Rabu, 13 November 2019

Tarik Ulur Waktu Menuju PKPU Tetap Duniatex

​​​​​​​Duniatex butuh waktu 120 hari untuk pelaksanaan Stock Opname & Agreed Upon Procedure oleh ahli dari KAP hingga melakukan pengkajian atas hasil pemeriksaan ahli, sementara kehendak kreditur beragam.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi. Foto: duniatex.com

Duniatex Group mengusulkan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada kreditur selama 120 hari ke depan untuk membayar utang sebesar Rp22,36 Triliun. Usulan tersebut disampaikan Duniatex Group dalam rapat kreditur dengan agenda Pembahasan Perpanjangan PKPU menjadi PKPU tetap pada Jum’at lalu, (8/11).

 

Sementara pandangan dari pihak kreditur soal waktu pun beragam. Mulai dari hanya menyetujui perpanjangan PKPU 90 hari, 60 hari, 45 hari bahkan 30 hari saja. Ujungnya, berapa lama Duniatex akan diberikan perpanjangan waktu PKPU tetap ada di tangan Majelis PKPU yang dijadwalkan akan memutus esok hari, Kamis (14/11).

 

Kuasa hukum debitur, Aji Wijaya mengkonfirmasi bahwa dalam rapat kreditur pihaknya mengusulkan perpanjangan PKPU selama 120 hari. Pada prinsipnya, katanya, kreditur memang menyetujui adanya perpanjangan namun berbeda pandangan dalam menentukan berapa lamanya proses perpanjangan PKPU akan diberikan kepada Duniatex. Ada kreditur yang setuju perpanjangan 120 hari, ada yang 90 hari, 45 hari bahkan 30 hari.

 

Alasan permintaan debitur untuk penundaan hingga 120 hari, disebut Aji untuk memberikan waktu kepada ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Stock Opname (Pemeriksaan atas persediaan perseroan)dan Agreed Upon Procedure (AUP) terhadap debitur. Stock opname akan diminta debitur kepada KAP untuk pemeriksaan per tanggal 30 November.

 

Di situ, KAP akan bekerja kurang lebih 20 hari. Selanjutnya, untuk melakukan AUP terhadap beberapa akun perseroan KAP akan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. “Setidaknya mereka bekerja 45 hari, mulai dari stock opname dan melakukan kajian atas beberapa akun debitur,” tukasnya.

 

Apalagi, lanjut Aji, dua minggu di rentang akhir Desember dan awal Januari pelaksanaan AUP diprediksi tidak akan efektif, mengingat para eksekutif bank di luar negeri umumnya merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Setelah proses AUP selesai, baru akan kelihatan detail angka berapa persediaan perseroan? berapa detail tagihan? Berapa cashflow yang bisa diutilisasi untuk membayar hutang? Untuk kemudian dikaji oleh debitur.

 

“Di situ baru ketahuan, berapa tahun bayarnya dan cara bayarnya seperti apa? Kami kan mengusulkan dibayar dengan cashflow dan ada yang dibayar sebagian dengan penjualan asset non-produktif dan cara lain. Itu baru bisa efektif begitu sudah dilakukan Agreed Upon Procedure,” jelasnya.

 

Dengan begitu, bila perpanjangan PKPU tetap disetujui hanya 30 hari saja, kemungkinan tidak akan efektif dan kedepan bisa saja diajukan kembali perpanjangan di tanggal 15 Desember. Kendati demikian, kata Aji, bila kreditur menginginkan PKPU tetap dilakukan lebih cepat dari 120 hari, maka pertimbangan waktu yang paling reasonable untuk melakukan serangkaian proses PKPU termasuk Stock Opname dan AUP adalah 90 hari.

 

“Tapi kamu menunggu besok saja bagaimana majelis memutuskan. Diputus berapa saja kami tetap harus menjalankan,” Imbuhnya.

 

Baca:

 

Kreditur Tuntut Keseriusan Debitur

Bila debitur meminta perpanjangan waktu 120 hari atau toleransi ideal dengan opsi 90 hari untuk PKPU tetap, maka kreditur beragam pandangan soal ini. Kuasa Hukum Bank CIMB Niaga, Imran Nating khawatir proses penyusunan proposal perdamaian menjadi tidak efisien jika Majelis langsung menjatuhkan putusan perpanjangan PKPU tetap menjadi 120 hari. Pihaknya mengusulkan perpanjangan 60 hari terlebih dahulu, baru kemudian bila terlihat progress yang bagus dari debitur namun masih ada beberapa hal yang belum bisa dituntaskan maka debitur bisa meminta perpanjangan kembali.

 

Syukur-syukur 60 hari tinggal sedikit lagi sentuhannya diperpanjang 30 hari. Sehingga dihari ke 90 semua selesai. Khawatirnya kalau langsung diberi 120 hari, nanti 2 bulan pertama bisa tidak dipakai apa apa karena merasa aman hingga 120 hari kedepan, sementara ini kan kredit nilainya berjalan terus, nah kita ingin jelas progresnya,” tegasnya.

 

Imran berharap, pada satu bulan pertama debitur melakukan roadshow ke seluruh kreditur membahas proposal perdamaiannya, sehingga pada 30 hari berikutnya tinggal memfinalkan proposal perdamaian, dengan begitu selesai di hari ke 60. Kalaupun tidak selesai dihari ke 60 namun tampak jelas progress debitur sangat serius untuk penyelesaian, Ia meyakini semua kreditur akan memberikan perpanjangan lagi nanti pasca itu.

 

“Jadi 60 hari itu untuk melihat seberapa serius debitur membuat proposal perdamaian yang layak untuk semua krediturnya,” tukasnya.

 

Sementara itu, Kuasa Hukum Bank ICBC, Bobby R Manalu menyebut, pihaknya mengusulkan untuk perpanjangan PKPU selama 45 hari agar keseriusan debitur dapat lebih terlihat. Ia juga berpandangan usulan debitur untuk perpanjangan PKPU selama 120 hari terlalu lama.

 

Bahkan, Kuasa Hukum BRI dan BRI Syariah, Anthonny Jono mengusulkan perpanjangan 30 hari saja. Cukup tidaknya, sebetulnya prosesnya masih bisa diperpanjang. Pasalnya, bila proses PKPU berjalan terlalu lama bisa mengakibatkan besarnya kerugian bunga yang ditanggung kreditur.

 

“Di rapat kreditur sudah saya sampaikan, selama PKPU 45 hari itu kerugian bunga kita sudah sangat besar. Kalau mau 120 hari mau berapa kerugian bunga kita? Makanya saya desak supaya cepat selesai supaya kerugian bunga tidak terlalu besar,” tukasnya.

 

Akan tetapi, katanya, semua tergantung hakim pengawas dan majelis pemutus yang akan memutuskan perpanjangan PKPU tetap itu besok. “Usul kami tetap 30 hari. Kalaupun dianggap 30 hari kurang, mereka masih punya hak untuk melakukan perpanjangan, setidaknya kami bisa melihat progresmya 30 hari bagaimana,” katanya.

 

Senada dengan tiga kreditur tersebut, Kuasa Hukum Bank Mandiri, Swandy Halim beranggapan pengajuan perpanjangan PKPU hingga 120 hari oleh debitur bisa membuat proses PKPU berjalan tidak efisien. Bedanya, Swandy mengusulkan waktu lebih lama ketimbang ketiga kreditur lainnya, yakni 90 hari.

 

Menurut Swandy, 90 hari adalah waktu yang ideal bagi debitur untuk penyelesaian penyusunan rencana perdamaian final. “Kita lihat dulu 90 hari, kalau memang on the right track semuanya dan memang butuh diperpanjang lagi bisa saja,” katanya.

 

Pihaknya menyetujui perpanjangan 90 hari atas pertimbangan akan masuknya peran ahli Independen yang bakal menilai kemampuan sebenarnya dari perusahaan. Untuk menunjuk ahli yang independen, katanya, tentu harus dinominasi oleh kreditur untuk kemudian diangkat dan disumpah oleh pengadilan.

 

Bila ahli dari KAP yang dimaksudkan debitur akan ditargetkan untuk melakukan Stock opname dan Agreed Upon Procedure, kreditur bisa saja meminta pengecekan lebih. Bisa saja kreditur tidakhanya meminta pengecekan stok, kas atau piutangnya berapa. Lebih dari itu, kreditur bisa meminta pengecekan ada masalah apa sebetulnya pada Duniatex Group sehingga mengakibatkan terjadinya turbulensi yang seperti ini.

 

“Karena ini kan hal yang mengejutkan perusahaan yang selama puluhan tahun berjalan bagus, lancar, tiba-tiba gagal bayar. Jadi perlu ada penelusuran dan penanggulangan, karena dari operasionalnya mereka berjalan baik,” jelasnya.

 

Ahli yang nantinya diangkat oleh Pengadilan, lanjutnya, harus bisa mengukur seberapa jauh perusahaan mampu untuk beroperasi kedepan; berapa tingkat pengembalian yang bisa dijanjikan kepada kreditur; berapa jumlah utang yang bisa menjadi utang yang dipertahankan lengkap dengan perhitungan tingkat suku bunga. “Harus dicek arus kasnya, jadi lebih dari sekedar stock opname. Lebih kepada case generating capacity debitur seberapa kuat untuk membayar kreditur-krediturnya,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua