Kamis, 27 Juni 2019

Tiga Kemungkinan Putusan Sengketa Pilpres

Ada tiga kemungkinan amar putusan sengketa hasil Pilpres 2019 yakni tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan (sebagian/seluruhnya).
Aida Mardatillah
Ilustrasi: HGW

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). Tentunya, dalam RPH ini sembilan hakim konstitusi telah membahas dan menyimpulkan seluruh hasil pemeriksaan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 guna mengambil putusan akhir.

 

Hari ini, Kamis (27/6/2019) mulai pukul 12.30 WIB, Majelis Hakim MK menggelar sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diajukan pasangan calon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga) dengan nomor perkara No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

 

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso menerangkan ada tiga kemungkinan amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019 ini. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Peraturan MK ada tiga jenis putusan PHPU Presiden yakni tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan (sebagian/seluruhnya).

 

"Dalam UU MK, ada tiga jenis putusan MK yaitu bisa dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Itu normatifnya UU MK," kata Fajar di gedung MK Jakarta, Rabu (26/6/2019). Baca Juga: RPH Rampug, MK Siap Bacakan Putusan Besok

 

Fajar menjelaskan perbedaan ketiga jenis putusan tersebut. Jika bunyi amar putusannya dikabulkan, maka semua dalil permohonan Pemohon (Prabowo-Sandi) dinilai Mahkamah beralasan menurut hukum. Akibatnya, beberapa hal yang termuat dalam petitum (tuntutan) permohonan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

 

Misalnya, penetapan diskualifikasi (menggugurkan) paslon capres cawapres tertentu, perintah pilpres ulang di seluruh provinsi atau beberapa provinsi dengan membatalkan Surat Keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilpres 2019.     

 

Sebaliknya, jika bunyi amar putusannya ditolak, maka semua dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Artinya, Surat Keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Mar’uf Amin tetap berlaku.          

 

Sementara jika bunyi amar putusannya tidak dapat diterima, maka permohonan Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat-syarat formil. Misalnya, pengajuan permohonan sengketa hasil pilpres ini diajukan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan (tiga hari sejak penetapan KPU), materi permohonan kabur (tidak jelas).  

 

Dalam Pasal 51 Peraturan MK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa amar putusan MK ialah:

 

  1. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8.
  2. Permohonan ditolak, apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau,
  3. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

 

Tak hanya itu, kata Fajar, terdapat putusan Mahkamah berupa ketetapan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 53 Peraturan MK No. 4 Tahun 2018 yang menyatakan Mahkamah mengeluarkan ketetapan dalam hal pemohon menarik kembali permohonan atau pemohonan dinyatakan gugur.

 

Teknis pembacaan putusan sengketa pilpres ini, lanjut Fajar, berpedoman pada praktik yang selama ini dilakukan Mahkamah. Fajar menuturkan biasanya Ketua Majelis MK setelah membuka sidang memeriksa kehadiran para pihak, baik pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu atau tim kuasa hukumnya dalam persidangan.

 

Selanjutnya, Ketua Majelis MK membacakan kepala putusan diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dan bagian awal putusan (identitas para pihak dan inti permohonan) dan kemudian membacakan amar putusan (bagian akhir putusan) disertai tanggal RPH dan nama-nama Majelis Hakim MK yang memutuskan.    

 

Lalu, pembacaan putusan dilakukan oleh masing-masing anggota Majelis Hakim MK secara bergiliran/bergantian. Pada bagian ini, biasanya yang dibacakan bagian uraian pertimbangan hukum yang berisi analisa fakta persidangan dan pendapat Mahkamah yang mengarah pada kesimpulan atas seluruh dalil permohonan.           

 

Saat ditanya mengenai berapa jumlah lembar putusan sengketa hasil Pilpres 2019, Fajar mengaku belum mengetahui berapa halaman putusan. Namun, bila mengacu pada putusan sengketa hasil Pilpres 2014 yang dimohonkan paslon 01 Prabowo-Hatta, terdapat 5.837 halaman yang hanya bagian pokok-pokoknya  yang dibacakan dalam persidangan.

 

"Tapi untuk putusan sengketa hasil Pilpres 2019 ini, saya tidak tahu. Saya belum tahu putusannya seperti apa, berapa halaman? Kita lihat saja putusan saat hakim membacakan," lanjutnya. Baca Juga: MK Majukan Sidang Putusan Sengketa Pilpres pada Kamis  

 

Fajar berharap semua pihak dapat menerima apapun yang diputuskan Majelis Hakim MK. Apalagi, dalam setiap bagian akhir permohonan, jawaban, dan tanggapan/keterangan para pihak meminta ex aquo et bono. Artinya para pihak meminta putusan yang seadil-adilnya kepada Mahkamah. “Makna asas ini berarti telah mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya kepada MK. Karena itu, para pihak harus dapat menerima apapun putusannya,” tegasnya.

 

Dia menambahkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia sebagai negara hukum jika para pihak tidak menghormati putusan MK. “Jadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia jika tak menghormasti putusan MK dalam perkara sengketa pilpres ini. Mengingat Indonesia adalah negara hukum. Indikatornya ketaatanya terhadap putusan lembaga peradilan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua