Jumat, 01 November 2019

Omnibus Law Semestinya Bisa Merambah ke Sektor Lain

Instrumen omnibus law dinilai tak semudah yang dipikirkan oleh pemerintah.
Aida Mardatillah
Presiden Jokowi. Foto: RES

Presiden Jokowi merencanakan pembentukan omnibus law sebagai jalan memangkas regulasi yang menghambat investasi. Penerapan omnibus law ini akan mencabut atau menyederhanakan sejumlah peraturan menjadi Undang Undang (UU) baru yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Nantinya, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law dengan satu UU baru hasil revisi (mencabut/menghapus) puluhan UU lain terkait yang dianggap menghambat pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.  

 

Namun, penyebutan instrumen omnibus law (menyederhanakan peraturan) hanya terbatas pada dua sektor itu dinilai sebagai cara pandang sempit dalam memahami penataan regulasi di Indonesia. Seolah-olah, penataan regulasi hanya sebatas kedua sektor itu. Padahal, ruang lingkup penataan regulasi sangat luas meliputi pula pemajuan-perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, dan lingkungan hidup.

 

“Yang dilakukan Presiden Jokowi seharusnya tidak hanya omnibus law di dua sektor itu, tapi instrumen ini bisa diterapkan ke sektor lain,” ujar Peneliti Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri kepada Hukumonline, Rabu (30/10/2019) kemarin. Baca Juga: Lima Langkah Regulasi untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II

 

Ronald mengingatkan omnibus law harus dipahami sebagai instrumen atau cara yang juga bisa diterapkan pada penyederhanan peraturan (kompilasi) di sektor lain, bukan hanya diarahkan pada peningkatan investasi. “Jangan sampai selama masa jabatan Presiden Jokowi jilid II ini hanya terpaku pada omnibus law investasi dan UMKM saja,” harapnya.

 

Karena itu, menurutnya, dikaitkan penyusunan Prolegnas 2019-2024 dan Prolegnas 2020 usulan Pemerintah dalam penyusunan RUU mesti disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang tidak hanya fokus pada isu ekonomi (investasi), tetapi juga bisa menyederhanakan peraturan sektor lain, seperti pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, lingkungan hidup.

 

“Investasi ini saling terkait dengan lingkungan dan HAM. Sebuah kegiatan perekonomian bisa berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Sebab, kegiatan perekonomian bisa mengancam kehidupan masyarakat atas akses sumber daya alam milik mereka,” katanya.

 

Direktur PuSAKO Feri Amsari menilai persoalan over regulasi bisa diatasi melalui intrumen omnibus law. Namun, penerapan omnibus law ini harus melihat persoalan yang sama atau sejenis regulasinya. Misalnya, omnibus law-nya RKUHP menyangkut segala hal yang menyangkut hukum pidana; omnibus law-nya UU Pemilu menyangkut segala hal soal kepemiluan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua