Rabu, 28 Agustus 2019

Indonesia Matangkan Regulasi Perlindungan Pekerja Migran

Identifikasi kesenjangan dan tantangan merupakan hal pertama yang perlu dilakukan dalam implementasi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM).
Mochamad Januar Rizki
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) kembali mengadakan lokakarya ke-2 di Mataram, NTB, pada 26-27 Agustus 2019. Foto: Kemenlu

Persoalan pekerja Indonesia di luar negeri atau migran terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi saat ini masih banyak pekerja migran khususnya informal masih lemah perlindungannya. Selain itu, ada juga pekerja migran yang berangkat ke luar negeri tanpa proses resmi atau ilegal.

 

Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Melainkan, negara-negara global juga menyoroti persoalan pekerja migran. Salah satu konsensus yang disepakati negara-negara tersebut yaitu Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) pada 10-11 Desember 2019. 

 

Setelah pengesahan tersebut, negara-negara penyepakat GCM menindaklanjuti dalam bentuk penyusunan aturan.  Terdapat 23 objek GCM yang harus dicapai masing-masing negara. Semua objek tersebut diimplementasikan di tingkat global, regional, nasional dan daerah. Indonesia menjadi Wakil Presiden Wilayah Asia-Pasifik.

 

Untuk menindaklanjuti konsensus tersebut, sehingga mendapatkan rumusan aturan-aturan perlindungan pekerja migran, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) kembali mengadakan lokakarya ke-2 di Mataram, NTB, pada 26-27 Agustus 2019. 

 

Kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif Kemlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, yakni International Organisation for Migration (IOM) dan Deutsche Gesellschaft for Internationale Zussamenarbeit (GIZ) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. 

 

Kegiatan lokakarya ke-2 GCM ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait tata kelola migrasi internasional, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dan pusat dalam menangani isu migrasi, perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, penguatan kerja sama pihak pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung GCM, serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dan mendukung tujuan-tujuan GCM. 

 

Di samping itu, lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari Konsensus GCM yang sebelumnya telah diterima pada Intergovernmental Conference di Marrakesh, Maroko pada 10-11 Desember 2018 dan disahkan oleh Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (SMU PBB) pada 19 Desember 2018  melalui resolusi nomor A/RES/73/195.

 

(Baca: Perlindungan Hukum Pekerja Migran Masih Perlu Perbaikan)

 

Mataram menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan karena merupakan kota terbesar ketiga untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri, sehingga Kemlu menilai penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masukan dari pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan migrasi internasional agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh PMI. 

 

Dalam sambutannya, Kamapradipta Isnomo, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang Kemlu, mengatakan identifikasi kesenjangan dan tantangan merupakan hal pertama yang perlu dilakukan dalam implementasi GCM. 

 

“Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi kesenjangan dan tantangan dalam legislasi, kebijakan dan program nasional yang terkait dengan GCM,” ujar Kamadradipta. 

 

Kamapradipta menambahkan GCM memiliki 23 tujuan yang sudah sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia.

 

“Semua aturan yang ada dalam prinsip dan tujuan GCM itu kita semua sudah siap undang-undangnya. Ada 23 tujuan GCM, semua objectives GCM itu sudah ada dalam undang-undang di Indonesia,” ungkapnya pada Senin (26/8). 

 

Namun, hal yang masih menjadi tantangan dalam implementasi GCM saat ini adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah untuk implementasi GCM, khususnya untuk pra penempatan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan persiapan keahlian pekerja migran yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di negara tujuan PMI. 

 

Pada tataran global, GCM merupakan kesempatan bagi pemerintah negara penyepakat untuk dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang migrasi serta untuk meningkatkan kontribusi migran dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 

 

GCM tidak bersifat mengikat secara hukum, namun menjadi rujukan untuk penyusunan norma terkait migrasi sehingga migrasi dapat berjalan aman, tertib, dan teratur. Selain itu, GCM juga dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada negara untuk menerapkan kebijakan mengenai migrasi internasional sesuai dengan kenyataan dan kapabilitas setiap negara. 

 

Turut hadir narasumber dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yakni Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, dan Komisi V DPRD Provinsi NTB.

 

Di samping dari kalangan pemerintah, narasumber juga berasal dari organisasi internasional yang menangani isu migrasi seperti IOM, GIZ, Migrant Care dan Human Rights Working Group (HRWG). Peserta kegiatan berjumlah lebih dari 70 (tujuh puluh) orang, yang berasal dari berbagai kalangan termasuk pembuat kebijakan, aktivis migran, akademisi, dan mahasiswa. 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua