Minggu, 19 Mei 2019

Butuh Aturan Lebih Detil, Parate Eksekusi Bermanfaat dalam Sistem Jaminan

Perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan kerjasama dengan pihak ketiga.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi perjanjian antara debitor dan kreditor. Ilustrator: HGW

Merasa dirugikan karena perusahaan pembiayaan menarik kendaraan, dua orang warga negara, yakni Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, mempersoalkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya terutama mempermasalahkan rumusan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Pemerintah berusaha menyangkal argumentasi yang didalilkan pemohon. Dua ahli yang dihadirkan Pemerintah, pengacara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Akhmad Budi Cahyono, dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Aria Suyudi, mengungkapkan pentingnya UU Fidusia dalam sistem jaminan kebendaan nasional.

Akhmad Budi Cahyono mengatakan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia merupakan pasal yang membuat jaminan kebendaan dalam hal ini jaminan fidusia memiliki kekhususan dibandingkan jaminan lainnya untuk mengikat kreditor dan debitor. Jaminan fidusia merupakan sebuah jaminan khusus kebendaan yang mengikat antara kreditor dan debitor sejak zaman Belanda, dan memberikan kepada penerima jaminan (kreditor) suatu keutamaan (preferen). Hak khusus yang diterima kreditor jaminan fidusia sudah diatur dalam Pasal 1131-1132 BW atau KUH Perdata.

Ia menjelaskan salah satu karakteristik sebuah jaminan khusus kebendaan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. “Debitor telah mengikatkan diri dengan kreditor untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditor berupa benda yang dimiliki debitor guna menjamin kewajiban debitor sesuai dengan perjanjian pokoknya jika debitor wanprestasi,” kata Akhmad dalam keterangannya sebagai ahli di sidang MK pada Senin (13/5) lalu.

(Baca juga: UU Jaminan Fidusia Perlu Direvisi Sesuai Zamannya).

Akhmad Budi Cahyono dan Aria Suyudi berpendapat kemudahan eksekusi penting diatur dan dijalankan. Tujuannya menarik kreditor untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman agar memberikan keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditor bahwa debitor akan memenuhi kewajiban. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditor enggan memberikan dana dalam bentuk pinjaman kepada debitor.

Selain itu, objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut jangan sampai kreditor dirugikan disebabkan biaya untuk melakukan eksekusi saat debitor wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya.

Menurut Aria, UU Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi kreditor untuk melakukan eksekusi jika debitor cidera janji. Bila terjadi cidera janji, berdasarkan Pasal 15 ayat (3) uu Jaminan Fidusia, kreditor diperkenankan atas kekuasaannya sendiri untuk melakukan penjualan atas benda jaminan. “Ini dapat pahami karena benda bergerak memiliki sifat yang mudah dipindah tangankan dan mudah dipisah atau ganti,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua