Awal tahun 2020 masyarakat sudah diramaikan dengan pemberitaan seputar bencana banjir dan bencana alam di sejumlah daerah. Tidak hanya kerugian harta tapi juga kehilangan nyawa karena bencana alam tersebut harus diterima masyarakat. Bencana ini tentunya mengguncang hati para korban dan masyarakat yang harus menyaksikan saudaranya menderita.
Memasuki periode ini juga terdapat berbagai pemberitaan dari sisi hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian publik. Setidaknya, isu-isu yang hukumonline rangkum ini diperkirakan terus menjadi pembahasan para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan pelaku usaha. Terdapat tiga isu yang dapat dirangkum antara lain:
- Skandal Jiwasraya
Kasus perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak kunjung usai. Regulator dianggap tidak serius dan saling lempar tanggung jawab menangani persoalan ini. Bahkan, orang dalam Istana dikabarkan terlibat dalam persoalan tersebut.
Kronologis kasus ini berawal dari kegagalan bayar polis Jiwasraya kepada nasabah dan bank sebagai mitra penjual produk senilai Rp802 miliar yang jatuh tempo pada 2018. Jumlah tersebut terus meningkat menjadi Rp 12,4 triliun hingga akhir Desember 2019.
Kesalahan tata kelola bahkan fraud terjadi pada perusahaan tersebut. Berbagai upaya penyelamatan dilakukan salah satunya dengan mengganti direksi perusahaan tersebut. Tiga kali direksi berganti kinerja positif Jiwasraya belum juga tampak.
Kini, persoalan Jiwasraya mendapat perhatian dari parlemen. Sejumlah fraksi-fraksi DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menyelamatkan Jiwasraya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan secara informal saat ini sudah ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). "Kalau secara informasi, mungkin baru 2-3 fraksi (usulkan pembentukan Pansus Jiwasraya), namun nanti kita lihat secara formalnya," kata Dasco seperti dikutip dari Antara, Senin (30/12).