Selasa, 03 September 2019

Ini Ranking Konsultan Hukum Pasar Modal dan Notaris yang Berjaya di Transaksi IPO 2018

Mulai dari peringkat berdasarkan jumlah transaksi, total nilai emisi hingga besaran dan prosentase fee kantor hukum maupun notaris.
Tim Hukumonline/FAT

Untuk pertama kalinya, Hukumonline memperingkat kantor hukum dan notaris yang membantu kelancaran emiten melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada 2018. Sebagai profesi penunjang pasar modal di sektor hukum, konsultan hukum dan notaris memiliki peran dan fungsi yang penting agar transaksi IPO dapat berjalan baik.

 

Sepanjang 2018, sebanyak 57 emiten yang tercatat telah melakukan transaksi IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah ini diklaim terbesar sepanjang BEI berdiri. Jumlah transaksi IPO pada 2018 tersebut meningkat 51,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 37 emiten. (Baca: Pertama di Indonesia, Pemeringkatan Konsultan Hukum dan Notaris Pada Transaksi IPO)

 

Dari 57 transaksi IPO tersebut, Hukumonline memperoleh 56 data prospektus yang kemudian diolah menjadi dasar pemeringkatan. Satu data lagi, tidak tersedia baik di website The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) maupun di website Bursa Efek Indonesia (BEI). Hukumonline telah berupaya meminta satu data prospektus tersebut ke TICMI atau BEI, namun hingga pemeringkatan ini terbit, sebagai penyedia data, kedua pihak tersebut tak juga memberikannya.

 

Pada kategori kantor hukum, riset berhasil mengerucut pada peringkat empat besar kantor hukum berdasarkan jumlah transaksi IPO 2018. Lalu, peringkat 10 besar kantor hukum berdasarkan total nilai emisi transaksi IPO 2018. Kemudian ranking nominal fee kantor hukum berdasarkan lima level. Sedangkan untuk kategori notaris, terdapat peringkat 10 besar prosentase fee notaris pada IPO Tahun 2018. Selain itu, riset juga memotret ranking total nominal fee notaris yang mewakili emiten dalam transaksi IPO sepanjang 2018 berdasarkan empat level fee.

 

Terkait peringkat empat besar kantor hukum berdasarkan jumlah transaksi IPO 2018, kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners menempati ranking pertama dengan memiliki jumlah kegiatan transaksi IPO sebanyak enam kali. Kemudian, urutan kedua adalah kantor hukum Andreas Sheila & Partners dengan jumlah empat kali dan urutan ketiga adalah kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung sebanyak tiga transaksi. Sedangkan sisanya, sebanyak sembilan kantor hukum dengan jumlah transaksi IPO dua kali. Selain empat besar ini, riset lengkap juga mencatat terdapat 25 kantor hukum lainnya yang mewakili emiten bertransaksi IPO sebanyak satu kali.

 

 

Pada peringkat peringkat 10 besar kantor hukum berdasarkan total nilai emisi transaksi IPO 2018, urutan pertama adalah kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners dengan total nilai emisi Rp2.970.471.370.000. Menempati urutan kedua adalah kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners dengan total emisi Rp1.337.908.806.000. Urutan ketiga adalah kantor hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners dengan total emisi Rp1.300.108.960.000.

 

 

Dalam laporan riset ini, diperoleh hasil besaran total fee kantor hukum usai mewakili emiten dalam transaksi IPO tahun 2018 di BEI. Besaran fee tersebut dibagi atas lima level. Pertama, fee yang besarnya lebih dari Rp10 miliar. Level kedua, fee yang besarnya mulai dari Rp5 miliar hingga Rp9,99 miliar. Level Ketiga, fee yang besarannya mulai dari Rp1 miliar hingga Rp4,99 miliar. Level keempat, fee yang besarannya mulai dari Rp500 juta hingga Rp999 juta. Dan level kelima fee yang besarannya kurang dari Rp499 juta.

 

Hasilnya, dari 37 kantor hukum yang membantu 56 emiten melakukan transaksi IPO tahun 2018, tiga kantor hukum yang memperoleh total fee terbesar. Mereka adalah kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung di urutan pertama, kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners pada urutan kedua, serta Ahmad Yapsunto Muharamsyah & Partners pada urutan ketiga.

 

 

Untuk kategori profesi notaris, Hukumonline membagi total fee notaris pada transaksi IPO tahun 2018 menjadi empat level. Pertama, fee yang totalnya lebih dari Rp1 miliar. Kedua, fee yang totalnya mulai Rp500 juta hingga Rp999 juta. Ketiga, fee yang totalnya mulai Rp100 juta hingga Rp499 juta. Dan keempat fee yang totalnya di bawah Rp99 juta. Dalam riset, Hukumonline juga mencatat prosentase fee notaris pada transaksi IPO 2018 tertinggi sebesar 0,75% dan terendah sebesar 0.006%.

 

 

Sektor Emiten Tertinggi

Sepanjang 2018, dari 56 transaksi IPO yang prospektusnya diperoleh Hukumonline, Sektor Perdagangan Jasa dan Investasi tercatat paling banyak dengan total sebanyak 19 Emiten. Pada urutan kedua adalah Sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi dengan total 10 transaksi IPO. Ketiga adalah Sektor Properti Real Estate dan Konstruksi Bangunan sebanyak 9 emiten yang melakukan transaksi IPO di 2018.

 

Sedangkan pada urutan keempat ada dua sektor yakni, Sektor Industri Dasar dan Kimia serta Sektor Finance masing-masing 4 kegiatan transaksi IPO. Urutan kelima ada dua sektor yakni, Sektor Industri Barang Konsumen dan Sektor Aneka Industri dengan masing-masing sebanyak 3 transaksi IPO. Sedangkan yang terakhir ada dua sektor yakni, Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pertambangan dengan masing-masing sebanyak 2 transaksi IPO.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua