Sabtu, 30 November 2019

Putusan Wadah Organisasi Advokat, Begini Pandangan Peradi dan KAI

Peradi menganggap putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 meneguhkan Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat (single bar) dengan 8 kewenangan sesuai UU Advokat. DPP KAI mengajak DPN PERADI untuk duduk bersama-sama merumuskan RUU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Agus Sahbani
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Melalui beberapa putusan sebelumnya, terakhir dengan Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 November 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan konstitusionalitas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi advokat, satu-satunya wadah profesi advokat dengan delapan kewenangan sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.   

 

Karena itu, lewat Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 itu, MK menolak seluruh uji materi terkait konstitusionalitas frasa “organisasi advokat” sejumlah pasal dalam UU Advokat yang dimohonkan Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, Ismail Nganggon yang merupakan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kubu Fauzie Yusuf Hasibuan dan Iwan Kurniawan sebagai calon advokat. Baca Juga: MK Diminta Tegas Putuskan Konstitusionalitas Wadah Tunggal

 

Dalam putusan itu, Mahkamah mengurai beberapa pertimbangan penting. Pertama, penegasan Peradi satu-satunya wadah profesi advokat memiliki delapan kewenangan: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA); melaksanakan pengujian calon advokat; mengangkat advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan; dan memberhentikan advokat.

 

Kedua, keberadaan organisasi-organisasi advokat di luar Peradi yang ada saat ini tidak dapat dilarang sebagai wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Hanya saja, organisasi advokat itu tidak berwenang menjalankan delapan kewenangan itu sebagaimana termuat juga dalam Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011.

 

Ketiga, khusus kewenangan penyumpahan atau pengangkatan advokat, di masa mendatang organisasi-organisasi advokat selain Peradi, harus segera menyesuaikan dengan organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang melekat delapan kewenangan termasuk kewenangan pengangkatan advokat. Penegasan MK ini tidak terlepas dari keinginan kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) demi penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas.

 

Sekjen Peradi kubu Fauzie Yusuf Hasibuan, Thomas E Tambubolon menegaskan Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 itu meski putusan menolak, tapi meneguhkan Peradi sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat (single bar) yang dimaksud UU Advokat sebagaimana putusan-putusan MK sebelumnya, khususnya Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006.

 

“Putusan MK No. 014 Tahun 2006 itu sudah tegas menyatakan dengan terbentuknya Peradi dengan 8 kewenangannya dalam kurun waktu 2 tahun, konstitusionalitasnya sebagai wadah satu-satunya organisasi advokat tidak bisa dipersoalkan lagi,” kata Thomas saat dihubungi, Sabtu (30/11/2019).

 

Menurutnya, putusan MK itu telah menegaskan organisasi advokat lain (di luar Peradi) dapat dibentuk karena kebebasan berorganisasi yang dijamin UUD Tahun 1945. Akan tetapi, bukan berarti mereka memiliki 8 kewenangan dalam UU Advokat. “8 Kewenangan tersebut kewenangan sepenuhnya Peradi,” ujarnya.  

 

Lalu muncul pertanyaan ini Peradi yang mana? Thomas menjawab bahwa 8 kewenangan itu merupakan kewenangan Peradi pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan yang berkantor di Grand Slipi Tower Jakarta. Sebab, permohonan ini diajukan oleh para advokat yang tergabung dalam Peradi kubu Fauzie sekaligus Pihak Terkait dalam permohonan ini.

 

Momentum RUU Advokat

Menanggapi putusan ini, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menegaskan sebagai salah satu Pihak Terkait dalam perkara pengujian UU Advokat ini, sejak dulu KAI telah mendorong pentingnya segera merevisi Undang-Undang Advokat (RUU Advokat). Apalagi, dalam perkara ini, Pemerintah telah menyampaikan pandangannya terkait rancang bangun politik hukum terhadap RUU Advokat.  

 

“Putusan ini momentum perubahan UU Advokat,” kata Tjoetjoe dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2019).      

 

Dia mengutip penggalan keterangan pemerintah dalam Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 (hlm 90-92) yang menyebutkan, “Dalam perjalanan kurang lebih 15 tahun keberadaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ternyata dalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan berbagai pihak terutama beberapa organisasi advokat selain Peradi terbukti bahwa UU Advokat telah diuji ke MK sebanyak 22 kali. Karena itu, Pemerintah memohon kepada MK agar dalam putusannya memerintahkan kepada pembentuk UU agar segera membahas kembali RUU Advokat yang telah dibahas pada masa lalu.”

 

Demikian pula pendapat Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan, “Sejak UU No. 18 Tahun 2003 disahkan hingga sekarang, regulasi tentang Advokat ini telah 19 kali diuji di MK. Hal ini tentu bisa ditinjau dari 2 sisi. Satu: Bahwa adanya semangat perbaikan terus menerus terhadap kualitas penegakan hukum secara konstitusional. Dua: Hanya libido kekuasaan semata untuk meraih eksistensi diri maupun keuntungan pribadi melalui organisasi profesi. Kalau tujuan pertama yang hendak disasar oleh para Pemohon uji materi UU Advokat ini, tentu kita semua, bangsa Indonesia harus mendukungnya, tetapi kalau kemudian hanya demi meraih kekuasaan dan melanggengkan konflik kepentingan, maka tidak salah kalau kita diingatkan oleh peribahasa lama: Buruk rupa, Mahkamah dibelah!”

 

“Perlu dicatat dalam putusan ini, MA dalam persidangan menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik (berkepanjangan, red) serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai.”  

 

Dia mengapresiasi positif sikap MK melalui putusan MK No. 35 Tahun 2018 ini, karena tetap konsisten mengutip pertimbangan Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015 yang menyatakan:

 

“Berkaitan keinginan sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (single bar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar), hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, dimana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia.”

 

Dia mengklaim Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 secara eksplisit menyebutkan eksistensi KAI sebagai organisasi advokat. Dengan demikian, KAI berhak menjalankan wewenangnya menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), ujian advokat, mengangkat advokat dan mengusulkan anggotanya untuk mengucapkan sumpah atau janji pada sidang terbuka di Pengadilan Tinggi. “KAI mengucapkan selamat kepada seluruh Advokat Indonesia atas putusan Mahkamah yang tetap memberi kebebasan dan kemadirian kepada organisasi advokat.”

 

Menurutnya, putusan ini semakin meneguhkan agar jangan menutup mata terhadap masa depan dunia advokat yang multibar. Terpenting diperhatikan, pendapat MA dan politik hukum pemerintah untuk mendorong pembentuk UU agar membahas kembali RUU Advokat yang secara history juga telah diperjuangkannya. “Ini kesempatan baik, karena itu saya mengajak kepada DPN PERADI untuk duduk bersama-sama dengan DPP KAI merumuskan RUU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang disesuaikan perkembangan zaman,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua