Kamis, 14 November 2019

DJSN Ingatkan Dampak Kenaikan Iuran JKN

Antara lain peserta turun kelas perawatan, peserta nonaktif, dan calon peserta enggan mendaftar. Tapi ada dampak positifnya yakni keberlanjutan program, perbaikan pelayanan peserta, dan terjaminnya pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RZK

Pemerintah telah menetapkan kenaikan iuran program JKN-KIS untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU), bukan pekerja (BP) atau lazim disebut peserta mandiri sebesar 100 persen. Pemerintah juga menaikan besaran iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari Rp23 per bulan per orang menjadi Rp42 ribu. PBI ini merupakan peserta JKN-KIS yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta PBI merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu yang per 31 Oktober 2019 pesertanya lebih dari 133 juta jiwa.

 

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan perlu upaya untuk mencegah masyarakat yang tidak berhak, tapi mendapat bantuan sosial termasuk JKN-KIS. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni memutakhirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Jadi, pemerintah, melalui Kementerian Sosial, punya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, by name by address. Kita punya data dari hampir 100 juta orang. Tetapi apa itu sempurna? tentu tidak. Harus ada pemutakhiran data dengan menurunkan inclusion error,"kata Tubagus dalam diskusi di Jakarta, Selasa (13/11/2019).

 

Tubagus menerangkan inclusion error ketika ada masyarakat golongan mampu, tapi masuk dalam DTKS. Pemerintah juga harus membenahi data yang masuk kategori exclusion error yakni masyarakat yang berhak, tapi tidak masuk DTKS. Tak hanya pemerintah pusat, pemutakhiran data DTKS juga perlu dibantu pemerintah daerah. Bagi masyarakat yang merasa berhak, tapi tidak masuk DTKS, Tubagus menyarankan agar yang bersangkutan mendaftarkan kepada perangkat desa.

 

Mengenai kenaikan iuran JKN-KIS, Tubagus menilai kebijakan itu tidak memberatkan masyarakat miskin dan tidak mampu karena pemerintah yang menanggung iurannya melalui skema PBI. Salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan JKN-KIS yakni gotong royong. Karena itu, UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran.

 

"Pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tak mampu dibayar oleh pemerintah," tegasnya. Baca Juga: Pemerintah Diminta Batalkan Kenaikan Iuran JKN

 

Meski demikian, Tubagus mengakui kenaikan iuran JKN-KIS menimbulkan dampak negatif, antara lain peserta pindah kelas perawatan yang lebih rendah; peningkatan jumlah peserta nonaktif; dan calon peserta baru enggan mendaftar. Tapi ada dampak positif kenaikan iuran ini yakni keberlanjutan program; perbaikan pelayanan peserta; dan terjaminnya pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.

 

Guna mengatasi dampak kenaikan iuran JKN, Tubagus mengatakan DJSN sudah menghitung mitigasi dampak penyesuaian iuran dengan cara meningkatkan kepatuhan peserta membayar iuran, strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh peserta (quick win). "Peningkatan kualitas karena penyesuaian iuran juga harus dirasakan peserta," lanjutnya.

 

Tubagus mencatat ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada peserta. Misalnya, optimalisasi aplikasi mobile JKN, memperbaiki sistem rujukan, reward kepada peserta yang rutin membayar iuran, meningkatkan pelayanan di RS, dan memangkas antrian. BPJS Kesehatan juga perlu meningkatkan pelayanan di aspek pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim, serta keterbukaan informasi. Untuk menghadapi potensi peserta yang turun kelas perawatan, Tubagus menyarankan agar pemerintah memastikan RS meningkatkan supply set. Misalnya, menambah jumlah ruang perawatan kelas III.

 

Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan pihaknya berupaya memberi layanan terbaik bagi peserta. Mengenai peserta JKN yang “dinomorduakan” dalam mengakses pelayanan di RS, Andayani mengatakan ada RS yang mayoritas pasiennya merupakan peserta JKN, termasuk di RS pemerintah yang berbiaya mahal. “Kalau kemudian ada peserta yang merasa dinomorduakan, lantas yang nomor satunya siapa?”

 

Soal antrian panjang, Andayani mengatakan itu karena akses peserta ke fasilitas kesehatan meningkat. Sebelum ada program JKN-KIS, masyarakat yang mengalami penyakit berat cenderung tidak berani ke RS karena biayanya mahal. Tapi sekarang masyarakat yang menjadi peserta JKN-KIS dapat mudah mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan.

 

Sebelumnya, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi peserta yang berpotensi turun kelas perawatan dan menunggak akibat kenaikan iuran. Peserta yang turun kelas perawatan diyakini tidak akan menambah masalah defisit dana jaminan sosial JKN. Untuk peserta yang menunggak iuran, Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan akan melakukan penagihan dengan cara yang baik mulai dari menelpon peserta sampai menyambangi peserta yang menunggak melalui kader JKN.

 

Untuk pengenaan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, Fachmi mengatakan regulasinya masih digodok. “Nanti akan ada sanksi misalnya, harus lunas iuran BPJS dulu kalau mau mengurus SIM dan paspor. Kami masih membahas ini dengan semua pihak, nanti bakal diterbitkan Inpresnya,” kata Fachmi.

 

Peneliti Lokataru Muhammad Elfiansyah menolak rencana kenaikan iuran JKN sebagaimana tertuang dalam Perpres No.75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran ini harus dibatalkan karena BPJS Kesehatan dinilai belum optimal dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat. Kenaikan iuran ini diyakini bakal memberatkan masyarakat. “Kami menolak kenaikan iuran JKN. BPJS Kesehatan harus dievaluasi terlebih dulu sebelum menaikan iuran,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/11/2019) lalu.

 

Elfiansyah mengingatkan BPKP telah melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan. Hasil audit itu harus dijalankan serius oleh BPJS Kesehatan dan menyampaikannya kepada publik. Dari hasil audit BPKP itu dia melihat masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja dan keluarganya menjadi peserta JKN, ada juga NIK peserta PBI yang tidak valid. Kemudian ICW juga menemukan terjadi 49 jenis kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN.

 

Menurut Elfiansyah sejak beroperasi 1 Januari 2014 besaran iuran JKN tidak sesuai dengan besaran iuran yang diusulkan DJSN. Mandat Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebut besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali, menurut Elfiansyah selama ini tidak pernah dilakukan secara konsisten. Karena itu, sebelum menaikan iuran, terlebih dulu harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

 

Dia menjelaskan jaminan kesehatan merupakan bagian dari HAM yang harus dilaksanakan sesuai mandat konstitusi. Kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

 

Selain menolak kenaikan iuran, Elfiansyah mendesak pemerintah membatalkan rencana pengenaan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada peserta yang menunggak iuran JKN. Menurutnya, rencana penjatuhan sanksi ini melenceng dari semangat pemenuhan hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara. Dengan sanksi tersebut, berarti pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial dibebankan sepenuhnya kepada warga negara yang sejatinya sebagai pemegang hak.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua