Sabtu, 19 October 2019

Perhatikan Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Gadai Saham

Pemberi gadai wajib membayar tagihan atau pembayaran lainnya yang dibuat atau dikenakan secara sah dan berlaku bekaitan dengan saham.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Workshop hukumonline tentang gadai saham. Foto: RES

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), saham termasuk dalam kategori benda bergerak. Pasal 60 ayat (1) UU PT menyebutkan saham sebagai kategori benda bergerak. Oleh karena itu saham dapat juga dijadikan sebagai jaminan hutang. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan.

Counsel Susanto & Partner, Katharina Retno Banondari menyebutkan, pada praktiknya saham lebih sering dijaminkan dengan cara digadai ketimbang fidusia. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Dalam perjanjian gadai saham tidak ada kewajiban untuk dibuat akta notaris. Sebaliknya, jika dijaminkan dengan cara fidusia, gadai itu harus dikuatkan dengan akta jaminan fidusia melalui akta notaris. Selain itu, fidusia benda jaminan harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sudah barang tentu, proses ini memerlukan biaya lebih.

“Selain itu, untuk fidusia benda jaminan harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.,” ujar Katharina dalam pelatihan hukumonline tentang Seluk Beluk Perjanjian Kredit dan Hukum Jaminan di Indonesia, di Jakarta, Kamis (17/10).

Ditambahkan Katharina, gadai saham menurut UU PT wajib dicatatkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. hal ini menyebabkan pihak ketiga yang berkepentingan hanya dapat mengetahui status dari daftar pemegang saham dan daftar khusus. Adapun kewajiban pencatatan tersebut ada di tangan direksi perseroan.

Lebih lanjut, ada sejumlah klausula penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian gadai saham. Menurut Katharina, mesti ada klausul yang menyebutkan pernyataan dan jaminan dalam perjanjian gadai saham. Klausul tersebut misalnya menyatakan bahwa saham telah dibayar penuh tidak sedang digadaikan kepada orang lain atau tidak dalam sengketa aapun. Saham tersebut harus benar-benar dimiliki oleh pemberi gadai.

(Baca juga: Butuh Aturan Lebih Detil, Parate Eksekusi Bermanfaat dalam Sistem Jaminan).

Menurutnya, pemberian gadai tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian apapun yang dimiliki oleh pemberi gadai. Tidak ada larangan lainnya berdasarkan anggaran dasar perseroan atau dokumen lain manapun terkait saham untuk penciptaan kepentingan jaminan yang diatur dalam akta ini dan keberlakuan atasnya.

Tetapi ada juga klausula perjanjian gadai saham yang penting diperhatikan dalam perjanjian, yakni klausula yang memuat janji-janji. Klausula ini penting pada saat dan sebagai kelanjutan dari suatu peristiwa wanprestasi yang berkelanjutan, pemberi gadai dan perseroan akan mengirimkan secepatnya kepada penerima gadai, seluruh dokumen-dokumen yang membuktikan atau mewakili setiap saham.

Keteranganfoto: workshop tentang gadai saham. Foto: RES

Klausula janji lainnya dapat berupa ‘sepanjang diizinkan oleh hukum pemberi gadai akan melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hukum yang berlaku untuk mencegah saham atau setiap bagian daripadanya, atas kemungkinan adanya kerugian, kehilangan atau penjualan sebagai akibat dari setiap pembebanan atas saham. “Pemberi gadai wajib membayar tagihan atau pembayaran lainnya yang dibuat atau dikenakan secara sah dan berlaku bekaitan dengan saham,” ujar Katharina.

Terkait eksekusi, ada klausula penting yang harus dituangkan dalam perjanjian gadai saham. Misalnya, dalam hal wanprestasi, penerima gadai dapat melaksanakan eksekusi terhadap gadai saham: menjual melalui lelang apabila perjanjian tidak mengatur lain atau diabawah tangan apabila sudah memperoleh keputusan pengadilan.

Assosiate Susanto & Partenr, Muhammad Azmy Rachman menjelaskan sejumlah perbedaan anatara gadai dan fidusia. Menurut Azmy, perbedaan antara jaminan gadai dan jaminan fidusia terletak pada dasar hukumnya. “Jika dasar hukum jaminan gadai terletak pada pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dasar hukum jaminan fidusia terletak pada UU Jaminan Fidusia,” ujar Azmy.

‘Jaminan gadai’ bermakna pengalihan kekuasaan atas benda bergerak miliki debitor yang diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan atas hutang debitor. Sementara definisi jaminan fidusia adalah pengalihan kekuasaan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitu kepada kreditor sebagai jaminan atas hutang debitor tetapi penguasaan atas benda tetap pada debitor.

(Baca juga: YLKI: ‘Penyelundupan’ Klausula Baku dalam Perjanjian Leasing Rugikan Konsumen).

Jika objek jaminan gadai merupakan benda bergerak, maka objek jaminan fidusia dapat  berupa benda bergerak maupun benda tidak begerak. Jminan gadai lahir berdasarkan perjanjian gadai, sedangkan lahirnya jaminan fidusia berdasarkan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia.

Dalam Penjelasan Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, ada persyaratan terhadap benda tidak bergerak. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan, yaitu hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjangn peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut.

Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud pasal 1162 KUH Perdata juncto Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau hipotik atas kapal laut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Pelayaran. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud UU Penerbangan dan untuk benda-benda bergerak, adalah benda-benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan gadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1150 KUH Perdata.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua