Senin, 07 October 2019

Arsul Sani: Perppu KPK Opsi Terakhir

Selain upaya legislative review dan judicial review. ICW menganggap jika pada akhirnya Perppu tidak diterbitkan, Presiden Jokowi dinilai secara tidak langsung membiarkan kejahatan korupsi semakin masif di Indonesia.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Di tengah desakan agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), partai koalisi pendukung pemerintah di DPR seolah menghadang Presiden agar tidak menerbitkan Perppu. Bak si buah simalakama, alasan mereka agar Presiden tidak mudah mengobral terbitnya Perppu. 

 

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai Perppu bukan satu-satunya jalan hukum yang harus ditempuh Presiden untuk mengatasi polemik RUU KPK ini. Sebab, hingga kini Presiden belum menandatangani dan memberi nomor atas Perubahan UU KPK itu. “Kalau Perppu, tapi bentuknya seperti apa, kita belum tahu juga karena memang belum ada,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (7/10/2019).

 

Menurutnya, terdapat dua pilihan hukum yang dapat ditempuh untuk mengakhiri polemik substansi RUU KPK yang dinilai melemahkan KPK. Pertama, legislative review, DPR bersama pemerintah kembali mengubah UU KPK hasil revisi yang ada. Kedua, judicial review yang saat ini sedang diuji di MK yang dimohonkan sejumlah mahasiswa.

 

Arsul enggan berspekulasi apakah Presiden bakal menerbitkan Perppu KPK atau tidak dan selanjutnya apakah DPR menyetujui atau tidak? “Kalau setuju atau tidak, itu sangat bergantung pada isi Perppunya. Tentu kami akan melihat isi Perppu terlebih dahulu. Kalau memang Perppu itu jadi pilihan hukum, tapi kan masih ada opsi lain yang bisa ditempuh?”

 

Menurut Arsul, Perppu KPK merupakan opsi (pilihan) terakhir dari kemungkinan pilihan yang ada seperti judicial review dan legislative review. Dia mengungkapkan partai politik Koalisi Indonesia Kerja dan parpol yang ada di parlemen telah menyampaikan bahwa Perppu merupakan opsi paling akhir.

 

"Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja dan yang ada di parlemen menyampaikan bahwa Perppu itu, kalau dalam bahasa yang simpel harus jadi opsi yang paling akhir, setelah semuanya dieksplor dengan baik tentunya," tegas Ketua Fraksi PPP ini.

 

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2014-2019 Supratman Andi Agtas menilai Perppu KPK hak subjektivitas Presiden, sehingga DPR atau fraksi partai tak boleh mengintervensi kewenangan ini. “Perihal syarat ‘ihwal kegentingan memaksa’ dalam menerbitkan Perppu KPK menjadi subjektivitas presiden,” kata Supratman.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua