Rabu, 16 October 2019

​​​​​​​Tim Gabungan yang Akhirnya Dibubarkan

Menggantikan Soeharto, Presiden Habibie berhasil memperbaiki regulasi pemberantasan korupsi. Adapun Presiden Soeharto, tak pernah duduk di kursi pesakitan.
Muhammad Yasin
Ilustrasi: BAS

BJ Habibie telah menghembuskan nafas terakhir pada 11 September lalu. Upacara pemakaman Presiden ketiga Republik Indonesia itu disaksikan ribuan warga yang memadati area pinggir jalan sepanjang jalur dari rumahnya menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Meskipun hanya memimpin Indonesia dalam hitungan bulan, Habibie dikenang karena banyak hal. Salah satunya, pada era kepemimpinannyalah lahir sejumlah Undang-Undang yang reformis, salah satunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Mewarisi situasi politik yang labil pasca mundurnya Soeharto, Presiden Habibie dituntut untuk melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya. Ada Ketetapan XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai mandataris MPR, Habibie tak mungkin mengabaikan Ketetapan itu.

 

Pembentukan lembaga pemberantasan korupsi eksplisit disebut dalam TAP ini. Tetapi lembaga dimaksud hanya lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan atas kekayaan penyelenggara negara. Lembaga ini dibentuk kepala negara, beranggotakan pemerintah dan masyarakat. Ditegaskan pula pentingnya langkah tegas dan konsisten menjalankan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Salah satu yang membuat posisi dilematis adalah amanat Pasal 4 TAP No. XI/MPR/1998. Isinya begini: ‘Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia’. TAP MPR ini diteken Ketua MPR Harmoko, pejabat negara yang sangat dekat dengan Soeharto, dan wakil-wakilnya Hari Sabarno, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Ahmad, dan Pudjono Pranyoto.

 

Mengadili Soeharto bukan perkara mudah. Habibie pernah menjadi wakilnya di pemerintahan, dan tidak sedikit pejabat yang loyal. Toh, Kejaksaan Agung tetap maju melakukan pemeriksaan terhadap Soeharto pada 9 Desember 1998, tak sampai satu bulan setelah terbitnya TAP No. XI/MPR/1998. Tak sampai setahun kemudian, tepatnya 8 Oktober 1999, Plt Jaksa Jaksa Agung Ismudjoko menerbitkan SP3. Situasi politik saat itu belum benar-benar stabil. Pada 14 Oktober 1999, MPR menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie.

 

Lalu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terpilih sebagai presiden. Gus Dur membuka kembali pemeriksaan dugaan korupsi Soeharto, tetapi tak pernah benar-benar hadir di kursi terdakwa karena alasan kesehatan. Kursi yang pesakitan yang telah disiapkan di aula Kementerian Pertanian kosong tanpa tanpa terdakwa. OC Kaligis, salah seorang pengacara Soeharto, telah membukukan perjalanan kasus kliennya dalam Perjalanan Peradilan Soeharto (2003).

 

Baca:

 

KPKPN

Presiden Habibie juga mewariskan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, lazim disebut Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua