Berita

Presiden Tekankan 4 Hal Ini Terkait Program Cipta Lapangan Kerja

Mulai perbaikan ekosistem regulasi, reformasi birokrasi, penataan ulang hubungan pusat dan daerah, hingga penyiapan SDM unggul melalui peningkatan diklat vokasi.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Presiden Tekankan 4 Hal Ini Terkait Program Cipta Lapangan Kerja
Hukumonline

Salah satu fokus pemerintah dalam 5 tahun ke depan yakni memangkas berbagai regulasi agar lebih sederhana yang salah satunya fokus pada cipta lapangan pekerjaan. Dalam rapat terbatas, Senin (11/11) di Istana Negara, Presiden Jokowi mengingatkan 4 hal penting terkait program cipta lapangan kerja. Pertama, berkaitan dengan perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja.

 

Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi yang menghambat untuk segera dipangkas. Untuk regulasi sebagai mandat UU, Presiden Jokowi mengatakan akan membahas bersama DPR melalui mekanisme omnibus law.

 

Dia memberi contoh di Amerika Serikat, setiap menteri yang ingin menerbitkan satu peraturan harus mencabut minimal 2 Peraturan Menteri (Permen). Di Indonesia, Presiden Jokowi berharap menteri yang ingin menerbitkan satu peraturan harus mencabut 40 Peraturan menteri. “Karena Permen kita disini terlalu banyak. Tolong nanti dikaji lagi, keluar satu Permen potong berapa Permen,” kata Presiden sebagaimana dilansir laman setkab.go.id.

 

Kedua, berkaitan dengan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga. Presiden Jokowi menyebut sebaik apapun peraturan jika orientasi birokrasi belum diubah, maka akan menjadi masalah. Karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara masif, paralel dengan pemangkasan regulasi. Sekaligus mengubah cara kerja dari analog ke digital, dilayani menjadi melayani.

 

Menurut Jokowi, program reformasi birokrasi ini sudah disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan memangkas terlebih dahulu untuk eselon IV di setiap kementerian. Kemudian mengubah orientasi dari prosedur kepada hasil.

 

“Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur, tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi, mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” pintanya.

 

Ketiga, Preisden Jokowi telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini perlu dilakukan agar semua bisa beriringan dalam cipta lapangan kerja. Pemerintah daerah dan DPRD harus paham pentingnya cipta lapangan kerja. Karena itu, reformasi yang dilakukan dari tingkat pusat harus sampai ke provinsi dan kabupaten/kota.

Tags:

Berita Terkait