Kamis, 25 July 2019

Reformasi Perizinan Hingga Pangkas Tarif Demi Kemudahan Berusaha

Indonesia dianggap masih belum mampu bersaing dengan negara kawasan dalam kemudahan berusaha. Rumitnya berizinan hingga tarif menjadi persoalan yang harus dibenahi.
Mochamad Januar Rizki
Acara Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7). Foto: MJR

Persoalan perizinan hingga ketidakpastian hukum dianggap menjadi hambatan bagi pelaku usaha berinvestasi di Indonesia. Permasalahan tersebut menyebabkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia dalam laporan Doing Business 2019 yang dikeluarkan World Bank Group menurun satu peringkat dibandingkan sebelumnya menjadi posisi 73.

 

Meski demikian, upaya perbaikan EoDB tersebut telah dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, percepatan waktu dan penurunan biaya - baik di tingkat nasional dan daerah yang terkait dengan proses-proses yang umumnya harus dilalui untuk mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan usahanya. Pemerintah menargetkan peringkat EoDB tersebut naik menjadi posisi 40.

 

Setidaknya terdapat sepuluh indikator kemudahan berusaha menjadi acuan dalam perbaikan iklim usaha tersebut.  Kesepuluh indikator tersebut antara lain memulai bisnis, mengurus izin bangunan, mendaftarkan properti, mendapatkan sambungan listrik, akses terhadap kredit, membayarkan pajak, perdagangan lintas batas, penegakkan kontrak, perlindungan terhadap saham minoritas, hingga mengurus kepailitan sebuah perusahaan.

 

Atas hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso menjelaskan pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (terutama Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya sebagai dua daerah yang disurvei) telah dan akan terus menyelenggarakan langkah-langkah perbaikan di berbagai sektor guna mendukung upaya perbaikan iklim usaha.

 

(Baca: Regulasi dan Institusi Jadi Hambatan Utama Pertumbuhan Ekonomi)

 

“Berbagai upaya yang pemerintah lakukan untuk memenuhi indikator-indikator tersebut dengan cara perbaikan dan layanan publik  melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan, percepatan waktu dan penurunan biaya - baik di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan usahanya,” jelas Bambang dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Indonesia, Jakarta, Kamis (25/7).

 

7 Reformasi Regulasi Kemudahan Berusaha

 

Sumber: Kemenko Perekonomian

 

Bambang menambahkan perbaikan-perbaikan tersebut berkontribusi untuk memperkecil untuk memperkecil jarak Indonesia dari posisi negara-negara berkinerja terdepan dalam hal kemudahan berusaha (Distance to Frontier/DTF) dari 66.54 pada tahun lalu menjadi 67.96 pada tahun ini, peningkatan skor DTF yang melebihi skor rata-rata global dari 190 negara yang disurvei.

 

Kemudahan Berbisnis dari Aspek Hukum

Salah satu indikator dalam kemudahan berbisnis ini yaitu pengurusan kepailitan sebuah perusahaan. Sebagai dukungan kemudahan berbisnis dari aspek hukum, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua