Senin, 30 September 2019

Mahasiswa Bergerak

Gerakan mahasiswa kali ini merupakan gerakan murni yang mewakili keresahan sebagian besar warga masyarakat yang ingin KPK menjadi kuat dan proses demokratisasi kita tetap berjalan baik.
RED

Ada suatu kepercayaan bahwa mahasiswa tidak akan bergerak secara massal untuk menuntut perubahan kalau kondisi negara dan bangsa masih berada dalam zona yang tolerable atau baik-baik saja. Ketika batas itu dilanggar, dan semua cara yang dicoba ditempuh elemen resmi menjadi seakan buntu, mereka mulai turun ke jalan.

 

Ini bukan khas Indonesia, buku sejarah politik di manapun mencatat ini sebagai fenomena universal. Khusus di Indonesia, kita belajar dari sejarah, bahwa kemerdekaan tahun 1945 didorong dengan keras oleh para mahasiswa dan pemuda, termasuk dengan cara "menculik" Soekarno, dengan dibawa setengah paksa ke Rengasdengklok. Dan seperti juga sejarah mencatat, ketika upaya mempertahankan kemerdekaan lewat cara diplomatik gagal, sebagian dari mereka masuk hutan bergabung menjadi Tentara Pelajar dan sebagian dari mereka tetap dijalur politik meskipun harus babak belur keluar masuk penjara Belanda, bahkan dieksekusi karenanya.

 

Sebelumnya, upaya merintis kemerdekaan yang diawali oleh gerakan Boedi Oetomo sampai ke Soempah Pemoeda tahun 1928, juga digerakkan oleh mahasiswa dan pemuda. Gerakan mahasiswa secara masif dalam konteks yang berbeda terulang pada tahun 1965 yang menjatuhkan Soekarno, dan tahun 1974 (peristiwa Malari), 1977-1978, dan terakhir tahun 1998 yang menjatuhkan Suharto.

 

Setelah itu praktis gerakan mahasiswa tidak lagi di jalanan, bahkan ketika kita menghadapi banyak peristiwa besar dalam sejumlah pemerintahan sejak reformasi. Cara perlawanan mahasiswa berubah menjadi lebih banyak membuka dialog, menggunakan media sosial, dan cara-cara lain yang khas anak muda yang seusia atau yang kita kenal sekarang ini sebagai cara-cara generasi milenial.

 

Mahasiswa memang baiknya tetap berada di dalam kampus, belajar, berdebat, berorganisasi, berkesenian, pacaran, dan menikmati masa muda mereka. Sampai kepentingan besar bangsa ini mengusik batas tolerasi mereka tentang apa yang dibayangkan sebagai Indonesia yang ideal.

 

Itulah yang terjadi selama 2 minggu terakhir ini. Apapun namanya, apakah ini suatu konspirasi, upaya terstruktur dan sistematis dari sejumlah oknum, atau keteledoran karena kepongahan kekuasaan, yang terjadi adalah suatu keadaan di mana nurani dari setiap orang yang peduli dengan masa depan demokrasi dan Indonesia yang bersih dari korupsi menjadi sangat terusik.

 

Akademisi dan masyarakat sipil sudah menjalankan perannya masing-masing dengan memberikan peringatan kepada Presiden, dengan memberikan rincian bahayanya, untuk mencegah supaya Surat Presiden (Surpres) tidak ditandatangani dan dikirim ke DPR terkait dengan pengesahan RUU KPK. Presiden bergeming, mungkin atas nasihat yang salah dari sekelilingnya yang tidak sensitif, ignoran, arogan,  atau mungkin punya agenda lain, dan tetap menandatangani Surpres.

 

RUU KPK sah menjadi UU. Semua itu dilakukan dengan sangat cepat, diam-diam, menjelang berakhirnya masa kerja DPR. Banyak sudah analisa dilakukan kenapa itu terjadi dan kepentingan-kepentingan apa yang terkait di dalamnya. Yang penting di sini, bangsa ini sadar bahwa disahkannya RUU KPK menjadi UU adalah dimulainya proses kematian KPK.

 

KPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang dipercaya dan dipuji sebagai mesin penggerak perbaikan Indonesia untuk menjadi lebih baik, lebih bersih dan lebih adil, dipaksa untuk parkir menjadi mesin yang teronggok tidak berfungsi. Pembelaan sejumlah orang yang katanya mewakili pemerintah dan anggota DPR tidak punya bobot yang bisa dipercaya publik, dan malah memicu kegusaran akademisi dan masyarakat sipil lebih dalam.

 

Melihat ketidak-berdayaan ini, mahasiswa mulai bergerak, mewakili hati nurani dari mayoritas bangsa ini. Pada saat yang bersamaan, DPR dan pemerintah masih mencoba untuk memaksakan sejumlah RUU disahkan, di hari-hari terakhir masa kerja DPR, yang kalau terjadi bisa menjadi bom waktu yang merusak bangsa ini.

 

Yang paling pokok adalah RUU Pemasyarakatan yang terkait dengan UU KPK dan UU Tipikor, dan yang sangat penting juga adalah RUU Hukum Pidana yang sudah puluhan tahun didiskusikan, tetapi masih banyak mengandung pasal yang kontroversial, baik yang menyangkut proses demokratisasi kita maupun pelanggaran hak-hak dasar anggota masyarakat.

 

Kita juga sudah tahu apa yang terjadi dalam semingu terakhir ini. Presiden sudah menerima masukan dan imbauan dari begitu banyak tokoh masyarakat yang melihat pentingnya KPK diperkuat, bukan dibunuh, dan bahwa RUU Hukum Pidana harus ditunda pengesahannya. Presiden ternyata mendengar, dengan menyatakan secara terbuka bahwa Pemerintah menunda pembahasan RUU Hukum Pidana, dan mengutus para penggawanya untuk melakukan kajian lebih mendalam.

 

Kita juga tahu bahwa Presiden setelah mendengar banyak imbauan dan masukan sedang mempertimbangkan, mengkalkulasi secara politik, untuk mengeluarkan Perppu, yang entah apa isinya, untuk menghentikan berlakunya UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Yang paling masuk akal adalah Perppu KPK diajukan ke DPR baru hasil Pileg 2019-2024 yang akan mulai bekerja besok, 1 Oktober 2019.

 

Hari ini, 30 September 2019 adalah hari terakhir masa kerja DPR hasil pemilu legislatif untuk periode 2014-2019, dan akan menjadi suatu kegilaan yang akan membakar protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang lebih luas dan keras bila DPR memaksakan untuk mengesahkan RUU Hukum Pidana dan RUU lain yang terkait dengan UU KPK dan RUU Hukum Pidana.

 

Ketua DPR secara terbuka menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi hari ini. Paling tidak ini menunda kecelakaan yang lebih besar. Tetapi belum cukup, karena di hari-hari mendatang, dengan DPR baru yang hampir 40% masih terdiri dari anggota lama, masyarakat sipil termasuk mahasiswa masih harus mengawal proses legislasi terkait dengan UU KPK, UU Pemasyarakatan, UU Hukum Pidana, dan mungkin UU Tipikor.    

 

Gerakan mahasiswa kali ini merupakan gerakan murni yang mewakili keresahan sebagian besar warga masyarakat yang ingin KPK menjadi kuat dan proses demokratisasi kita tetap berjalan baik. Banyak yang mencurigai ini sebagai gerakan untuk melengserkan Jokowi. Mahasiswa dan masyarakat sipil tidak terpancing, karena pilihan terbaik buat bangsa saat ini adalah menjaga proses demokratisasi dengan menghormati hasil Pilpres 2019-2024 yang baru lalu, tetapi tetap kritis meminta dengan halus, atau dengan bahasa yang keras sekalipun, agar Presiden terpilih taat menjalankan agenda reformasi dan mematuhi Nawa Cita-nya sendiri yang berisikan agenda antikorupsi. Kalau ada mereka yang mendukung gerakan mahasiswa tetapi dengan agenda yang lain, maka mereka jelas penumpang gelap yang harus diwaspadai dan dibatasi gerakannya.

 

Kita dengan berdebar menanti detik-detik yang bisa membahayakan kepentingan Republik. Akankah Presiden mengeluarkan Perppu KPK? Kalau itu dilakukan, harusnya protes yang meluas dari mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya tentu mereda, kehidupan berjalan seperti semula, tantangan ke depan akan tetap dihadapi untuk menjaga proses legislasi yang lebih baik.

 

Bagaimana dengan hitungan dan kalkulasi Jokowi seperti yang dikatakannya secara terbuka tentang kemungkinan mengeluarkan Perppu? Apakah kalau itu dilakukan dia akan menerima perlakuan yang menyulitkan dalam banyak agenda politiknya 5 tahun ke depan, baik dari pihak oposisi maupun teman politiknya yang sejalan? Manakah yang menurut Jokowi lebih kuat, dukungan politik dari parpol pendukungnya dan orang-orang kpnservatif atau dukungan masyarakat sipil termasuk mahasiswa yang menghendaki agenda reformasi terus berjalan?

 

Harapan terbaik kita, mayoritas masyarakat sipil, tentunya: (i) Presiden mengeluarkan Perppu KPK setelah hari ini, dengan membatalkan UU KPK yang baru, dan memberlakukan kembali UU KPK yang sebelumnya berlaku (UU No 30/2002); atau (ii) Presiden mengeluarkan Perppu KPK dengan merevisi sejumlah pasal yang dikritik masyarakat, termasuk status pegawai KPK sebagai ASN yang mempengaruhi independensi mereka, perlu tidaknya Dewan Pengawas dibentuk, dan kalau perlu, sampai di mana kewenangannya terkait dengan tindakan-tindakan pro justitia, dan berhak tidaknya KPK mengeluarkan SP3, dan kalaupun hak tersebut harus ada, syarat seketat apa yang harus dipenuhi sebelum hal tersebut bisa dilakukan.

 

Jalan lain yang memakan waktu lebih lama, memakan emosi, dan juga belum tentu diterima oleh mahasiswa yang sedang bergerak, adalah Presiden tidak mengeluarkan Perppu. Pihak yang berhak mengajukan juduicial review ke MK untuk membatalkan UU KPK yang baru, dan tetap memberlakukan UU KPK yang lama, dengan catatan pemerintah mendukung proses tersebut. Selama proses ini terjadi, banyak hal bisa terjadi. Investasi mandeg, keputusan besar tertunda, keresahan tetap menggantung di udara kita, dan masyarakat mulai meragukan iktikad baik pemerintah ini lima tahun ke depan.

 

Kita tentu ingin Jokowi menyadari bahwa ia ingin legacy-nya dicatat, dan ia dikenang sebagai Presiden yang peduli dan mendukung pemberantasan korupsi, membangun infrastruktur yang menjadi dasar kokoh pembangunan pembangunan Indonesia, meneruskan program-program kerakyatannya, dan pribadi yang dekat di hati rakyatnya. Kita ingin Jokowi yang dulu, Jokowi yang mendengar suara rakyat.

 

Kuningan, 30 September 2019

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua