Rabu, 23 Oktober 2019

Jokowi Tunjuk ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, Ini Profilnya

​​​​​​​Jaksa Agung diharapkan menjaga independensi hukum serta menegakkan supremasi hukum.
RED/ANT
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran para menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Foto: Humas Setkab

Teka-teki latar belakang profesi apa yang akan menjabat Jaksa Agung periode 2019-2014 terjawab sudah. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi melantik ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pada Kabinet Indonesia Maju menggantikan HM Prasetyo. Burhanuddin sendiri merupakan pejabat karier pada Korps Adhyaksa yang telah pensiun sejak 2014 silam.

 

“ST burhanuddin Jaksa Agung. Tidak ada yang tahu? Nanti silakan tanya langsung Pak Burhan,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10).

 

Pada saat perkenalan, Jokowi meminta Burhanuddin untuk menjaga independensi hukum serta menegakkan supremasi hukum. Untuk diketahui, jabatan terakhir Burhanuddin sebelum pensiun adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

 


Pria kelahiran Cirebon, 17 Juli 1954 itu menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan melanjutkan strata dua di Universitas Indonesia. Kemudian Burhanuddin memperoleh gelar doktor di Universitas Satyagama Jakarta.



ST Burhanuddin mengawali karier di Korps Adhyaksa dengan mengikuti pendidikan pembentukan jaksa pada 1991. Sejak 1999, ST Burhanuddin telah menempati berbagai jabatan di kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Kajari Bangko Jambi, Aspidum Kejati Jambi, Aspidsus Kejati NAD dan Kajari Cilacap.



Kemudian pada 2007, ia mendapat promosi menjadi direktur eksekusi dan eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung dan menempati posisi itu selama sekitar satu tahun. Ia juga meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden pada 2007.


 

Pada tahun berikutnya, ia dilantik Jaksa Agung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan menjabat selama sekitar satu tahun. Selanjutnya ia kembali ke Kejaksaan Agung dengan jabatan inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan.

 

Pada 2010, ia mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Setahun kemudian, ia menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun) hingga akhir kariernya di kejaksaan. Salah satu perkara besar yang pernah ditanganinya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Yayasan Supersemar yang hingga sekarang eksekusi aset mencapai Rp4,4 triliun belum rampung.



Berbeda dengan pendahulunya Muhammad Prasetyo yang setelah pensiun dari Korps Adhyaksa terjun ke bidang politik dan menjadi kader Partai NasDem, ST Burhanuddin tidak menempuh jalan yang sama.

 

Kinerja Sebagai Jamdatun

Penelusuran Hukumonline, saat Burhanuddin menjabat sebagai Jamdatun, kinerjanya tercatat naik turun. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kejaksaan Agung, pada tahun 2012, kinerja untuk bantuan hukum baik perkara litigasi dan non litigasi mencapai 2455 perkara. Kinerja pelayanan hukum sebanyak 179 kasus, pertimbangan hukum 211 kasus, penegakan hukum 634 perkara dan tindakan hukum lain 15 kasus.

 

 

Sedangkan pada tahun 2013, kinerja bantuan hukum sebanyak 2955 perkara yang terdiri dari perkara litigasi dan non litigasi. Kemudian pelayanan hukum sebanyak 462 kasus, pertimbangan hukum 376 kasus dan tindakan hukum lainnya sebanyak 1 kasus.

 

 

Lalu, pada tahun 2014, kinerja bantuan hukum sebanyak 1048 perkara dengan rincian 226 perkara litigasi dan 822 perkara non litigasi. Kinerja pelayanan hukum sebanyak 80 kasus, pertimbangan hukum 175 kasus, penegakan hukum 87 perkara dan tindakan hukum lain 3 kasus. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua