Selasa, 16 Juli 2019

Jika PMK Cukai Plastik Terbit, Bagaimana Nasib Perda Kantong Plastik Berbayar?

Terdapat potensi pungutan berganda.
Fitri Novia Heriani

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerbitkan kebijakan terkait cukai plastik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian negara terhadap penggunaan sampah plastik yang merusak lingkungan. Nantinya pengenaan cukai plastik ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

Sebelum pemerintah pusat mengungkapkan wacana ini, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya sudah menerbitkan regulasi terkait kantong plastik yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Menurut pengamat hukum sumber daya alam, Ahmad Redi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemda. Hal tersebut diatur dalam UU No.32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

 

“Di UU 32 Tahun 1999 tentang PBLH, diatur instrumen ekonomi lingkungan. Salah satunya memang Pemda bisa menerapkan kebijakan fiskal untuk memastikan lingkungan hidup itu terlindungi. Nah kantong plastik berbayar dan cukai plastik itu dimungkinkan dilakukan. Jika cukai untuk jenis dan tarifnya diatur lewat PMK, di daerah itu diatur lewat Pemda,” kata Ahmad Redi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara kepada hukumonline, Selasa (16/7).

 

Namun dibalik itu, ternyata ada potensi terjadinya pungutan berganda ketika PMK cukai plastik muncul setelah adanya Perda yang mengatur kantong plastik berbayar. Padahal dalam rezim perpajakan, lanjutnya, pungutan berganda adalah suatu hal yang ‘diharamkan’. Lalu bagaimana penyelesaiannya?

 

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan dua hal untuk menghindari pungutan berganda. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu harus melakukan inisiasi dengan cara mengumpulkan seluruh kepala daerah yang sudah menerbitkan Perda kantong plastik berbayar. Upaya ini dilakukan dengan harapan Pemda mau melakukan revisi terhadap aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan cukai plastik menjadi berlaku secara nasional.

 

Di sisi lain, Pemda bisa saja menolak untuk mencabut aturan tersebut lantaran berpotensi kehilangan sumber pemasukan. Dengan diterapkannya cukai plastik secara nasional maka pendapatan secara keseluruhan akan masuk ke kas negara.

 

Jika ini benar terjadi, maka Kemenkeu bisa memberikan pengecualian terhadap daerah-daerah yang sudah memiliki regulasi sendiri terkait pengelolaan kantong plastik. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghargai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemda.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua