Rabu, 27 November 2019

Percepat RUU Omnibus Law, Presiden Disarankan Bentuk Tim Ahli

PSHK menyarankan pemerintah dan DPR memperhatikan lima hal yakni taat asas pembentukan peraturan, membuka ruang partisipasi publik, pembahasan transparan dan akuntabel, mengedepankan prinsip demokrasi, dan pendekatan omnibus law dimaknai pembenahan regulasi secara menyeluruh.
Rofiq Hidayat
Pakar hukum tata negara Refly Harun saat dimintai pandangannya terkait RUU Omnibus Law di ruang rapat Baleg DPR, Rabu (27/11). Foto: RFQ

Pemerintah tengah merumuskan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, seperti RUU Cipta Lapangan Kerja; RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian; RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

 

Sebelumnya, DPR sudah mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun RUU Omnibus Law tersebut berikut naskah akademiknya agar bisa segera dimasukan dalam Prolegnas 2020-2024. Ada usulan agar pemerintah membentuk tim ahli untuk mempercepat pembentukan RUU Omnibus Law sebagaimana keinginan pemerintah yang mengarah pada peningkatan investasi dan kemudahan berusaha.

 

“Untuk mempercepat realisasi omnibus law, Presiden sebaiknya membentuk tim khusus yang berisi para ahli,” saran pakar hukum tata negara Refly Harun dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (27/11/2019). Baca Juga: Pemerintah Diminta Susun Naskah Akademik dan Draft RUU Omnibus Law  

 

Refly mengatakan para ahli itu nantinya bertugas memetakan/menyisir dan menganalisa ribuan regulasi (UU dan peraturan di bawahnya) apa saja yang perlu diharmonisasi, dihapus sebagian, atau seluruhnya. Kemudian, mengkompilasi regulasi mana saja yang masuk dalam isu yang sama.

 

“Nantinya diteliti lagi untuk mengetahui berapa pasal yang tumpang tindih, perlu dihapus, atau dihapus sebagian. Dan harus dikaji juga dampaknya terhadap masyarakat,” kata Refly

 

Bila hanya mengandalkan kerja-kerja antarkementerian/lembaga dimungkinkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk omnibus law. “Pembentukan tim ahli ini untuk mempercepat terbentuknya omnibus law sebagaimana gagasan Presiden Joko Widodo,” kata dia.

 

Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan beberapa waktu lalu, mendorong dua RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU UMKM. Kedua RUU tersebut setidaknya bakal menyisir sekitar 74 UU atau lebih. Namun, Refly memperkirakan terdapat 5 kluster (kelompok besar) yakni perizinan, penataan kewenangan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, serta dukungan.

 

“Saya membayangan tim ahli terbentuk, kemudian mengundang semua kementerian dan stakholder. Tolong tunjukan pasal-pasal mana yang Anda anggap bermasalah,” ujarnya

 

Menurutnya, bila masing-masing kementerian dan lembaga memberi pemetaan dan kajiannya soal pasal yang saling bertabrakan dan tumpang tindih, tim ahli dapat dengan mudah mengurai dan “menjahit” draf RUU Omnibus Law. “Paling tidak, dalam pertemuan antar kementerian/lembaga dengan tim ahli bakal terdapat koreksi terhadap UU yang dipermasalahkan.”

 

Bila draf dan naskah akademik rampung, kewajiban lain mensosialisasikan di tingkat eksekutif. Para pakar atau ahli itu kemudian menguliti ada tidaknya potensi dampak vertikal maupun horisontal. Dan berupaya meminimalisir dampaknya terhadap pemenuhan/perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, ketenagakerjaan, konstitusi, otonomi daerah, dan sebagainya.

 

“Bila telah selesai dan yakin draf dan naskah akademiknya, tinggal serahkan ke DPR. Jadi DPR tinggal poles saja. Pandangan saya sama saja seperti cara pembentukan UU yang efektif dan efisien, maka jadilah omnibus law ini,” katanya.

 

Menanggapi pandangan Refly, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menilai gagasan pembentukan tim ahli sangat relevan. Menurutnya, keberadaan tim ahli mendampingi dan melengkapi pemerintah dalam membuat omnibus law. Bayangan Willy, omnibus law terdapat puluhan UU yang bakal disederhanakan. Namun, dampak dari adanya omnibus law pun perlu dikaji secara matang.

 

“Ini harus diatur secara terintegrasi. Jangan sampai niatnya baik dengan omnibus law, malah jadi ‘bolong-bolong’. Tentu kita tidak ingin, kita tidak ingin juga masuk jebakan ‘batman’,” ujarnya.

 

Politisi Nasional Demokrat (Nasdem) itu melanjutkan Baleg DPR sifatnya menunggu usul inisiatif dari pemerintah terkait omnibus law sebagaimana yang digadang-gadangkan Presiden Jokowi. Prinsipnya, Baleg menunggu keseriusan pemerintah dengan dibuktikan adanya naskah akademik dan draf RUU.

 

“Kita tunggu, Baleg (masih) menunggu insiatif pemerintah. Kalau memang hanya untuk RUU UMKM dan RUU Cipta Lapangan Kerja, mana barangnya? Baleg menunggu,” tagihnya.

 

Perhatikan lima hal

Terpisah, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Rizky Argama berpendapat omnibus law merupakan satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor dan bisa merevisi atau mencabut ketentuan dalam undang-undang lain. Dia mengakui pendekatan omnibus law lazim digunakan di berbagai negara sebagai strategi dan cara menyelesaikan permasalahan regulasi yang banyak secara jumlah dan tumpang tindih secara substansi.

 

Namun, sebagai sebuah metode, pendekatan omnibus law berpeluang mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan undang-undang. Gama, begitu biasa disapa, menilai pendekatan omnibus law tidak dilarang dan prosedur pembentukannya telah diakomodasi melalui UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 

“Hanya pendekatan omnibus law yang ditempuh oleh pemerintah saat ini harus dicermati dengan sangat hati-hati,” kata Gama.

 

Selaras dengan itu, menurut PSHK, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar memperhatikan lima hal. Pertama, menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk ketentuan materi muatan dan prosedur formal lain dalam pembentukan undang-undang sesuai UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

 

Kedua, membuka peluang partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Serta kelompok-kelompok terdampak dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Tak kalah penting, tidak melakukan pembahasan secara tertutup dengan hanya melibatkan elit-elit politik dan pemerintahan.

 

Ketiga, melakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel melalui penyediaan data dan informasi yang mudah diakses pada setiap tahap pembentukan undang-undang. Keempat, mengedepankan prinsip-prinsip yang menopang demokrasi. Seperti perlindungan hak asasi manusia, antikorupsi, keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap tahap pembentukan undang-undang omnibus ini.

 

Kelima, menempatkan pendekatan omnibus law sebagai salah satu cara pembenahan regulasi secara menyeluruh. Serta tidak semata-mata bertujuan tunggal dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha yang justru berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat lebih luas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua