Sabtu, 24 August 2019

DPR Minta Pemerintah Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibukota

Bersama pengajuan draft RUU Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sebab, hingga kini pemerintah belum menyampaikan secara resmi konsep rencana pemindahan ibukota negara dengan beragam argumentasinya.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

“Saya mohon izin untuk memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan.” Sepotong kalimat itu resmi disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR 2019, Jum’at (16/8/2019) pekan lalu. Wacana pemindahan ibukota negara nampaknya bakal serius diwujudkan pemerintahan Jokowi. Setelah itu, wacana pemindahan ibukota terus menggelinding dan menjadi perbincangan hangat dimana-mana hingga hari ini.       

 

Namun, ternyata konsep rencana pemindahan ibukota negara ini belum disampaikan secara resmi dan terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas pemerintahan. Bahkan, DPR pun belum mengetahui konsep awal rencana pemindahan ibukota ke pulau Kalimantan. Pasalnya, rencana ini terkait dengan pembuatan undang-undang (UU) sebagai payung hukum yang mendasari kebijakan ini.      

 

"Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR, lalu dibahas. Itu yang benar karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan UU," kata Anggota Komisi II DPR Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (24/8/2019).

 

Dia menilai kebijakan ini sebaiknya dibicarakan dulu dengan DPR dari berbagai aspek dan dampaknya, sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara. Menurutnya, kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

 

"Sebanyak 70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibukota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk itu. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," pintanya.

 

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemindahan ibukota tidak sederhana dan harus melalui kajian yang komprehensif dan holistik, sehingga perlu pembahasan bersama dengan DPR, karena pada akhirnya harus diketok di DPR. “Memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya?

 

Belum lagi, apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan, seperti rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta dan sekitarnya. "Jadi tidak sederhana, dan sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua