Rabu, 16 Oktober 2019

Merekam Tanpa Sengaja Ucapan Berisi Ancaman, Terdakwa Ini Bebas

Pengadilan tingkat pertama bebaskan perempuan pembuat video penggal Presiden Jokowi.
Aji Prasetyo
Polisi memperlihatkan barang bukti ancaman kepada Jokowi. Pembuat video yang merekam ancaman itu divonis bebas di tingkat pertama. Foto: RES

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Ina Yuniarti, Terdakwa pembuat video penggal Presiden Jokowi. Menurut majelis, sejumlah fakta persidangan tidak bisa membuktikan dakwaan penuntut umum terhadap Ina yaitu UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik.

Ina terseret kasus beredarnya video yang memperlihatkan seorang pria dalam suatu aksi demo mengeluarkan ancaman akan memeganggal kepala Jokowi. Ina sedang merekam aksi demo di depan Bawaslu pada 10 Mei 2019, lalu seorang peserta demo rekaman dalam kamera mengeluarkan ucapan bernada ancaman untuk memenggal kepala Jokowi. Beberapa hari kemudian polisi menangkap Hermawan Susanto, pria yang terekam video. Ina selaku pembuat video juga dianggap bertanggung jawab atas video itu dan dibawa ke pengadilan.

Dalam pertimbangan,  majelis menganggap Ina tidak mengenal sosok pria yang ada di video pengancam memenggal kepala Jokowi yang kemudian diketahui bernama Hermawan Susanto. Perekaman itu juga dianggap tidak sengaja karena saat itu Ina mengarahkan ponsel pintarnya ke arah sekitar, tidak secara khusus merekam ucapan Hermawan.

Ina mengakui di persidangan telah merekam dan membagikan/mengirimkan video hasil rekaman kepada sejumlah koleganya. "Terdakwa tidak mengenal laki-laki tersebut dan sadar kata-kata yang diucapkan itu tidak pantas, terdakwa mengirim video tersebut ke famili hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa terdakwa sudah ada di bawaslu bahwa terdakwa asal mengeshare semua video, foto dan tidak memilah-milah foto," terang majelis dalam pertimbangannya.

Setelah melihat fakta persidangan, majelis berkesimpulan tidak ada satu pun fakta persidangan yang menyatakan terdakwa melakukan perbuatan atau berhubungan dengan perbuatan terkait dengan unsur pemerasan dan ancaman untuk yang bersifat materiil sebagaimana disebut dalam KUHP sehingga majelis hakim berkesimpulan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa tentang penerapan pasal yang didakwakan.

Majelis merujuk Penjelasan UU ITE yang didakwakan kepada Ina, menekankan alasan perubahan UU No. 11 Tahun 2008. Tujuan perubahan Pasal 27 ayat (4) adalah agar ada harmonisasi UU ITE dengan pidana materiil yang sebelumnya sudah diatur. Majelis berpandangan sangat beralasan latar belakang Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud pemerasan dan mengancam yang ada dalam unsur Pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan pemerasan dan mengancam yang ada dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyebutkan: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Apabila melanggar Pasal ini,  maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 368 KUHP menentukan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 bulan"

Selanjutnya, Pasal 369 KUHP menyebutkan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

(Lihat juga: Polisi Tunjukkan Barang Bukti Pelaku Pengancam Presiden Jokowi).

Menurut majelis konten, yang memiliki muatan pemerasan dan ancaman yang disebut dalam Pasal 368 dan 369 KUHP dilakukan demi keuntungan materiil. Merujuk pada anasir itu, perbuatan Ina tidak terbukti memenuhi unsur-unsurnya. Majelis memandang ada salah penerapan hukum dalam kasus ini. "Dengan demikian Jaksa penuntut umum telah salah dalam penerapan hukum dengan mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016. Karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan tersebut," terang majelis. 

Itu sebabnya majelis berkesimpulan Ina tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan. "Mengadili menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, membebaskan terdakwa dari dakwaan pu, terdakwa dibebaskan dikeluarkan dari tahanan, memulihkan hak terdakwa serta martabatnya," jelas majelis dalam amar putusannya. 

Jaksa kasasi

Ina sendiri mengucap takbir atas putusan ini. Ia sangat bersyukur dan terharu dibebaskan majelis dari tuntutan pidana penuntut umum selama 3,2 tahun. Setelah ini, ia pun akan kembali menjalani kehidupan normal bersama anak-anaknya. "Kembali ke kehidupan normal, terutama keluarga saya, anak-anak saya. Anak saya sudah menunggu lama dan mereka hanya bertiga disana," terangnya. 

Ia pun berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. "Ini pertama buat saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi," ujarnya. 

(Baca juga: Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP).

Kuasa hukum Ina, Abdullah Alkatiri memuji keputusan majelis yang dianggap telah memutus secara adil sesuai fakta persidangan. Ia juga berkata perkara ini menjadi pelajaran bagi kliennya agar berhati-hati dalam bertindak nantinya. "Ini menjadi pelajaran buat Terdakwa agar berhati-hati ke depan," imbuhnya.

Sementara penuntut umum pada Kejati DKI Jakarta Nopri, akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan ini. Adapun perkara Hermawan Susanto hingga kini belum disidangkan

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua