Senin, 26 August 2019

Ada 625 Izin Tambang di Calon Ibu Kota Baru

Sementara di Bukit Soeharto pun terdapat 44 izin tambang.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi baru calon Ibu Kota Republik Indonesia. Foto: RES

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi baru calon Ibu Kota Republik Indonesia. Calon ibu kota yang selama ini digadang-gadangkan akan bertempat di Kalimantan Timur akhirnya dikonfirmasi oleh Jokowi. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diumumkan oleh Jokowi. Bukan hal baru, kedua kabupaten ini telah diprediksi sejumlah pihak sebelumnya.

 

Terhadap hal ini, respons sejumlah pihak beragam. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memperkirakan pemindahan Ibu kota ini hanya akan menguntungkan pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur. Menurut data JATAM Kaltim, terdapat 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kecamatan Samboja saja misalnya, terdapat 90 Izin pertambangan.

 

Sementara di Bukit Soeharto terdapat 44 izin tambang. PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja. Menurut JATAM Kaltim, korporasi ini akan sangat diuntungkan. Selanjutnya di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama di Kecamatan Sepaku, rencana ini akan sangat menguntungkan Hashim Djojohadikusumo karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH).

 

“Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca Pilpres,” ujar Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim. Selain itu, JATAM menilai keputusan Jokowi untuk memindahkan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur terlalu terburu-buru. Keputusan ini terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah yang menguntungkan segelintir penguasa lahan.

 

Pemindahan itu juga menafikan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta dan Kalimantan yang seharusnya menjadi perhatian utama presiden untuk dipulihkan. Sejak Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota, termasuk kepastian lokasi pada hari ini, tidak diikuti dengan publikasi kajian ilmiah yang mendukung ambisi tersebut. Kajian tersebut bukan hanya soal berapa anggaran yang disiapkan namun lebih dari pada itu. Misalnya bagaimana beban lingkungan saat ini dan budaya masyarakat setempat jika terjadi eksodus sekitar 1 juta orang luar ke daerah mereka.

 

“Ide itu tidak dilandasi oleh kajian ilmiah makanya rencana pemindahan ibu kota jelas serampangan dan bisa jadi hanya ambisi satu orang. Proses komunikasi antara presiden dan pembantunya soal telah diputuskannya provinsi calon ibu kota lalu diralat, dapat menunjukkan rencana ini jauh dari pembicaraan yang mendalam dan tidak solid,” ujar Koordinator JATAM Nasional, Merah Johansyah kepada hukumonline, Senin (26/8).

 

Selain itu, Merah juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang tidak melibatkan masyarakat. Tanpa jajak pendapat yang melibatkan warga. Menurut Merah, terdapat hak warga untuk menyampaikan pendapat yang jelas diingkari. “Suara warga Kalimantan Timur termasuk suara masyarakat adatnya tidak diberi ruang,” ujar Merah menambahkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua