Senin, 13 January 2020

Gagal Geledah Kantor PDIP, Bukti Pelemahan KPK

ICW mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak "buang badan" saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK yang baru. Selain itu, penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama Presiden untuk menyelamatkan KPK.
Rofiq Hidayat
Ketua KPU Arief Budiman dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersama penyidik KPK saat menunjukkan barang bukti suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan pengeledahan terhadap Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meski diketahui beberapa penyidik KPK sudah mendatangi Kantor DPP PDIP pada Kamis (10/1/2020) kemarin, namun tindakan penggeledehan ini tak berhasil dilakukan lantaran ada penolakan dari petugas keamanan termasuk belum adanya izin Dewan Pengawas KPK. Ironisnya, KPK akhirnya dijadwalkan untuk melakukan penggeledahan baru pekan ini.

 

Kasus ini menjadi kasus pertama pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sejak awal dinilai cenderung melemahkan ketimbang menguatkan KPK. Sebagian kalangan mengkritik peristiwa batalnya KPK menggeledah kantor DPP PDIP tersebut terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisoner KPU Wahyu Setiawan karena diduga menerima uang suap sebesar Rp400 juta dari Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful yang diduga staf Sekjen PDI Perjuangan (Hasto).

 

“Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK sudah dilemahkan. Tinggal kita tunggu respon pemerintah, maka tuntutan Perppu KPK berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat (menjadi relevan, red),” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/1/2020). Baca Juga: OTT Tanpa Izin Dewan Pengawas KPK, Bolehkah?

 

Desmond menilai pengungkapan kasus dugaan suap Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan beberapa politisi PDIP ini pimpinan KPK bisa merasakan sendiri bagaimana sentralnya fungsi Dewan Pengawas KPK. Hal ini, tegas Desmond, membuktikan KPK menjadi dilemahkan akibat materi muatan UU 19/2019 yang tidak bagus. Semestinya, kata dia, kewenangan menangkap, menggeledah, dan menyita barang bukti dikembalikan ke Komisioner KPK.

 

“Gagalnya KPK menggeledah kantor DPP PDIP karena panjangnya alur perizinan penggeledahan. Ujungnya, KPK tak mampu menggeledah institusi partai yang sedang berkuasa itu. Ini tergantung keberanian Ketua KPK Firli dan kawan-kawan termasuk Dewan Pengawas,” tegasnya.

 

Dia menerangkan meski akhirnya Dewan Pengawas KPK memberi izin kepada penyidik pada Jumat (10/1/2020), namun masalahnya penggeledahan diumumkan bakal dilakukan pada pekan ini. “Nah ini sudah tentu substansi penggeledahan tentang barang bukti boleh jadi sudah dihilangkan. Kalau seperti ini tidak terselesaikan, semakin betul jangan berharap lagi dengan KPK,” katanya.

 

Mempersulit KPK

Terpisah, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menilai implementasi UU 19/2019 dalam kasus dugaan suap Wahyu Setiawan mempersulit kinerja KPK. Terdapat dua peristiwa penting yang harus dicermati dalam peristiwa OTT Wahyu Setiawan ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua