Jumat, 05 Juli 2019

Detik-detik Implementasi Kewajiban Jaminan Produk Halal

Penerapan jaminan produk halal segera berlangsung pada 17 Oktober 2019. Pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal pada produk barang dan jasanya.
Mochamad Januar Rizki
Head of Corporate Affair and Sustainability Unilever Indonesia, Nurdiana B Darus dan Kepala BPJPH Siti Aminah, menjadi pembicara di Diskusi Hukumonline 2019 “Kupas Tuntas Pengaturan Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia”, Kamis (4/7).

Penerapan jaminan produk halal segera berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam UU tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

 

Seiring terbitnya PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH, penerapan jaminan produk halal ini tinggal menghitung bulan, namun implementasi jaminan produk halal masih dipertanyakan kesiapannya khususnya dari kalangan pelaku usaha. Kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) seperti auditor hingga mekanisme pemerolehan label jaminan halal tersebut. Selain itu, ada juga anggapan yang menilai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus membayar agar produknya mendapatkan stempel halal.

 

Meski demikian, pemerintah mendorong agar implementasi jaminan produk halal ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pada 17 Oktober. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang menyiapkan berbagai perangkat seperti SDM, Lembaga Penjamin Halal (LPH) serta harmonisasi aturan antar kementerian dan lembaga.

 

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah, menyampaikan salah satu yang dipersiapkan mengenai ketersediaan auditor halal. Saat ini, sebanyak 112 auditor halal telah memenuhi uji kompentensi untuk bertugas memastikan produk-produk yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan halal. Jumlah tersebut akan bertambah sebanyak 60 auditor dalam waktu dekat. BPJPH menargetkan sebanyak 25.000 auditor telah tersedia hingga 2024-2025.

 

BPJPH juga mempersiapkan LPH sebagai tempat bagi pelaku usaha mengajukan produknya untuk dipastikan kehalalannya. Lembaga ini terdiri dari LPH pemerintah dan LPH swasta yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Kemudian, universitas juga dapat mendaftarkan diri untuk menjadi LPH.

 

Selain itu, Kementerian Agama juga akan mengeluarkan aturan menteri untuk ketentuan lebih rinci dan memberi kepastian hukum. Salah satu ketentuan yang diatur dalam aturan menteri tersebut mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan jaminan produk halalnya.

 

“Kami sudah menyelesaikan RPMA (Rancangan Peraturan Menteri Agama). Kalau tidak ada perubahan Juli ini disahkan,” jelas Siti dalam acara Diskusi Hukumonline 2019 “Kupas Tuntas Pengaturan Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia”, Kamis (4/7).

 

Kewajiban sertifikasi halal ini tentunya berdampak terhadap dunia usaha. Head of Corporate Affair and Sustainability Unilever Indonesia, Nurdiana B Darus, menjelaskan pihaknya siap mematuhi kebijakan sertfikasi halal tersebut. Dia juga menjelaskan sebagian besar produknya telah memiliki sertifikat halal di Indonesia.

 

“Yang telah dihalalkan Unilever Indonesia dari 9 pabrik kami yang semua kami produksi dalam negeri hampir semuanya halal,” jelas Nurdiana.

 

(Baca: Potret 5 Tahun Berlakunya UU Jaminan Produk Halal)

 

Menurut Nurdiana, perlu juga diperhatikan kesanggupan pelaku usaha khususnya UMKM dalam biaya pendaftaran sertifkasi tersebut. “Kami lihat ada beberapa pertama ongkos atau fee dari sertifikasi itu sendiri. Mungkin untuk perusahaan besar tidak terlalu berdampak, yang dampak ke UMKM,” jelas Nurdiana.

 

Kemudian, dia juga meminta agar prosedur sertifikasi ini tidak menghambat kegiatan bisnis. Sebab, penerapan sertifikasi ini juga melibatkan instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), MUI bahkan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

 

“Yang kami inginkan adanya sinergi sehingga berjalan lancar. Saya rasa industri juga melihat bagaimana persiapan BPJPH dalam mengaudit segitu banyak UMKM,” jelas Nurdiana.

 

Pengaturan Jaminan Produk Halal

Salah satu perubahan dari implentasi yaitu munculnya lembaga baru BPJPH dalam menangani sertifikasi halal. Sebelumnya, tanggung jawab sertifikasi halal sepenuhnya dipegang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah ada UU JPH dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Atas JPH maka ada pembagian tugas antara MUI dengan BPJPH.

 

“Kami sudah membagi tugas ini sesuai dengan UU. Tugas MUI itu terkait fatwa, sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH. Sedangkan tugas kami hanya administratif, fatwa dan segala macam MUI,” jelas Siti.

 

BPJPH berfungsi menyusun kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan JPH. Lembaga ini juga bertugas memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan program penyelenggaraan JPH kepada Menteri Agama. Kemudian, BPJPH juga mendukung pengujian dan riset produk halal.

 

Mekanisme permohonan sertifikasi produk halal ini, pelaku usaha mendaftarkan produknya kepada BPJPH untuk diuji di Lembaga Penjamin Halal (LPH) terdaftar. LPH merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji produk dari pelaku usaha tersebut.

 

Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Terdapat sejumlah biaya yang harus dibayar pelaku usaha saat mendaftarkan produknya untuk uji halal tersebut.

 

Apabila pelaku usaha tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal maka wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat. Pencantuman label halal tertera pada kemasan produk, bagian tertentu produk atau tempat tertentu pada produk. Label halal tersebut harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah lekang.

 

Pelaku usaha juga wajib memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Apabila terdapat perubahan komposisi bahan, pelaku usaha juga wajib melaporkannya kepada BPJPH.

 

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah memperoleh sertifikasi halal maka dikenai sanski administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan sertifikat halal yang telah diterima.

 

Produk yang wajib bersertifikasi halal tersebut merupakan prodyk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sedangkan produk contoh atau sample tidak wajib memiliki sertifikasi halal. Jenis produk yang wajib memiliki sertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan dan jasa. Untuk jenis jasa yang wajib disertifikasi halal seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua