Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PSK) terus berjalan antara Panja RUU di Komisi VIII dengan pemerintah. Salah satu pasal yang menjadi perhatian tentang sanksi pidana, judul RUU, dan definisi. Khusus pasal-pasal pemidanaan dalam RUU PKS, Panja bakal melibatkan Komisi III karena sebagai komisi bidang hukum DPR.
“Mengenai pemidanaan tetap akan kita bahas sekalipum keputusannya itu nanti ada di Komisi III DPR,” ujar Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang dalam rapat kerja antara Panja RUU PKS bersama pemerintah di Komplek Gedung DPR, Kamis (18/7/2019). Baca Juga: Kabar Pro Zina, RUU Kekerasan Seksual Perkuat Perlindungan Korban
Marwan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII ini menilai Komisi III lebih tepat dimintakan pendapatnya mengenai pasal-pasal pemidanaan dalam sebuah RUU. Meski sebatas meminta masukan, pembahasan bersama Komisi III demi mendapatkan pengaturan sanksi pidana yang bagus. Menurutnya, RUU PKS terus dibahas dan diupayakan dapat rampung sebelum berahirnya DPR periode 2014-2019 Oktober mendatang.
Anggota Panja RUU PKS Endang Maria Astuti menuturkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mengatur sanksi pidana tetap dibahas Panja bersama pemerintah selain pembahasan DIM lain yang belum disepakati.
Anggota Panja lainnya, Rahayu Saraswati sepakat dengan usulan agar pembahasan pasal pemidanaan dalam RUU PKS dilakukan bersama Komisi III meskipun sebatas meminta pandangan dan masukan. “Ya saya setuju kita tetap membahas tentang sanksi pidana dengan Komisi III yang lebih mengerti apa yang kita rumuskan dalam RUU ini,” kata dia.
Selain itu, terkait judul RUU PKS ini belum disepakati karena dalam pembahasan masih terdapat usulan penggantian judul RUU. Karena itu, Rahayu meminta pembahasan pasal per pasal secara detail dalam RUU PKS tetap dibuka seluas-luasnya agar mendapat gambaran judul RUU yang lebih tepat.
Senada Anggota Panja dari PPP, Achmad Fauzan pun memiliki pandangan yang sama. Menurutnya, judul dari RUU PKS mesti diubah. Dia mengusulkan kata “kekerasan” menjadi “kejahatan”. Dengan begitu, menjadi “RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.” Demikian pula, dengan definisi “kekerasan seksual” mesti disempurnakan menyesuaikan dengan judulnya.