Selasa, 17 September 2019

Resmi Jadi UU, 2 Fraksi Ini ‘Dissenting’ Soal Dewan Pengawas KPK

ICW menilai DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan dalam mengesahkan RUU KPK ini.
Rofiq Hidayat
Menkumham Yasonna H Laoly menyerahkan berkas RUU KPK yang sah kepada Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). Foto: RES

Meski menuai penolakan/penundaan dari berbagai kalangan, Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 akhirnya tetap menyetujui/mengesahkan Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (UU KPK).    

 

“Apakah pembahasan tingkat II pengambilan keputusan tentang perubahan kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9/2019).

 

Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 anggota DPR yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR. Namun, berdasarkan pantauan Hukumonline, jumlah anggota dewan yang hadir hanya sekitar 80 orang, sisanya kursi terlihat kosong.

 

Dalam laporannya, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menuturkan sepanjang KPK berdiri, kejahatan korupsi terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang terus meningkat, kerugian negara negara bertambah, hingga kualitas jenis tindak pidana terus mengalami perkembangan.

 

Namun bagi DPR, kinerja KPK dirasa kurang efektif. Penyebabnya antara lain, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, terjadi pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, ada masalah pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana. Padahal, dalam UU No. 30 Tahun 2002, KPK “dibekali” fungsi koordinasi, supervisi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

 

“Ini disebabkan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi kewenangan KPK dalam menjalankan fungsinya,” kata dia.

 

Menurut Supratman, pembaharuan hukum ini agar pencegahan pemberantasan korupsi dapat berjalan selaras dan terpadu. Sebab, mayoritas anggota DPR berpandangan penguatan KPK di bidang pencegahan tidak berarti fungsi penindakan ditiadakan. “Justru ini penguatan dimaksudkan agar KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya semakin baik dan komprehensif,” ujar Supratman.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua