Rabu, 26 June 2019

Mengintip RPH Jelang Putusan Sengketa Pilpres

MK berharap semua pihak dapat menerima apapun yang diputuskan Majelis Hakim Konstitusi dalam sengketa hasil Pilpres 2019 ini.
Aida Mardatillah
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Sidang pembuktian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 berakhir pada Jum’at (21/6/2019) malam. Sejak Senin (24/6), Majelis Hakim MK intensif menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) hingga Rabu (26/6). Dalam RPH ini sembilan hakim konstitusi tentunya membahas dan menyimpulkan hasil lima kali persidangan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 guna mengambil putusan akhir.

 

Lalu, apa dan bagaimana lazimnya sidang RPH terutama RPH jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi ini? Saat ditemui di lantai 3 Gedung MK, Juru Bicara MK Fajar Laksono Soeroso menggambarkan bagaimana lazimnya RPH dilaksanakan saat para hakim konstitusi hendak mengambi putusan perkara konstitusi termasuk sengketa hasil pilpres?

 

Fajar menerangkan dalam RPH biasanya digelar di lantai 16 Gedung MK. Di lantai 16 itu, ada sebuah ruangan yang bersebelahan dengan perpustakaan mini khusus untuk keperluan para hakim konstitusi untuk mengkaji perkara konstitusi. Selain hakim MK, RPH dihadiri panitera, panitera muda, dan sembilan panitera pengganti yang mendampingi sembilan hakim MK, serta pegawai operator laptop untuk menyusun sebuah putusan.

 

“Seluruh pegawai yang ikut dalam RPH disumpah untuk menjaga kerahasiaan hasil RPH. Para hakim MK membahas perkara sengketa pilpres dimulai setiap pukul 09.00 WIB hingga selesai selama 3 hari ini,” kata Fajar di ruang kerjanya, Selasa (25/6/2019).

 

Para hakim MK mendalami dalil-dalil para pihak, keterangan ahli, saksi, dan memeriksa alat bukti. Apapun yang terungkap dalam persidangan akan ditelaah dan dikaji sebagai petunjuk atau bukti bagi para hakim untuk merumuskan sebuah pertimbangan dan amar putusan. “Di RPH inilah diskusi diantara para negarawan itu berlangsung hingga pengambilan keputusan,” ujar dia.

 

Dalam RPH tiga hari ini, kata Fajar, setiap harinya membahas agenda tertentu untuk didiskusikan bersama. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apa saja yang menjadi materi pembahasan dan perdebatan dalam RPH sengketa hasil pilpres ini. ”Yang mengetahui hanya sembilan hakim konstitusi dan orang yang membantu hakim konstitusi di ruang RPH itu,” kata Fajar.  

 

Namun kata Fajar, setiap harinya sebelum RPH dimulai, para hakim konstitusi sudah menyiapkan hasil analisisnya (legal opinion) masing-masing untuk didiskusikan secara bersama-sama dalam RPH. “Analisis sembilan hakim konstitusi tidak ada campur tangan dari peneliti MK. Dalam RPH ini para hakim konstitusi adu argumentasi, tapi apa saja tidak tahu secara pastinya,” tegasnya.

 

Belum pernah ada dissenting

Menurutnya, jalannya proses RPH pun ada yang mencatat point-point yang disampaikan para hakim MK. Ditanya apakah ada kemungkinan hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2019, Fajar mengatakan dalam Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, hakim konstitusi diperbolehkan untuk berbeda pendapat dalam setiap sidang di MK (secara umum).

 

Dissenting sah-sah saja, tapi dalam praktik putusan sengketa pilpres belum ditemukan hakim konstitusi yang dissenting. Sebab, memutus perkara sengketa pilpres termasuk sengketa pemilu legislatif dan pilkada berbeda dengan perkara pengujian UU,” tuturnya.

 

Dalam perkara pengujian UU, kata Fajar, lebih banyak bermain di argumentasi, opini, dan logika berkonstitusi. Sedangkan penanganan perkara sengketa pilpres, pemilu legislatif, dan pilkada lebih (menekankan) pada kekuatan alat bukti para pihak. “Yang dicari dalam sengketa pilpres adalah kebenaran materil, sehingga dalam praktik putusan sengketa Pilpres 2004, 2009, 2014 belum pernah ada sembilan hakim MK mengajukan dissenting,” terangnya.

 

RPH telah selesai, Mahkamah telah siap membacakan putusan di ruang sidang pleno MK, pada Kamis (27/6) sekitar pukul 12.30 WIB. Semula, sidang putusan diagendakan pada Jum'at (28/6), namun dimajukan sehari sebelumnya karena adanya kesiapan Majelis Hakim MK. Surat undangan pemberitahuan informasi pembacaan putusan ini juga sudah diberitahukan kepada para pihak.

 

“Dimajukannya pembacaan putusan tidak ada aspek dari luar, memang benar-benar kesiapan MK. Lebih cepat lebih baik, lagi pula dalam UU MK dan Peraturan MK dikatakan bahwa selambat-lambatnya 14 hari kerja. Jadi, jika sebelum waktu 14 hari kerja telah diputus, itu tidak masalah.”

 

Jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 ini penjagaan keamanan di sekitar Gedung MK tentu akan lebih diperketat demi keamanan dan ketertiban persidangan. Fajar berharap semua pihak dapat menerima apapun yang diputuskan Majelis Hakim Konstitusi. “Dengan menyerahkan perkara sengketa hasil pilpres ini ke MK, berarti percayakan kepada Majelis MK untuk memutuskan.”

 

Apalagi, dalam setiap bagian akhir permohonan, jawaban, dan tanggapan para pihak meminta ex aquo et bono. Artinya, para pihak meminta putusan yang seadil-adilnya kepada Mahkamah. “Makna asas ini berarti telah mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnnya kepada MK. Karena itu, para pihak dapat menerima apapun putusannya,” tegasnya.

 

Fajar menambahkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia sebagai negara hukum jika para pihak tidak menghormati putusan MK. “Jadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia jika tak menghormasti putusan MK dalam perkara sengketa pilpres ini. Mengingat Indonesia adalah negara hukum. Indikatornya ketaatanya terhadap putusan lembaga peradilan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua