Jumat, 18 Oktober 2019

Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS

Meski jauh dari kata sempurna, BPKM mengklaim pelaku usaha menyambut positif keberadaan OSS.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: DIT

Setahun berjalan, pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Program ini resmi diluncurkan pada Juli 2018 lalu, dengan harapan memberikan kemudahan berusaha terutama dari segi perizinan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di seluruh wilayah Indonesia.

 

Sebagai payung hukumnya, pemerintah menerbitkan PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun konsep yang diusung dalam PP ini adalah mengubah rezim perizinan terdahulu dengan cara menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Lokasi (tanpa komitmen) di awal. Kemudian komitmen dasar seperti IMB, Izin Lingkungan (AMDAL), dan izin lainnya dipenuhi secara bertahap sesuai jangka waktu yang diatur dalam PP OSS.

 

OSS hadir dalam bentuk platform, artinya perizinan bisa diurus melalui online. Lantaran semangatnya adalah kemudahan maka pelaku usaha cukup memasukkan berkas dan memilih jenis usaha dan jenis perizinan yang sudah tersedia di OSS, maka berkas akan terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia.

 

Namun nyatanya pelaksanaan OSS tak semudah yang dibayangkan. Aplikasi OSS dinilai belum lengkap dalam menyediakan jenis usaha dan perizinan yang ada di Indonesia, dan persoalan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan daerah.

 

Beberapa hambatan itu menjadi temuan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). KPPOD melakukan studi evaluasi setahun implementasi OSS. Dalam temuan KPPOD, Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga masalah utama dalam pelaksanaan OSS yakni dari aspek regulasi, aspek sistem dan aspek tata laksana.

 

Dari aspek regulasi ada tiga hal yang menjadi catatan. Apa saja? Pertama, adanya disharmoni aturan antara Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terhadap PP OSS, contohnya NSPK Perindustrian dan NSPK Pariwisata. Akibatnya, terjadinya tambahan prosedur pemenuhan komitmen di sektor peridustrian. Kedua, NSPK tidak lengkap sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) memutuskan untuk menggunakan peraturan lama dan tidak sinkron dengan OSS. Ketiga, substansi NSPK sektor tidak memadai.

 

Kemudian aspek sistem, mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi, tidak tersedia fitur E-Payment, tidak semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan adanya tambahan prosedur di aplikasi K/L yang justru dinilai menghambat proses.

 

Sedangkan dari aspek tata laksana, ada dua temuan yakni tata laksana tataran regulasi dan tata laksana tataran implementasi. Di tataran regulasi, OSS meringkas tata laksana perizinan saat memulai usaha, OSS memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen, dan tidak ada perubahan dalam hal besaran biaya. Tapi dari sisi tataran implementasi, ringkasnya prosedur memulai usaha tidak berdampak pada efisiensi, pengurusan Izin Lokasi dan IMB. Kemudian meski memberikan jaminan efisiensi kepastian waktu pengurusan NIB, namun faktanya waktu pemenuhan komitmen bervariasi antar daerah (SOP).

 

“Jadi kalau memang pemerintah mau merevisi PP atau akan ada UU baru yakni omnibus law, diharapkan hasil ini bisa dijadikan masukan,” ungkap Robert.

 

Jauh sebelum KPPOD merilis hasil temuan tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danang Girindrawardana mengatakan OSS harus segera disempurnakan. Sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua proses perizinan yang dilayani OSS bisa berjalan dengan baik. 

 

 “OSS ini kami mendukung, tetapi segera disempurnakan, segera dipastikan itu bisa berjalan baik,” kata Danang.

 

Para pengusaha, terutama pengusaha yang sudah existing, lanjutnya, menaruh rasa khawatir terhadap pelaksanaan OSS ini. Terlebih, implementasi OSS di daerah masih minim. Hal ini disebabkan adanya peraturan daerah yang masih saling bertabrakan dengan Perpres Perizinan Terintegrasi. Sementara proses penyesuaian peraturan diberikan selama enam bulan oleh pemerintah pusat.

 

“Karena di daerah (peraturan daerah) relatif masih ‘bertabrakan’ dan oleh pemerintah pusat minta itu diselesaikan selama enam bulan. Nah kekhawatiran kita berarti ada beberapa jenis perizinan yang membutuhkan persetujuan tingkat regulasi perda, pergub, yang masih harus menunggu enam bulan lagi. Lho kok nunggu enam bulan lagi? Perdanya perlu dicabut dulu dan diberi waktu enam bulan. Ini memperlama proses perizinan investasi di daerah tertentu. Meski tidak menunjukkan siapa yang sedang menjalankan perizinan itu,” jelasnya.

 

Kekurangan yang dimiliki oleh OSS pun diamini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana menyampaikan bahwa pelaksanaan OSS dalam kurun waktu satu tahun ini belum sempurna. Hal ini mengingat bahwa OSS melakukan perubahan total terkait mekanisme perizinan secara signifikan. Adapun kendala utamanya terletak di pemenuhan komitmen dasar dan beberapa regulasi di Kementerian/Lembaga dan Pemda yang belum sesuai dengan aturan OSS.

 

(Baca: Mengevaluasi Pelaksanaan OSS)

 

“Karena sistem ini baru jadi kendalanya masih banyak, ke depan dengan ada omnibus law ini akan memangkas aturan-aturan yang menghambat, ini kita menerbitkan OSS sementara ada aturan-aturan di K/L atau dareah yang belum sesuai dengan aturan OSS, dan itu menjadi hambatan dalam pemenuhan komitmennya,” kata Husen.

 

Tapi meskipun jauh dari kata sempurna, Husen mengklaim jika pelaku usaha menyambut positif keberadaan OSS. Hal itu dibuktikan dengan total pengajuan perizinan yang masuk ke sistem OSS. Misalnya saja untuk registrasi, rata-rata per hari data yang masuk ke OSS mencapai 1.745, bahkan untuk izin usaha BKPM menerima pengajuan sebesar 2.067.

 

Sumber: BKPM

 

Saat ini, Husen mengaku jika OSS belum menyediakan semua jenis perizinan. Beberapa perizinan dalam hal pemenuhan komitmen seperti IMB, Izin Lingkungan dan lain sebagainya masih harus diurus di daerah atau K/L terkait. OSS hanya mengintegrasikan pengajuan perizinan ke daerah, lalu kemudian menerima notifikasi jika izin-izin tersebut sudah dikeluarkan oleh K/L dan Pemda sebagai bukti pemenuhan komitmen dari pelaku usaha.

 

(Baca: Kilas Balik Implementasi OSS)

 

Untuk meningkatkan pelayanan OSS kepada pelaku usaha, BKPM tengah menyiapkan aplikasi OSS 1.1. Rencananya, aplikasi terbaru ini akan diresmikan pada November mendatang. Dan ke depannya, lanjut Husenn, pemerintah akan menyempurnakan sistem OSS. Sehingga seluruh perizinan akan terintegrasi melalui satu platform saja, yakni melalui OSS.

 

Polemik AMDAL

Online Single Submission (OSS) resmi diluncurkan pada Juli 2018 lalu. Pelaksanaanya diatur dalam PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan OSS tak berjalan mulus. Banyak kritik yang datang dari berbagai pihak yang berujung pada judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

 

Uji materi tersebut dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perizinan Ngawur, seperti ICEL, Walhi, YLBHI, Sawit Watch, Solidaritas Perempuan, KNTI, Kaoem Telapak, JATAM Kaltim dan sejumlah lembaga serta individu ini mendaftarkan uji materi terhadap PP No.24 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA) pada 4 September 2019.

 

(Baca: MA Diminta Batalkan PP OSS)

 

Beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus membidangi isu lingkungan hidup itu menilai PP No.24 Tahun 2018 karena percepatan izin usaha berbasis komitmen yang diterbitkan melalui mekanisme OSS mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Padahal di UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Tapi melalui OSS, izin lingkungan itu hanya sekedar komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhinya yang bisa diurus setelah izin usaha terbit.

 

Pakar Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hariadi Kartodiharjo juga turut menyoroti PP OSS yang meletakkan wajib AMDAL setelah terbitnya NIB. Menurut Hariadi, tindakan itu justru melemahkan posisi AMDAL yang selama ini berfungsi sebagai pengambil keputusan.

 

Dia menegaskan bahwa PP OSS bertentangan dengan semangat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memperkuat posisi AMDAL.

 

“Jadi pertimbangan lingkungan itu seharusnya bukan cuma sekedar hanya untuk mempertahankan proyek kemudian dampaknya ditangani, tapi justru posisi AMDAL itu bisa sampai pada satu keputusan bahwa proyek ini tidak bisa dilakukan. Nah maka PP OSS itu sendiri sudah melemahkan posisi AMDAL padahal dalam UU 32/2009 itu ‘kan muncul hal yang lain seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan beberapa instrumen lingkungan yang tujuannya waktu pembuatannya itu menyadari kalau AMDAL itu lemah, oleh karena itu ditambah beberapa instrumen yang lain,” kata Hariadi kepada hukumonline.

 

Dia menilai ada konsep yang keliru dari penerbitan OSS. Urusan-urusan percepatan izin, lanjutnya, tidak serta merta bisa diukur dengan waktu yang diperpendek. Persoalan pokok terkait perizinan di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang menyebabkan adanya korupsi, suap dan lainnya. Artinya, masalah perizinan berada di sisi tata kelola dan bukan penyederhanaan prosedur.

 

Divisi Hukum Jaringan Masyarakat Tambang (JATAM), Muh. Jamil mengatakan jika PP OSS tidak lebih hanya sebagai upaya dari pemerintah untuk mendukung percepatan investasi. Hal itu terlihat jelas di dalam PP OSS yang menempatkan AMDAL sebagai instrumen pendukung dari sebuah investasi.

 

“AMDAL ditempatkan di belakang, dulu di depan sebagai syarat suatu investasi sekarang sebelum ada AMDAL, dan sekarang pelaku usaha bisa melakukan pembebasan lahan, hanya dengan modal izin komitmen,” katanya kepada hukumonline.

 

Menjawab kekhawatiran tersebut, Husen menegaskan bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki NIB maupun izin usaha belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan. Pembangunan baru bisa berjalan jika IMB dan izin lingkungan sudah dipenuhi. Namun Husen membenarkan jika pelaku usaha bisa melakukan negosiasi jual beli tanah atau mengajukan kredit kepada perbankan setelah mengantongi NIB dan izin usaha.

 

Lalu bagaimana jika pada akhirnya izin lingkungan gagal dipenuhi sementara proses negosiasi pembelian tanah dan pengajuan kredit sudah terpenuhi? Dalam konteks ini, Husen menyebut jika pemerintah belum membahas persoalan tersebut. Namun pihaknya meyakini jika pelaku usaha sudah memahami lokasi atau lingkungan daerah investasi sebelum melakukan kegiatan negosiasi tanah pengajuan kredit ke perbankan.

 

“Jadi kekhawatiran orang yang perusahaan berjalan tanpa AMDAL atau tanpa izin lingkungan, karena enggak semuanya wajib AMDAL, ada juga yang cuma wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Yang wajib AMDAL enggak terlalu banyak juga. Nah perusahaan di kawasan industri pun kalau UPL belum disetujui, artinya izin usahanya belum efektif, jadi perusahaan belum bisa beroperasi,” jelasnya.

 

Selain itu, Husen menegaskan bahwa tak semua jenis usaha wajib mengantongi izin lingkungan atau AMDAL. Bagi jenis usaha yang membutuhkan izin lingkungan dan AMDAL, maka syarat tersebut harus dipenuhi dalam komitmen dasar sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional dan komersial. Jika tak dipenuhi, maka perusahaan dipastikan tidak bisa beroperasi. Sementara untuk jenis-jenis usaha yang tidak membutuhkan AMDAL atau izin lingkungan, izin komersial dan operasional bisa langsung diterbitkan oleh pemerintah.

 

“Misalnya NIB sudah punya, izin lokasi sudah punya, kalau di kawasan industri tidak butuh izin lokasi dan perusahaan tinggal mengurus UKL-UPL. Sebenarnya dengan izin lokasi, perusahaan tersebut sudah bisa mengadakan tanah dulu, baru dia mengurus pertimbangan teknis, nanti izin lokasi diterbitkan dan setelah itu baru AMDAL diurus. Izin lingkungan itu diterbitkan setelah izin lokasinya betul-betul sudah disetujui, termasuk IMB sudah ada. Jadi yang dikeluhkan oleh pihak lain walau tanpa ada izin lingkungan bisa beroperasi itu enggak, tetap mewajibkan AMDAL dan Izin Lingkungan untuk perusahaan jika memang itu wajib. Kalau gada izin lingkungan tetap tidak bisa beroperasi,” tegasnya.

 

Selain AMDAL, Jamil juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat daerah dalam proses investasi. Dulu, kata Jamil, setiap investasi yang masuk ke daerah wajib melibatkan masyarakat sipil dalam setiap konsultasi. Namun sejak adanya OSS, hak veto masyarakat untuk berpartisipasi diamputasi. Kini keterlibatan masyarakat dalam konsultasi investasi hanya sebatas pilihan.

 

Kemudian, Jamal juga menyoroti infrastruktur di daerah. Untuk menjalankan sistem OSS yang berbasis daring atau online, diperlukan jaringan listrik dan internet. Namun sayangnya, hingga saat ini masih ada daerah-daerah yang belum tersentuh internet dan listrik. Akibatnya, masyarakat kehilangan lagi hak untuk berpartisipasi.

 

“Jadi dengan adanya OSS ini hak veto masyarakat untuk berpartisipasi sudah diamputasi di depan. Kedua kalau liat secara nyata di dalam OSS terbukti adalah perlibatan masyarakat sipil itu tidak wajib dilibatkan dalam setiap konsultasi investasi, mereka hanya pilihan kalau dulu wajib dalam peraturan terkait AMDAL, kalau sekarang boleh iya boleh tidak,” imbuhnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua