Jumat, 05 July 2019

Detik-detik Implementasi Kewajiban Jaminan Produk Halal

Penerapan jaminan produk halal segera berlangsung pada 17 Oktober 2019. Pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal pada produk barang dan jasanya.
Mochamad Januar Rizki
Head of Corporate Affair and Sustainability Unilever Indonesia, Nurdiana B Darus dan Kepala BPJPH Siti Aminah, menjadi pembicara di Diskusi Hukumonline 2019 “Kupas Tuntas Pengaturan Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia”, Kamis (4/7).

Penerapan jaminan produk halal segera berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam UU tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

 

Seiring terbitnya PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH, penerapan jaminan produk halal ini tinggal menghitung bulan, namun implementasi jaminan produk halal masih dipertanyakan kesiapannya khususnya dari kalangan pelaku usaha. Kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) seperti auditor hingga mekanisme pemerolehan label jaminan halal tersebut. Selain itu, ada juga anggapan yang menilai kebijakan ini memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harus membayar agar produknya mendapatkan stempel halal.

 

Meski demikian, pemerintah mendorong agar implementasi jaminan produk halal ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pada 17 Oktober. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang menyiapkan berbagai perangkat seperti SDM, Lembaga Penjamin Halal (LPH) serta harmonisasi aturan antar kementerian dan lembaga.

 

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah, menyampaikan salah satu yang dipersiapkan mengenai ketersediaan auditor halal. Saat ini, sebanyak 112 auditor halal telah memenuhi uji kompentensi untuk bertugas memastikan produk-produk yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan halal. Jumlah tersebut akan bertambah sebanyak 60 auditor dalam waktu dekat. BPJPH menargetkan sebanyak 25.000 auditor telah tersedia hingga 2024-2025.

 

BPJPH juga mempersiapkan LPH sebagai tempat bagi pelaku usaha mengajukan produknya untuk dipastikan kehalalannya. Lembaga ini terdiri dari LPH pemerintah dan LPH swasta yang diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Kemudian, universitas juga dapat mendaftarkan diri untuk menjadi LPH.

 

Selain itu, Kementerian Agama juga akan mengeluarkan aturan menteri untuk ketentuan lebih rinci dan memberi kepastian hukum. Salah satu ketentuan yang diatur dalam aturan menteri tersebut mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan jaminan produk halalnya.

 

“Kami sudah menyelesaikan RPMA (Rancangan Peraturan Menteri Agama). Kalau tidak ada perubahan Juli ini disahkan,” jelas Siti dalam acara Diskusi Hukumonline 2019 “Kupas Tuntas Pengaturan Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia”, Kamis (4/7).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua