Jumat, 15 November 2019

Berharap Besar Usulan CHA Diterima DPR

KY akan terus berupaya meyakinkan DPR bahwa CHA hasil seleksi KY memang benar-benar layak untuk menjadi hakim agung.
Aida Mardatillah
Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat wawancara terbuka seleksi CHA di Gedung KY, Rabu (13/11/2019). Foto: Humas KY

Komisi Yudisial (KY) telah menggelar seleksi wawancara terhadap 13 calon hakim agung (CHA) pada Selasa-Kamis 12-14 November 2019. Tim Panelis yang terdiri dari seluruh Anggota KY dan Panel Ahli yang terdiri dari mantan hakim agung dan negarawan sudah menggali visi, misi, komitmen, integritas, kemampuan/penguasaan hukum materi dan fomil termasuk kemampuan praktik teknis yudisial dari 13 CHA tersebut.

 

Tim Panelis Ahli yaitu Prof Bagir Manan dan Prof Siti Zuhro yang menggali pemahaman CHA tentang dasar negara, mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia, serta isu-isu sosial di masyarakat. Sementara Tim Panelis dari mantan hakim agung yaitu H. Ahmad Kamil (kamar agama); Iskandar Kamil (kamar militer); Prof Mohammad Saleh (kamar Perdata); J. Djohansjah (kamar pidana); dan H.M. Hary Djatmiko (kamar tata usaha negara, khusus Pajak). Mereka banyak bertanya soal kompetensi para calon, serta pengetahuan dan pemahaman hukum formil dan hukum materil sesuai pembidangan hakim agung.

 

 

Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Aidul Fitriciada Azhari menilai secara umum para CHA yang diwawancarai relatif bagus. Hanya saja, ada penilaian masing-masing panelis sesuai bagiannya. Nantinya, penilaiannya dilakukan secara akumulatif (penggabungan). “Ada 12 kompetensi (parameter) yang dinilai oleh KY untuk bisa diusullkan menjadi Hakim Agung. Hasil penilaiannya akan segara diumumkan,” kata Aidul saat dihubungi Hukumonline, Jum’at (15/11/2019). Baca Juga: KY Gelar Seleksi Wawancara 13 Calon Hakim Agung

 

Aidul menerangkan 12 kompetensi itu yakni aspek personal (kepribadian), integritas, sosial (kemasyarakatan), kerja sama, kepemimpinan, teknis yudisial, kemampuan hukum acara, aspek hukum tata negara, wawasan global, penilaian LHKPN, penilaian kesehatan. Meski penilaian kesehatan telah diuji sebelumnya, tetapi menjadi satu kesatuan sistem penilaiannya. “Jadi, sistem penilaiannya dilakukan secara akumulatif,” kata Aidul.

 

Dia melanjutkan CHA yang nantinya lolos seleksi KY akan diusulkan ke Komisi III DPR untuk mengikuti fit and proper test. Karena itu, KY meminta CHA yang lolos seleksi di KY untuk tidak melakukan lobi politik karena akan merusak citra semua CHA. Biarkan KY yang melakukan komunikasi kepada DPR bahwa CHA yang kita usulkan layak menjadi hakim agung.

 

Fit and proper test di DPR adalah forum politik dan bukan forum kompetensi, seperti di KY. Karena itu, para CHA yang diusulkan KY harus segera mempersiapkan diri,” ujarnya mengingatkan.  

 

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan nantinya para CHA yang lolos seleksi akan diusulkan ke DPR untuk dimintakan persetujuannya untuk diangkat menjadi hakim agung. Para calon yang diusulkan ke DPR dipastikan adalah CHA terbaik yang memenuhi standar kualitas dan integritas. “KY juga akan terus mengoptimalkan komunikasi yang intensif dengan Komisi III DPR RI sebagai mitra KY,” kata Jaja, Kamis (14/11/2019) malam.

 

Jaja mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin yang meninjau proses wawancara terbuka seleksi CHA, Kamis (14/11) kemarin. Hal itu sebagai bentuk kontrol DPR RI sebagai mitra kerja KY dalam mengukur objektivitas dan validitas KY melakukan proses seleksi CHA. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aziz yang telah melakukan kontrol atas apa yang dilakukan KY dalam melakukan seleksi,” ujar Jaja.

 

Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menyambut positif undangan KY untuk meninjau langsung proses wawancara terbuka seleksi CHA. Menurutnya, hasil tinjauan seleksi wawancara CHA ini dapat menjadi bahan dalam melakukan fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI.

 

Dalam kesempatan ini, Jaja berharap besar kepada anggota DPR periode yang baru (2019-2024) untuk menerima semua usulan CHA dari KY. Sebab, saat ini kebutuhan hakim agung di  Mahkamah Agung (MA) cukup besar terutama hakim pajak (kamar TUN). Menurutnya, hampir 70 persen kasus yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didominasi kasus perpajakan.

 

“Tentu saja, KY akan terus melakukan komunikasi kepada pimpinan fraksi-fraksi dan komisi III DPR untuk meyakinkan bahwa CHA hasil seleksi KY memang benar-benar layak untuk menjadi hakim agung,” kata dia.

 

Sebagai informasi, dalam beberapa kali musim seleksi CHA, beberapa CHA yang diusulkan KY ditolak Komisi III DPR. Terakhir, Komisi III DPR menolak empat CHA usulan KY pada Selasa (21/5/2019) lalu. Keempat CHA yang ditolak DPR itu adalah Ridwan Mansyur (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung); Matheus Samiaji (Hakim Tinggi Pengadian Tinggi Sulawesi Tengah); Cholidul Azhar (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan), dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak).

 

Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji seleksi untuk kamar perdata. Sementara Cholidul Azhar untuk kamar agama dan Sartono untuk  kamar tata usaha negara (TUN). Keputusan menolak diambil setelah 7 fraksi memberi penilaian seragam dengan menolak seluruhnya. Sementara tiga fraksi lainnya ada yang menerima 1 calon, ada pula semua calon. (Baca Juga: Alasan DPR Tak Loloskan 4 CHA)

 

Seperti diketahui, seleksi CHA kali ini untuk mengisi kebutuhan 11 orang hakim agung di MA. Rinciannya: 3 orang untuk kamar pidana; 1 orang untuk kamar agama; 2 orang untuk kamar militer; 4 orang untuk kamar perdata; dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara, khusus pajak.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua