Rabu, 13 November 2019

Pemerintah Diminta Susun Naskah Akademik dan Draft RUU Omnibus Law

Baleg DPR meminta pemerintah dapat segera mengirimkan naskah akademik dan draf RUU omnibus law.
Rofiq Hidayat
Suasan rapat kerja pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) membahas RUU Omnibus Law di Komplek DPR, Rabu (13/11). Foto: RFQ

Gagasan pemerintah menyederhanakan sejumlah peraturan ke dalam satu Undang-Undang atau disebut omnibus law nampaknya masih terbilang mentah. Sebab, di internal pemerintahan Jokowi jilid II, pembahasan omnibus law ini baru tahap awal. Demikian intisari rapat kerja pemerintah dengan Badan Legislasi (Baleg) di Komplek DPR, Rabu (13/11/2019).

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Suharso Manoarfa menegaskan kebutuhan omnibus law oleh pemerintah terbilang mendesak. Sebab, setelah dipetakan berbagai aturan bidang perizinan dan masuknya investasi ke Indonesia, banyak aturan yang saling tumpang tindih dan saling bertabrakan.

 

“Bila merevisi UU, membutuhkan waktu yang panjang. Karenanya dibutuhkan cara luar biasa sebagai terobosan dalam mengatasi persoalan carut-marutnya aturan perizinan dan investasi di dalam negeri,” ujar Suharso Manoarfo.

 

Saat ini Indonesia, kata Suharso, memerlukan investasi yang cukup besar guna penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara, aturan ketenegakerjaan yang berlaku dipandang kurang adaptif (ramah, red) terhadap investor. Namun, kebutuhan aturan lapangan pekerjaan tetap mengedepankan perlindungan terhadap pekerja/buruh.

 

Pemerintah berharap pembuatan omnibus law bisa segera diwujudkan dengan alasan dan kebutuhan itu. Mesti diakui setiap agenda pembangunan, pemerintah membutuhkan merancang dan membuat RUU-nya termasuk RUU Omnibus Law ini. Namun, pembuatan RUU Omnibus Law belum terbilang jauh. “Kami sedang menyusun omnibus law dan akan kami sampaikan ke Baleg supaya sempurna pada pembahasan yang akan datang,” ujar Suharso.

 

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan substansi omnibus law masih tahap awal. Pasalnya, Presiden Jokowi baru memberikan arahan kepada sejumlah kementerian terkait pada awal pekan, Senin (11/11) kemarin dalam rapat terbatas.

 

“Itu rapat terbatas pertama memberikan arahan, apa langkah yang harus kami lakukan. Kalau kami simpulkan, masih tahap awal sekali dan masih dinamis,” kata dia.  Baca Juga: Omnibus Law Semestinya Bisa Merambah Sektor Lain

 

Menurutnya, gagasan Presiden soal omnibus law ini masih dibahas kementerian terkait yang mengerucut pada beberapa prioritas. Seperti, penyederhanaan regulasi dan birokrasi dalam mendukung investasi. “Beberapa cluster yang sedang dibahas antara lain penyederhanaan perizinan berusaha,” kata Susiwijono.

 

Selain itu, persyaratan investasi, masalah ketenagakerjaan, kemudahan perlindungan dan kemudahan Unit Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, kelompok khusus soal bahasan riset dan inovasi. Selanjutnya, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi perdata terkait investasi usaha, lahan, kemudahan proyek pemerintahan dan kawasan ekonomi.

 

“Tapi kami masih membahas di tahap awal, kami masih harmonisasi dan sinkronisasi. Ini masih tahap awal,” katanya.

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyayangkan program omnibus law yang digadang-gadangkan Presiden belum ada hasilnya. Padahal, Baleg sudah menunggu betul materi muatan apa saja yang bakal menjadi substansi omnibus law yang dituangkan dalam naskah akademik dan draf RUU-nya. Baleg meminta ke depan perlu disusun daftar UU yang berpotensi masuk dalam metode omnibus law ini. Dengan begitu, setidaknya Baleg sudah mendapat gambaran UU yang bakal direvisi dan masuk dalam daftar prolegnas.

 

“Kita reses awal Desember. Penyampaian Prolegnas di akhir sidang sebelum reses,” ujarnya mengingatkan.

 

Politisi Partai Gerindra itu juga mengingatkan berdasarkan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU yang dapat masuk Prolegnas setelah adanya naskah akademik dan draf RUU. “Kalau mau cepat dengan pendeknya waktu, pemerintah harus bekerja keras menyelesaikan naskah akademik dan draf RUU (omnibus law). Ini pekerjaan mendesak bagi pemerintah,” ujarnya.

 

Senada, Anggota Baleg DPR Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan naskah akademik dan draf RUU terkait omnibus law ini. Namun, dia berpesan pencabutan UU yang bakal dimasukan dalam omnibus law ini tidak memporakporandakan bangunan UU tertentu tersebut. “Jangan karena pencabutan sebuah UU tertentu malah menciptakan masalah baru. Jadi, mesti selektif UU yang mau di-omnibus law,” ujar politisi PKS itu.

 

Sementara anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Abidin Fikri meminta pemerintah dapat segera mengirimkan naskah akademik dan draf RUU. Pasalnya, keputusan memasukkan omnibus law ke dalam Prolegnas dapat dilakukan sebelum reses yang dijadwalkan pada awal Desember. “Sementara di internal pemerintah pembahasan masih sebatas diskusi tahap awal.”

 

Dia menyarankan pemerintah semestinya fokus pada pemetaan (penyisiran) peraturan cipta lapangan kerja dan UMKM untuk kemudian disederhanakan dalam omnibus law. “Karena ini berburu dengan waktu, pemerintah siapnya kapan? Cepat-lambatnya bergantung pemerintah. Karena keluhan soal investasi itu ada di pemerintah,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua