Berita

Harapan Terhadap RUU HPI, Ikut Mendorong Pertumbuhan di Sektor Ekonomi

HPI tidak hanya lagi berbicara tentang perkawainan campur, warisan, atau juga adopsi anak.
Oleh:
Moh. Dani Pratama Huzaini
Bacaan 2 Menit
Diskusi bertajuk Urgensi RUU HPI dan Road Map Dalam Regulasi Nasional, Jumat (23/11). Foto: DAN
Diskusi bertajuk Urgensi RUU HPI dan Road Map Dalam Regulasi Nasional, Jumat (23/11). Foto: DAN

Ada kebutuhan yang sangat mendesak agar Indonesia segera memiliki Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (UU HPI). Bahkan, HPI dipandang memiliki tingkat urgensitas yang lebih tinggi ketimbang omnibus law yang saat ini tengah dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun bersifat privat, namun HPI dapat memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang memiliki relasi keperdataan internasional.

 

Tidak hanya itu, HPI dipandang memberikan kepastian hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dipandang sejalan dengan visi pemerintah yang hendak mendorong peningkatan investasi yang dapat menunjang perekonomian dalam negeri. Untuk itu, HPI tidak hanya lagi berbicara tentang perkawinan campur, warisan, atau juga adopsi anak sebagaimana yang selama ini menjadi pembahasan.

 

Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Prahesti Pandanwangi, mengatakan arah prioritas pembangunan nasional yang menginginkan adanya penguatan ekonomi membutuhkan perangkat hukum perdata internasional. Melalui HPI, negara ikut menyiapkan kerangka regulasi yang mendukung rencana pembangunan yang menjadi priorita pemerintah saat ini.

 

“Saya coba mengaitkan dengan prioritas nasional dan bagaimana kerangka regulasinya juga harus mendukung, antara lain HPI ini,” ujar Hesti kepada hukumonline sesaat setelah menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Urgensi RUU HPI dan Road Map Dalam Regulasi Nasional, Jumat (23/11).

 

HPI juga Hesti menjadi salah satu bagian dari penataan regulasi yang akan melengkapi sistem hukum nasional. Kedudukan HPI ke depan akan semakin penting seiring dengan adanya peningkatan interaksi antar negara dalam setor privat. HPI, lanjut Hesti, juga dipandang akan memberikan kepastian hukum bagi subyek-subyek hukum perdata internasional dan menjadi salah satu instrumen hukum nasional yang ikut menjawab tantangan perkembangan teknologi global dalam aspek privat internasional.

 

HPI juga akan menjadi pedoman Pengadilan Indonesia untuk menentukan kewenangan yursidiksional pengadilan untuk mengadili perkara yang mengandung unsur asing. HPI akan menjadi pedoman hukum materiil yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Ondonesia untuk menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing, serta pedoman sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia.

 

 

Sementara itu sebagai salah satu negara tujuan investasi, Hesti menyebutkan HPI dalam meningkatkan peringkat EoDB Indonesia. Dengan adanya RUU HPI, dapat meningkatkan scoring Indonesia menurut Investing Across Borders menganai starting of foreign business dan judicial index serta EoDB. Ia menilai hal ini bisa terjadi karena selama ini poin Indoensia untuk aspek-aspek diatas rendah karean tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa-sengekta internasional yang bersifat lintas batas.

Halaman Selanjutnya:
Berita Terkait