C-1. “Jika mau diadu pembuktian C-1, mending nyerah aja deh,” ujarnya.

 

Untuk itu, Fitra ingin melihat proses pembuktian di luar kuantitatif. Dalam hal ini, pembuktian kualitatif seharusnya bisa digunakan. “Mungkin saja hal itu bisa dilakukan karena desakan dari Pemohon. Sebab, selama ini jika meliha kebelakang, MK lebih cenderung menggunakan pembuktian kuantitatif.”

 

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva tetap beranggapan bahwa sengketa pilpres di MK itu sengketa hasil perolehan suara pilpres. Misalnya, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang tercatat 100 ribu, tetapi catatan KPU hanya 70 ribu. “Nah, ini pembuktiannya lewat C-1, kalau tidak dipersoalkan selisih suara, apa perlunya C-1. Jika ingin membuktikan proses pemilunya, tidak ada hubungannya dengan C-1,” ujanya.

 

Menurutnya, yang terpenting dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentan Pemilu ditegaskan sengketa hasil pemilu haruslah memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap perolehan suara paslon. Unsur pertama, ada pelanggaran yang dipersengketakan dan kedua ada perolehan suara. “Ini pembuktiannya tidak gampang,” ujarnya.

 

Hamdan mencontohkan kalau selisih perolehan suaranya sekitar 15 juta suara dengan asumsi TPS 300 pemilih per TPS, maka harus bisa dibuktikan di 50 ribu TPS ada pelanggaran sedemikian rupa yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan seharusnya Pemohon menang. “Nah, pertanyaannya bagaimana membuktikannya, tidak usahlah 50 ribu TPS, 20 ribu TPS bahwa hal itu sudah terjadi. Ini problem yang dialami ketika selisih suara sangat tinggi,” ujarnya.

 

Misalnya, dari 15 juta selisih suara yang dapat dibuktikan hanya 3 juta suara, tentu tidak bisa. “Ini bukan peneilitian ilmiah, tidak boleh pakai sampling, harus dibuktikan semua. Pengadilan tidak bisa melihat dalam imajinasi, tapi harus dengan bukti-bukti,” tegasnya.

 

Lebih jauh, Hamdan enggan mengomentari kasus sengketa pilpres antara Prabowo-Sandi dengan KPU di MK terlalu jauh. Dia menilai proses di MK biarlah menjadi wewenang para hakim konstitusi. "Karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, bagaimana hukum acaranya yang sekarang ini. Kalau hukum acara yang dulu ada proses perbaikan kalau hukum acara yang ini, saya tidak melihat ada perbaikan."

 

Hamdan menambahkan MK bisa mengadili sengketa pilpres yang sifatnya administrasi apabila Pemohon sudah mengajukan gugatan ke instansi terkait, tetapi tidak digubris. Seperti Bawaslu dan DKPP yang mengadili pelanggaran administarsi dan etika penyelenggara pemilu. Selain itu, PTUN yang memproses soal administrasi pencalonan dan MK soal hasil pemilunya.

 

“MK punya wewenang memproses kesalahan administrasi asalkan gugatan Prabowo-Sandi selaku pelapor tidak digubris di Bawaslu atau PTUN. Karena itu ada pintu masuk MK boleh menilai lagi kasus pelanggaran yang administratif itu," katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua