Selasa, 16 Juli 2019

Jika PMK Cukai Plastik Terbit, Bagaimana Nasib Perda Kantong Plastik Berbayar?

Terdapat potensi pungutan berganda.
Fitri Novia Heriani

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerbitkan kebijakan terkait cukai plastik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian negara terhadap penggunaan sampah plastik yang merusak lingkungan. Nantinya pengenaan cukai plastik ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

Sebelum pemerintah pusat mengungkapkan wacana ini, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) sebenarnya sudah menerbitkan regulasi terkait kantong plastik yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Menurut pengamat hukum sumber daya alam, Ahmad Redi, hal tersebut sah-sah saja dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemda. Hal tersebut diatur dalam UU No.32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

 

“Di UU 32 Tahun 1999 tentang PBLH, diatur instrumen ekonomi lingkungan. Salah satunya memang Pemda bisa menerapkan kebijakan fiskal untuk memastikan lingkungan hidup itu terlindungi. Nah kantong plastik berbayar dan cukai plastik itu dimungkinkan dilakukan. Jika cukai untuk jenis dan tarifnya diatur lewat PMK, di daerah itu diatur lewat Pemda,” kata Ahmad Redi yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara kepada hukumonline, Selasa (16/7).

 

Namun dibalik itu, ternyata ada potensi terjadinya pungutan berganda ketika PMK cukai plastik muncul setelah adanya Perda yang mengatur kantong plastik berbayar. Padahal dalam rezim perpajakan, lanjutnya, pungutan berganda adalah suatu hal yang ‘diharamkan’. Lalu bagaimana penyelesaiannya?

 

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan dua hal untuk menghindari pungutan berganda. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu harus melakukan inisiasi dengan cara mengumpulkan seluruh kepala daerah yang sudah menerbitkan Perda kantong plastik berbayar. Upaya ini dilakukan dengan harapan Pemda mau melakukan revisi terhadap aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan cukai plastik menjadi berlaku secara nasional.

 

Di sisi lain, Pemda bisa saja menolak untuk mencabut aturan tersebut lantaran berpotensi kehilangan sumber pemasukan. Dengan diterapkannya cukai plastik secara nasional maka pendapatan secara keseluruhan akan masuk ke kas negara.

 

Jika ini benar terjadi, maka Kemenkeu bisa memberikan pengecualian terhadap daerah-daerah yang sudah memiliki regulasi sendiri terkait pengelolaan kantong plastik. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghargai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemda.

 

“Karena pada dasarnya dua kebijakan ini (cukai dan kantong plastik berbayar) tujuannya sama, untuk melindungi lingkungan. Tapi untuk mencabut perda itu bukan persoalan gampang, karena harus ada political process yang harus ditempuh lewat DPRD. Pemerintah pusat bisa saja membuat pengecualian dan aturan yang ada di daerah tetap berjalan. Karena apa? Karena setiap daerah punya kewenangan untuk mengatur masing-masing, bukan hanya soal retribusi daerah, tapi juga soal komoditas-komoditas yang ada di daerah,” tambahnya.

 

(Baca: Kebijakan Cukai Plastik Perlu Dukungan Pembangunan Infrastruktur)

 

Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, menerangkan bahwa berdasarkan penelitian Jambeck, dkk di tahun 2015 lalu, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik ke laut terbesar di Indonesia. Sementara itu data KLHK di tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahun (dihasilkan oleh kurang lebih 90 ribu gerai ritel modern di seluruh Indonesia).

 

Data terbaru dari KLHK menunjukkan bahwa komposisi sampah plastik dari total timbulan sampah nasional mengalami peningkatan, dari 14 persen pada tahun 2013 menjadi 16 persen pada tahun 2018.

 

Untuk bisa terurai, plastik membutuhkan waktu 20 tahun hingga 500 tahun. Bisa dibayangkan dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik tersebut.

 

Selain itu, sebesar 62 persen dari sampah plastik di Indonesia disumbang oleh kantong plastik. Sampah plastik selain berupa kantong plastik cenderung diambil oleh pemulung untuk di daur ulang. Maka dengan pertimbangan hal tersebut dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, penggunaan kantong plastik perlu dikendalikan.

 

Rofyanto menyebut bahwa beberapa daerah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan kantong plastik, misalnya Kota Bogor, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, dan Kota Jambi. Bahkan Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) sudah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar sejak 1 Maret 2019 lalu.

 

Sementara pengendalian sampah plastik dari sisi pemerintah adalah dengan penarikan cukai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pengendalian dengan mekanisme cukai lebih tepat diterapkan karena besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter barangnya, dan tentu efektif untuk mengendalikan karena memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol fisik atas barang.

 

Bagaimana skema penarikan cukai dari sampah plastik ini? Rofyanto mengemukakan bahwa pengenaan tarif cukai plastik disesuaikan dari jenis plastik. Semakin ramah lingkungan atau mudah terurai, maka semakin rendah tarif cukai yang dikenakan. Adapun jenis bijih plastik adalah turunan dari bijih plastik petroleum base yang diperoleh dari minyak bumi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua