Kamis, 05 Desember 2019

Mempertahankan PERADI Sebagai Wadah Tunggal (Single Bar)

DPN PERADI menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Shangrila, Surabaya pada 27-28 November 2019.
CT-CAT

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Shangrila, Surabaya pada 27-28 November 2019. Rakernas ini dihadiri oleh sekitar 133 cabang PERADI se-Indonesia. 

 

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rakernas, H. Sutrisno S.H., M.Hum. mengucapkan selamat atas dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional PERADI 2019. Ia juga berterima kasih atas partisipasi para advokat seluruh Indonesia yang hadir. “PERADI mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Patiwangsa yang telah berkenan memberikan tempat kepada PERADI untuk menyelenggarakan acara pembukaan rakernas yang pada kali ini bertema ‘Pertahankan PERADI sebagai Wadah Tunggal (Single Bar)’,” tutur dia.

 

Ketua Umum PERADI, Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum menyebut rakernas sebagai momentum yang bersejarah. Pasalnya, di awal ia menjadi ketua umum, PERADI hanya memiliki sekitar 60 Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kini, sudah ada 133 DPC PERADI se-Indonesia yang hadir di rakernas.

 

Menjadi Wadah Tunggal Advokat

Ketua Dewan Pembina PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan mengatakan, PERADI seharusnya kembali sebagai wadah tunggal advokat di Indonesia—seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. “Saya berharap, melalui rakernas ini kita dapat menyerukan kembali fungsi advokat menjadi ‘primus inter pares, best of the best’ untuk menaikkan kembali marwah advokat yang sangat ini sangat memprihatinkan. Bahkan, bisa saya katakan sudah sampai di titik nadir sepanjang sejarah profesi advokat berdiri,” katanya.

 

Menurutnya, masalah ada pada hati nurani, ‘good will’, dan keinginan untuk bersatu demi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Pun itu sebabnya, jika posisi advokat lemah—semua pihak akan dirugikan.

 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM sekaligus Ketua Dewan Pakar PERADI, Prof. Dr. Mahfud MD menyampaikan, ia mendukung sepenuhnya sistem single bar. “Sistem ini memang seharusnya diberlakukan kembali untuk melindungi pencari keadilan dan memastikan kualitas profesionalitas advokat dapat terjaga,” ungkapnya dia dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Sekretaris Satgas Cyber Pungli Pusat, Irjen Pol. Drs. Widianto Pusoko S.H., M.Si.

 

Kendati berhalangan hadir, Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga turut menyatakan dukungannya terhadap kegiatan rakernas PERADI di Surabaya. “Saya berharap, PERADI dapat kembali bersatu dan membangun sinergi antarpihak demi kemajuan bangsa dan negara,” katanya dalam sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Cahyono, M.M.

 

Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua