Senin, 17 June 2019

Sengketa Pilpres 2019: Minim Keterlibatan Lawyer Perempuan

Tim Kuasa Hukum KPU memiliki 7 lawyer perempuan dari 32 lawyer yang tercatat. Tim Kuasa Hukum TKN memiliki 3 lawyer perempuan dari 32 lawyer tercatat. Sedangkan tim kuasa hukum BPN memiliki 8 lawyer yang seluruhnya pria.
Hamalatul Qur'ani
Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki 3 lawyer perempuan dari 32 lawyer tercatat. Foto: RES

Sejak digelarnya sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (14/6) lalu, sengketa Pilpres 2019 yang dimohonkan Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih terus menjadi sorotan. Tak perlu waktu lama, sedikit saja celah munculnya isu baru atau tindakan hukum yang bersifat multitafsir, kritik dan perdebatan hangat akan langsung mewarnai kalangan akademisi, praktisi termasuk khalayak ramai.

 

Sebut saja peringatan Hakim Konstitusi Suhartoyo kepada kuasa hukum yang tak memakai toga di persidangan, isu lolosnya perbaikan permohonan sengketa yang tak lepas dari kritik, isu perlindungan saksi hingga bukti-bukti kecurangan yang disodorkan dalam Persidangan. Semua itu mengindikasikan bahwa penanganan kasus hukum dalam sengketa Pilpres harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang meskipun ditengah waktu yang begitu sempit.

 

Menariknya, ternyata tak banyak lawyer perempuan yang terlibat sebagai tim kuasa hukum yang menangani sengketa ini. Bila melihat salinan surat kuasa kepada Tim Kuasa Hukum ketiga kubu, hanya Tim Kuasa Hukum KPU yang memiliki jumlah lawyer perempuan terbanyak, yakni 7 orang dari 32 lawyer yang tercatat, yakni Hendri Sita Ambar K, Rika Nurhayati, Happy Ferovina, Saffana Zatalini, Nina Kartina, Greta Santismara dan Devi Indriani.

 

Disusul Tim kuasa hukum TKN dengan jumlah 3 lawyer perempuan dari 32 lawyer tercatat. Ketiga nama itu Dini Shanti Purwono, Nurmala dan Christina Aryani. Terakhir, tim kuasa hukum BPN dengan 8 lawyer yang seluruhnya adalah Pria.

 

Adakah sebetulnya alasan khusus terkait minimnya komposisi lawyer perempuan yang berlaga di sengketa Pilpres 2019 ini? Mengingat sengketa pemilu bersifat speed trial (sengketa cepat), Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan tentu waktu akan terkuras untuk penyusunan jawaban dan pengumpulan alat bukti.

 

Sementara, data-data yang harus dianalisa juga sangat banyak apalagi konteks Pilpres meliputi data-data yang tersebar di seluruh Indonesia. Akibatnya, koordinasi membutuhkan pekerjaan dilakukan hingga larut malam. “Bahkan tidurpun kami terbatas dua hingga tiga jam,” tukasnya.

 

Demi lancarnya komunikasi, Tim Kuasa Hukum KPU bahkan telah diinapkan di salah satu kawasan hotel di bilangan Jakarta dalam waktu seminggu lebih. “Di situ kita gak pulang-pulang,” ujarnya.

 

Itulah mengapa ia beranggapan bahwa perempuan bisa saja terkendala soal ini, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Bagaimana izin dari keluarganya, orang tua atau suaminya turut berpengaruh.

 

(Baca: Potret Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019)

 

Selain itu, kendala juga kerap dirasakan perempuan yang sedang mempunyai anak kecil, atau yang rumahnya jauh dan lainnya. Bagi lawyer perempuan yang anaknya sudah dewasa dan tidak memerlukan perlakuan khusus, justru banyak yang tertarik bergabung.

 

Walau begitu, Ia mengakui ketangguhan 7 orang perempuan yang terlibat dalam tim kuasa hukum KPU. Kinerja lawyer perempuan di timnya diakui sangat baik, keseriusan dalam bekerja juga dinilainya bagus.

 

“Saya akui sangat tangguh. Bahkan tim perempuannya 2 orang yang dampingin saya belum tidur dari tadi malam untuk memeriksa alat bukti lagi,” ungkapnya.

 

Kendati absennya peran lawyer perempuan dalam Tim Kuasa Hukum BPN, Salah seorang kuasa hukum BPN, Luthfi Yazid menyebut dirinya sebetulnya malah mendorong lawyer perempuan untuk banyak terlibat. Hanya soal kebetulan saja di timnya tidak ada keterlibatan lawyer perempuan.

 

“Kita gak ada diskriminasi ya, lawyer laki-laki perempuan sama saja bagi kita, cuma kebetulan saja tidak ada,” ungkapnya kepada hukumonline, Senin (17/6).

 

Senada dengan Luthfi, salah seorang kuasa hukum TKN, Christina Ariyani menyebut bahwa ketertarikan perempuan menekuni bidang-bidang tertentu dalam lawyering adalah pilihan masing-masing orang. Terlebih untuk bidang litigasi seperti sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang saat ini Ia geluti, diakuinya tak begitu banyak perempuan yang berminat, lantaran kerap dinilai begitu konfrontatif. Lain halnya dengan corporate lawyer yang memang diamatinya cukup banyak perempuan yang bergelut di situ.

 

“Dari komponen partai politik pada tim kuasa hukum misalnya, lawyer perempuan memang sedikit. Apalagi dari direktorat hukum, memang cuma saya,” ungkapnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua