Jumat, 20 September 2019

RUU SDA Disetujui Jadi UU, Ini Respons APINDO

Masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperjelas oleh pemerintah dalam UU SDA tersebut.
Fitri Novia Heriani
ilustrasi: BAS

DPR bersama pemerintah akhirnya bersepakat untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi undang-undang. Regulasi ini terdiri dari 16 Bab dan 79 Pasal, yang di dalamnya mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air, perizinan, sistem informasi, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, penyidikan hingga penuntutan sanksi pidana.

 

Dalam proses pembahasannya di DPR, RUU SDA ini menimbulkan reaksi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Setidaknya, APINDO menyoroti beberapa pasal yang dianggap mengganggu iklim dunia usaha, terutama mengenai pungutan kompensasi konversi SDA minimal 10 persen dari laba usaha.

 

Aturan ini diatur dalam Pasal 47 yang menegaskan izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat. Minimal, syarat yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan pola pengelolaan SDA dan rencana pengelolaan SDA; berbadan hukum; memenuhi persyaratan teknis administratif; bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; mendapat rekomendasi dari pemangku kepentingan di kawasan SDA; memberikan bank garansi yang besarannya disesuaikan dengan volume penggunaan air; dan menyisihkan paling sedikit 10 persen dari laba usaha untuk konservasi SDA.

 

Namun rupanya beberapa masukan dari APINDO diakomodir oleh DPR, salah satunya mengenai kewajiban pungutan kompensasi konversi SDA minimal 10 persen. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Apindo.

 

“Beberapa substansi diakomodir meski tidak semuanya, seperti adanya pungutan 10 persen dari keuntungan itu ditiadakan. Dan itu kita apresiasi,” katanya kepada Hukumonline, Jumat (20/9).

 

Namun demikian, Iwantono menegaskan masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperjelas oleh pemerintah dalam UU SDA tersebut. Salah satunya adalah mengenai implementasi dari terbukanya akses bagi masyarakat luas. Menurut Iwantono, penerapan pasal ini cukup berisiko karena dapat merusak air.

 

Selain itu, diperlukan penjelasan mengenai keharusan kerja sama antara swasta dan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya air, seperti aturan teknis kerja sama. Dan adanya keterlibatan asosiasi dalam proses pembahasan aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan terkait lainnya.

 

(Baca: Perizinan Pengelolaan Air Harus Perhatikan 6 Prinsip Ini)

 

“Skema kerja sama ini sebenarnya yang jadi poin pentingnya, mau investasi dan joint venture dengan pemerintah daerah seperti apa, kalau Pemda terkendala dana bagaimana? Dan usulan kami setiap ada pembahasan mengenai aturan turunannya asosiasi pengusaha diajak karena pengusaha yang tahu kondisi di lapangan seperti apa,” tambahnya.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, RUU ini merupakan manifestasi dari semangat, cita-cita dan komitmen pemerintah bersama DPR dalam menegaskan pemaknaan air sebagaimana tercantum pada UUD 1945 serta Putusan MK No.85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

 

Menurutnya, jumlah volume air yang terus menurun dan kebutuhan air yang meningkat mewajibkan pemerintah bersama DPR berpikir keras agar pengelolaan air memperhatikan keselarasan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. “Selaras dengan mewujudkan sinergisitas dan keterpaduan antar wilayah dan antar generasi akan kebutuhan air,” katanya.

 

RUU ini, lanjut Yasonna juga mengatur kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Misalnya, adanya jaminan pokok kebutuhan air sehari-hari sebesar 60 liter per orang tiap harinya. Pengelolaan irigasi sebagai satu kesatuan sistem manajemen dan penguatan pengawasan dalam pengelolaan SDA. Pemerintah percaya, pembahasan mendalam terhadap RUU sudah dilakukan kedua pihak. Atas dasar itu, pemerintah menyetujui RUU ini menjadi UU.

 

Ketua Panja RUU SDA Lasarius menekankan bahwa RUU ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi dunia usaha tapi juga tidak melupakan hak rakyat atas air sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. DPR dan pemerintah saat membahas RUU ini juga berpegang teguh pada putusan MK.

 

“Kami dalam menyusun UU ini tidak mau jatuh di lubang yang sama,” kata Lasarius yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR ini.

 

Ia berharap, pemerintah tidak berlama-lama dalam membuat aturan turunan dari UU ini. Atas dasar itu, ada klausul bahwa aturan turunan paling lama 1 tahun sudah ada. “Dalam rapat sehari-hari kami sudah mewanti-wanti Kemenetrian PUPR dalam satu tahun PP-nya sudah siap. Menurut kementerian, PP-PPnya sudah dipersiapkan dan cepat diimplementasikan karena sekarang ada kekosongan UU,” kata Lasarius.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua