Jumat, 15 November 2019

DPR: Evaluasi Pilkada Langsung Butuh Kajian Mendalam

Menurut Komisi II DPR, ada empat hal yang perlu dikaji lebih mendalam jika ingin mengevaluasi sistem pilkada secara langsung.
Rofiq Hidayat
Sejumlah narasumber dalam diskusi bertajuk 'Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?' di Komplek Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (15/11/2019). Foto: RFQ

Keinginan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah langsung dengan dalih banyak mudharat-nya (kelemahannya) terutama berbiaya tinggi menjadi dirkursus perbincangan publik. Sebab, ada kekhawatiran sejumlah pihak, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama ini dilakukan secara langsung oleh rakyat bakal dikembalikan ke DPRD.      

 

Persoalan ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?” di Komplek Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (15/11/2019) kamarin. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR bakal merevisi UU terkait penguatan sistem kepemiluan. Namun, perlu dipisahkan antara rezim pemilu dan pilkada

 

“Ini berkaitan kritik terhadap sistem pemilu serentak antara Pilpres dengan Pileg dan juga nanti bisa disambungkan dengan sistem pilkada. Ini juga dalam konteks mendorong evaluasi,” kata dia.

 

Dia menegaskan belum adanya kesimpulan bakal mengembalikan pelaksanaan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. Sebab, evaluasi sistem pilkada ini perlu didahului dengan kajian. Meski begitu, Doli mengakui ada empat persoalan dalam pilkada langsung. Pertama, pilkada langsung cenderung berbiaya mahal dan tidak efisien. Kedua, pilkada langsung untuk menghasilkan kepala daerah yang berkompeten dipertanyakan. “(Karena) Tak sedikit kepala daerah hasil pilkada langsung tersandung kasus hukum.”

 

Ketiga, apakah pilkada langsung dengan berbiaya mahal dapat menghasilkan  penyelenggaraan pemilu yang efektif, bersih, dan tidak korupsi atau justru mampu memperkuat pelayanan publik. Menurutnya, pertanyaan itu menjadi isu yang menjadi perhatian banyak pihak.

 

Keempat, pelaksanaan pilkada langsung berdampak atau tidaknya terhadap politik transaksional, politik uang, dan lainnya. “Empat isu ini yang menjadi pertanyaan besar, sehingga sepakat pilkada langsung perlu dikaji. Karena itu, Komisi II sepakat melakukan evaluasi. Tapi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan mengatakan pilkada langsung akan kita ubah dikembalikan ke DPRD,” ujarnya.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi sepakat sudah saatnya pelaksanaan pilkada langsung dievaluasi. Namun, evaluasi ini tidak kemudian langsung menyimpulkan pelaksanaan pilkada diserahkan ke DPRD. “Pilkada langsung sekarang ini memang wajib kita lakukan evaluasi dan perlu perbaikan, tapi jangan diartikan kalau wajib evaluasi itu terus harus diganti (pilkada tidak langsung, red),” kata dia.

 

Menurutnya, evaluasi sistem pilkada ini khususnya di bidang penganggaran, desain tahapan pemilihan, hingga makna kedaulatan rakyat. Sebab, pilkada juga merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu tujuannya mendapat sosok pemimpin kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah yang sah demi kepentingan masyarakat setempat.

 

“Namun fakta di lapangan, aspirasi masyarakat tersumbat akibat adanya kepentingan segelintir orang pemilik modal,” sebutnya.

 

Sebab, kata Arwani, sejak pelaksanaan pilkada langsung beberapa tahun terakhir potensi kekuatan modal menghegemoni suara rakyat. Sementara rakyat dilibatkan secara langsung dalam memilih calon kepala daerah. Arwani tak mempersoalkan sistem pilkada langsung sepanjang bisa mewujudkan kedaulatan rakyat. “Monggo kita evaluasi. Tetapi yang kita temukan bukan kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan modal,” katanya.

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menilai evaluasi desain tahapan pemilu dan pilkada perlu disederhanakan tanpa mengurangi kualitas. Sebab, melalui penyederhanaan ini ujungnya bakal menghemat anggaran. Desain tahapan dipangkas, seperti tak perlu lagi pencocokan dan penelitian daftar pemilih sementara.

 

“Kalau bisa disederhanakan bisa menghemat sepertiga anggaran total biaya penyelenggaraan pilkada itu,” katanya.

 

Empat hal

Ketua Komite I DPD Teras Narang menilai jika ingin mengubah mekanisme pilkada langsung perlu mengamandemen Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan mengubah beberapa UU. Seperti, merevisi UU 22 Tahun 1999 tentang Pemda menjadi UU 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

 

Dia mengakui perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pilkada menimbulkan banyak persoalan yang mesti diurai satu per satu. Namun, perlu kehatian-hatian jika ingin memutuskan penyelenggaraan pilkada langsung diubah menjadi tidak langsung melalui DPRD. “Itu pun perlu kajian mendalam,” kata Teras Narang.

 

Doli pun sepakat butuh kajian mendalam dan kehatia-hatian. Menurut Doli ada empat hal yang dapat dikaji lebih dalam. Pertama, basis otonomi daerah berada di kabupaten/kota. Bila konsekuensi dengan basis otonomi daerah dan mengembangkan demokrasi secara sehat, maka yang harus dipertahankan pemilihan tetap melibatkan rakyat dalam urusan pengambilan kebijakan di satu kabupaten/kota.

 

“Kalau kita bilang pemilihan langsung ya cukup hanya di kabupaten/kota saja karena provinsi itu adalah kepanjangan dari pemerintahan pusat dan sifatnya koordinatif. Makanya, kalau kita tiadakan pemilihan di provinsi itu juga akan mengurangi biaya,” kata Doli.

 

Kedua, alasan pilkada membuat masyarakat menjadi tidak rasional dan terbiasa dengan politik uang, maka perlu dilihat indeks demokrasi. Nantinya terlihat daerah-daerah mana yang masyarakatnya terlibat secara masif dalam politik uang. Dia memaparkan terdapat asumsi hal ini terjadi di daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah dan tingkat ekonominya prasejahtera.

 

“Bila asumsi tersebut dapat dibenarkan, di daerah perkotaan masih dapat dipertahankan pilkada secara langsung. Namun, bagi daerah-daerah yang masyarakatnya belum memenuhi tingkat pendidikan yang memadai, didominasi keluarga prasejahtera, maka opsinya bisa dikembalikan ke DPRD,” paparnya.

 

Ketiga, pilkada tetap digelar secara langsung, namun harus ada aturan yang spesifik guna menutupi atau (solusi) mengatasi empat persoalan dalam penyelenggaraan pilkada langsung itu. Keempat, pilkada dikembalikan pemilihannya melalui DPRD. “Jadi saya kira harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya. Harus belajar mengambil satu keputusan (yang tepat), karena satu sistem yang kita pilih itu bukan lagi untuk coba-coba,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua