Selasa, 20 August 2019

Masih Ada Aturan yang Bisa Dioptimalkan untuk Melindungi Data Pribadi

Meski RUU Perlindungan Data Pribadi belum disetujui menjadi undang-undang, bukan berarti ada kekosongan hukum soal perlindungan data pribadi.
Hamalatul Qur'ani
Para pembicara dalam Seminar Nasional Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Era Komunikasi Digital, Senin (19/8), di Jakarta. Foto: HMQ

“Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan! Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi,”. Begitulah cuplikan pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2019 akhir pekan lalu.

 

Presiden juga meminta agar DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Pasalnya, diketahui data pribadi masyarakat Indonesia yang begitu kaya, kini tak dikuasai oleh masyarakat sebagai pemilik data. Itulah mengapa ‘kedaulatan data’ menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan.

 

Bahkan, Uni Eropa telah memikirkan konsep dasar perlindungan data pribadi sejak kisaran tahun 1960/1970-an silam. Kekhawatiran yang saat itu ditumpahkan melalui pengaturan dalam GDPR adalah soal abuse of data (penyalahgunaan data) dan pertukaran data antar negara.

 

Indonesia, kini semakin dihadapkan pada persoalan yang dipikirkan bangsa Eropa sejak beberapa tahun silam seiring pesatnya perkembangan teknologi dan transfer data. Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Kristiono, bahkan mengakui perkembangan teknologi saat ini bahkan kerap membuat publik tak sadar bahwa datanya telah dieksploitasi.

 

Ia mencontohkan begitu banyak aplikasi yang dirancang untuk menguasai dan mencuri data pribadi. Bahkan untuk data atau rekam medis yang merupakan data pribadi yang sangat sensitif, ia mengungkapkan banyak sekali terjadi kebocoran data.

 

Masalahnya, data itu dikapitalisasi dengan harga yang tinggi dan menyangkut lebih banyak orang. Apalagi transfer data di Indonesia tak hanya bicara eksploitasi data lokal, tapi juga eksploitasi data lokal oleh oknum manca negara. “Akan lebih secure kalau ada UU yang bisa protect itu,” ujarnya dalam acara Seminar Nasional Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Era Komunikasi Digital, Senin (19/8), di Jakarta.

 

Bukannya tidak dilindungi, sebetulnya selama ini perlindungan atas data pribadi telah dimuat secara parsial dalam berbagai aturan. Misalnya, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dua aturan pelaksananya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua