Minggu, 07 July 2019

Ini Alasan Perlunya Merevisi Draft Perpres Tugas TNI Mengatasi Terorisme

Komnas HAM ikut kritik. Jangan menggunakan model perang.
Adi Thea DA
Ilustrasi penanganan aksi terorisme. Foto: RES

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU mengatur peran militer dalam mengatasi aksi terorisme. Intinya aturan itu mengamanatkan pelibatan TNI dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi TNI.

Saat ini pemerintah menindaklanjuti aturan itu dengan menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Draftnya sudah dikritik sejumlah pihak. Penelitian senior Imparsial, Anton Aliabbas menilai rancangan Perpres itu perlu direvisi total karena substansinya bermasalah. Apa alasannya?

Sedikitnya ada dua UU yang ditabrak, yakni UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Misalnya, Pasal 2 Rancangan Perpres mengatur fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Pasal 3 menjelaskan fungsi penangkalan mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi. Pasal 5, menjelaskan penangkalan itu juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi teritorial dan informasi.

Menurut Anton istilah ‘penangkalan’ tidak dikenal dalam UU Terorisme. Sebagaimana Pasal 43 UU Terorisme, yang dikenal hanya istilah ‘pencegahan’ yakni tugas pemerintah yang dikoordinasikan lewat BNPT. Artinya, kewenangan pencegahan bukan ranah TNI, tapi BNPT. Hal ini ditegaskan pasal 43F huruf c UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjelaskan sejumlah fungsi BNPT dalam menangani terorisme antara lain melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

“Tugas penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan badan yang memiliki kompetensi yang sesuai seperti BNPT, BIN, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga lainnya,” kata Anton di Jakarta, Kamis (6/7).

(Baca juga: Perpres Pelibatan TNI Menangani Terorisme Perlu Perhatikan 4 Hal).

Selain itu Anton berpendapat Rancangan Perpres ini menabrak UU TNI. Hal ini terlihat dari pasal 17 Rancangan Perpres yang menyatakan pendanaan untuk mengatasi terorisme yang dilakukan oleh TNI berasal dari APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 66 UU TNI yang mengamanatkan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN.

Melihat substansinya, Anton menilai Rancangan Perpres ini semangatnya model perang (war model) dalam menangani terorisme. Tentu saja hal ini bertentangan dengan UU Terorisme yang menggunakan prinsip penegakan hukum dalam memberantas terorisme. Rancangan Perpres ini juga dinilai membahayakan demokrasi dan HAM karena menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR. “Pasal 17 ayat (2) UU TNI yang menegaskan pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR,” ujarnya.

Atas dasar itu Anton menyebut organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo merevisi total Rancangan Perpres tersebut. Penanganan terorisme harus mengacu prinsip penegakan hukum. TNI dapat melakukan penindakan terhadap terorisme jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan ini harus dilakukan melalui keputusan politik negara.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan draft Perpres ini terlalu jauh mengatur pelibatan TNI dalam menangani terorisme. UU Terorisme sudah menegaskan aparat kepolisian dan BNPT sebagai aktor utama dalam menangani terorisme. Tapi draft Perpres ini mengatur secara berlebihan kewenangan TNI dalam memberantas terorisme. Dalam rangka pencegahan terorisme, rancangan Perpres ini mengandalkan komando teritorial sehingga berpotensi memunculkan masalah hukum dan demokrasi. “Draft Perpres ini layak dibatalkan,” katanya ketika dihubungi, Sabtu (6/7).

(Baca juga: Alasan Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris dengan Perpres).

Anam mengusulkan rancangan Perpres ini harusnya mengatur status ancaman dan skala aksi terorisme seperti apa yang membutuhkan keterlibatan TNI. Misalnya di negara lain TNI bisa bertindak jika serangan terorisme skalanya besar dan tidak dapat ditangani aparat penegak hukum. “TNI boleh terlibat jika skala ancaman terorisme itu berada pada level yang paling serius, jika ini belum terpenuhi maka dilakukan pencegahan dan penindakan yang merupakan tugas aparat kepolisian atau BNPT,” paparnya.

Mengacu UU TNI, Anam menegaskan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme masuk kategori operasi militer selain perang (OMSP). Artinya, setelah aparat TNI berhasil melumpuhkan terorisme, maka diserahkan kepada kepolisian untuk diproses hukum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua