Senin, 09 December 2019

Ada Kekhawatiran dalam Amandemen Konstitusi

Golkar dan Demokrat berpendapat belum perlunya mengamandemen konstitusi untuk mengatur haluan negara karena khawatir materi amandemen melebar ke hal-hal lain. Kalau amandemen hanya menyangkut haluan negara masih dapat diatur melalui UU tersendiri, seperti yang sudah diatur dalam UU 25/2004.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Sejumlah fraksi partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ternyata belum bulat terkait amandemen UUD Tahun 1945. Salah satunya, Fraksi Golkar yang terang-terangan keberatan untuk mengamandemen konstitusi untuk kelima kalinya. Alasannya, ada kekhawatiran substansi amandemen konstitusi bakal melebar kemana-mana, tak hanya terbatas soal GBHN.       

 

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena menerangkan sistem demokrasi di Indonesia telah mendapat tempaan dan ujian sedemikian keras. Ujian atau cobaan silih berganti dalam setiap era pemerintahan. Mulai pemilihan presiden atau kepala daerah secara langsung, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah yang notabene hasil reformasi yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 hasil amandemen pertama s.d. keempat (1999-2002).    

 

Karena itu, kata Idris, ketika ada wacana amandemen konstitusi (kelima) menjadi pertanyaaan besar. “Apakah ini tidak akan melebar ke mana-mana? Kita khawatir rencana amandemen ini melebar ke banyak hal,” kata Idris di Komplek Gedung Parlemen, Senin (9/12/2019). Baca Juga: Amandemen Konstitusi Potensial Jadi ‘Bola Liar’

 

Dia mengingatkan amandemen konstitusi bukanlah perkara mudah baik dari sisi persyaratan dan fungsinya. Sebab, konstitusi negara sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman setiap penyusunan peraturan perundang-undangan. “Jika berubah satu pasal saja dalam UU, akan mempengaruhi seluruh produk peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan sudah barang tentu juga mempengaruhi kebijakan pemerintah,” kata dia.

 

Misalnya, Pasal 37 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratn Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Pasal 37 ayat (2)-nya menyebutkan, “Usulan perubahan pasal pada UUD 1945 diajukan secara tertulis serta ditunjukan dengan jelas bagian yang bakal diubah beserta alasannya.”

 

Bila saja 1/3 anggota MPR mengusulkan perubahan UUD Tahun 1945 disertai alasannya sesuai aspirasi yang diserap di daerah pemilihan masing-masing, dipastikan amandemen bisa melebar ke ranah lainnya. “Jangan lupa, bahwa konstitusi melekat pada masing-masing anggota MPR, bukan pada fraksi-fraksi atau kelompok di MPR,” kata Idris.

 

Sekalipun usul amandemen telah disetujui, masih terdapat syarat lain sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan untuk dapat mengubah pasal dalam UUD 1945, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 atau 470 orang dari jumlah anggota MPR. Sedangkan ayat (4)-nya menyebutkan, “Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR”.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua