Kamis, 18 Juli 2019

Novel Baswedan, Korban yang Dipersalahkan

Tim Pakar belum menemukan pelaku penyerangan tapi menemukan motifnya.
Aji Prasetyo
TPF atau Tim Pakar bersama Kabid Humas Mabes Polri memberikan keterangan atas hasil temuan TPF. Foto: RES

Kekecewaan mendalam menyelimuti sejumlah aktivis setelah mendengarkan hasil kerja Tim Pakar atau Tim Pencari Fakta kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang menyatakan belum menemukan pelaku penyerangan baik eksekutor maupun aktor intelektual. Padahal Tim ini sudah bekerja selama 6 bulan dan dan memeriksa puluhan saksi, rekaman cctv dan juga dibantu Kepolisian Australia.

Hal yang lebih membuat kecewa para aktivis dan pengacara Novel adalah pernyataan Tim Pakar yang menyebut adanya motif penyerangan karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang berlebihan oleh Novel berkaitan dengan profesinya sebagai penyidik KPK. Novel diketahui pernah menangani beberapa kasus besar seperti e-KTP, Simulator SIM, dan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Pernyataan kekecewaan itu dikatakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo, kuasa hukum Novel Algiffari Aqsa dan sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yaitu Putri Kanesia dari KontraS, dan Puri Kencana Putri dari Amnesty Internasional dalam konferensi pers di Gedung KPK menanggapi pernyataan yang disampaikan Tim Pakar di Mabes Polri, Jakarta. "Ternyata hari ini hasilnya jauh panggang daripada api, tidak ada satupun pelaku yang diungkap, kerja 6 bulan tidak ada pelaku yang terungkap," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (17/7).

(Baca juga: Masa Kerja Tim Gabungan Kasus Novel Berakhir, Bagaimana Hasilnya?).

Yudi mengaku heran bagaimana Tim Pakar bisa mengungkap motif terlebih dahulu tanpa menemukan siapa pelaku penyerangan. Sebab seharusnya pelaku terlebih dulu ditangkap baru bisa diketahui motif apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut. "Hasil ini benar-benar memojokkan korban, terjadi distrust terhadap upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Arif Maulana dari LBH Jakarta. Ia menilai Satgas bentukan kepolisian telah gagal mengungkap perkara ini. Arif juga menyinggung pernyataan Tim Pakar soal motif penyerangan yang dianggap malah menyalahkan Novel selaku korban.

Putri Kanesia dari KontraS tidak hanya menyatakan kekecewaan atas tidak ditemukannya pelaku penyiraman baik eksekutor ataupun intelektual termasuk pernyataan soal motif yang cenderung menyerang Novel. Ia juga menyinggung mengenai Tim Pakar yang menyebut kandungan zat kimia di air keras itu tidak menyebabkan pembunuhan.

Menurut Putri apa yang dilakukan pelaku terhadap Novel sudah termasuk percobaan pembunuhan. "Upaya menyiram air keras bukan pembunuhan tapi korban menderita, kita semua tahu akibat penyerangan Novel sesak nafas itu bukan saja berupaya Novel menderita tapi ada upaya pecobaan pembunuhan," pungkasnya.

Amnesty Internasional Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil telah berkomunikasi dengan parlemen Amerika Serikat membahas kasus penyerangan. Bahkan dalam pekan ini akan ada semacam petisi dari Partai Republik maupun Demokrat di Amerika Serikat untuk mendorong penyelesaian kasus Novel. Tak hanya itu, Amnesty bersama koalisi juga telah membawa kasus ini ke Dewan HAM Internasional PBB. Isu ini sudah mendapat perhatian internasional.

Sebelumnya Tim Pakar atau Tim Pencari Fakta kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mensinyalir bahwa terjadinya kasus ini dipicu karena profesi Novel sebagai penyidik KPK.

Juru Bicara Tim Pakar Nur Kholis mengatakan adanya kemungkinan motif sakit hati pelaku penyerangan terhadap Novel. "Tim menemukan fakta terdapat probabilitas bahwa kasus yang ditangani korban menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat dugaan penggunaan wewenang yang berlebihan," kata Nur Kholis dalam konferensi pers di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Dari hasil investigasi, Tim Pakar menyebut bahwa cairan yang digunakan oleh pelaku yakni zat kimia asam sulfat dengan kadar tidak pekat sehingga tidak mengakibatkan kerusakan wajah permanen pada wajah korban serta tidak menyebabkan kematian.

Ia juga menyebut setidaknya ada enam perkara yang ditangani Novel sebelum terjadinya penyerangan. Ada kasus korupsi KTP-e yang melibatkan sejumlah pihak di DPR, pengusaha, dan Kementerian Dalam Negeri; kasus tindak pidana suap yang melibatkan eks-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar; kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat yang menyeret nama mantan pejabat tinggi kesekretariatan Mahkamah Agung; kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu; kasus korupsi Wisma Atlet; dan kasus sarang burung walet.

Namun di luar kasus tersebut ada kemungkinan perkara lain yang ditangani Novel menjadi penyebab penyerangan ini. "Jadi sebenarnya tidak terbatas hanya pada enam kasus ini. Masa kerja kami kan terbatas, hanya enam bulan, kami baru menemukan enam perkara ini yang sempat ditangani Novel yang berpotensi dendam," terangnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua