Rabu, 21 August 2019

Catatan Walhi Soal Inpres Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Masih terdapat celah dalam Inpres sehingga risiko kerusakan hutan dan lahan gambut masih terjadi.
Mochamad Januar Rizki
Foto: Dok. HOL/SGP

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Instruksi tersebut melarang pemberian izin baru bagi kegiatan usaha di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut sehingga diharapkan dapat memberi perlindungan dan pembenahan tata kelola hutan dan lahan gambut.

 

Meski demikian, inpres tersebut dianggap masih belum cukup dan terdapat celah sehingga tidak terpenuhinya target dari aturan tersebut.Salah satu lembaga nirlaba yang fokus terhadap kelestarian lingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memiliki beberapa catatan dari isi inpres tersebut.

 

Pertama, meski penghentian izin baru di hutan primer dan lahan gambut tersebut bersifat permanen, namun Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru (PIPPIB) pada kawasan hutan tidak bersifat permanen.

 

Peta indikatif tersebut masih bisa direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Hal ini dianggap kontradiktif karena proses revisi PIPIB juga tidak melibatkan peran serta masyarakat dan masyarakat sipil dalam penentuan peta indikatif tersebut.

 

Kepala Departemen Studi, Advokasi dan Hukum Lingkungan Walhi, Zenzi Suhadi, menyampaikan dalam banyak kasus celah tersebut justru menjadi peluang bagi berkurangnya luasan kawasan hutan yang masuk dalam peta indikatif, sebagaimana pengalaman selama hampir delapan tahun pelaksanaan Inpres moratorium.

 

Dia menjelaskan dalam PIPPIB Juni 2011 sebesar 69.1 juta hektare turun menjadi 66,1  juta hektare pada PIPPIB terakhir, berkurang tiga juta hektar. Penghentian izin secara permanen harusnya diikuti dengan peta indikatif yang juga permanen.

 

Zenzi juga menyarankan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan percepatan konsolidasi PIPPIB ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua