Jumat, 24 Januari 2020

Tindak Pidana Perkebunan dalam Perspektif Kebijakan Penal Oleh: Aji Kurnia*)

​​​​​​​Kebijakan penal dalam tahap formulasi ketentuan pidana perkebunan harus selaras dengan asas-asas dan tujuan penyelenggaraan perkebunan.
RED
Aji Kurnia. Foto: Istimewa

Kasus “Kakek Samirin”, kakek pengembala sapi (68 tahun) yang dinyatakan bersalah mencuri getah karet di perkebunan PT Bridgestone, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara telah menjadi perhatian masyarakat dan diskusi yang hangat di kalangan ahli hukum. Beberapa kalangan menganggap kasus ini merupakan ironi karena PT Bridgestone telah memperkarakan kakek Samirin yang mengambil sisa getah karet seharga Rp17.480. Samirin oleh jaksa dituntut dengan ancaman 10 bulan kurungan atas perbuatan pidana “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Pada akhirnya, Rabu (15/1/2020) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun  memvonis kakek Samirin bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan 4 hari. Vonis tersebut membuat Samirin langsung bebas karena telah menjalani masa tahanan selama 2 bulan 3 hari. Dibandingkan dengan tuntutan jaksa, maka putusan hakim tersebut patut diapresiasi karena telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

 

Sebelum kasus “Kakek Samirin”, kasus lain yang berkaitan dengan tindak pidana perkebunan menimpa kakek berinisial Ar (65), warga Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak yang melakukan pembersihan kebun dengan cara membakar untuk budi daya nanas. Pelaku dikenakan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 108 UU Perkebunan yaitu larangan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

 

Berdasarkan yurisprudensi, perlu kiranya melihat kembali Putusan MK No. 55/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian materiil UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (sebelum berlakunya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan). Dalam amar putusan tersebut, Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

 

Dalam Pendapat Mahkamah dijelaskan bahwa unsur “dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya” dalam Pasal 21 mengandung rumusan pasal yang terlalu luas. Demikian pula kata-kata “aset lainnya” tidak memberikan batas yang jelas. Selain itu, frasa “dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 juga mengandung ketidakpastian hukum. Frasa “tindakan lainnya” mengandung makna yang sangat luas dan tidak terbatas. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menurut pendapat Mahkamah dapat melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

 

Kebijakan Penal

Kasus “Kakek Samirin” dan kasus-kasus lainnya yang serupa perlu dikaji dalam perspektif kebijakan penal. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penal merupakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana yang mencakup tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

 

Tahap formulasi/kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari kebijakan penal. Sehingga kesalahan/kelemahan tahap formulasi/kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Barda, 2010). Formulasi ketentuan pidana pada dasarnya memiliki korelasi dan signifikansi dengan praktik peradilan pidana (Sigid Suseno, 2013).

 

Untuk itu perlu mengevaluasi kembali ketentuan pidana dalam UU Perkebunan baik yang bersifat kriminalisasi maupun dekriminalisasi atau depenalisasi. Dalam melakukan kriminalisasi, salah satu yang harus menjadi perhatian yaitu perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dalam ketentuan pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dalam hal ini perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau spiritual atas warga masyarakat.

 

Berdasarkan konsepsi kebijakan penal tersebut, maka perlu mengkaji kembali formulasi ketentuan pidana perkebunan untuk mencegah kasus “Kakek Samirin” dan kasus-kasus serupa lainnya terjadi lagi. Pertama, membaca Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan harus dimaknai sesuai dengan Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015. Berdasarkan putusan tersebut, frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam Pasal 55 dan Pasal 107 tidak berlaku untuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Putusan MK No. 31/PUU-V/2007.

 

Kedua, dalam Pasal 107 huruf c UU Perkebunan yang memuat unsur “secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan” belum diatur nilai kerugian dan batasan sebagian atau seluruhnya tanaman yang dimaksud. Berbeda dengan pengrusakan dalam KUHP yang memiliki kategori pengrusakan ringan selama nilai barang yang dirusak tidak lebih dari Rp2,5 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP dan dipertegas dengan Perma No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

 

Demikian pula dalam Pasal 107 huruf d UU Perkebunan yang memuat unsur “secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” belum diatur nilai kerugian. Berbeda dengan pencurian dalam KUHP yang memiliki kategori tindak pidana ringan (lichte misdrijven) sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP dan dipertegas dalam Perma No. 02 Tahun 2012 selama nilai keru­gian­nya tidak lebih dari Rp2,5 juta.

 

Terhadap perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan ini sudah seharusnya ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Adapun dalam RKUHP, nilai barang yang dicuri dalam kategori pencurian ringan telah diubah menjadi tidak lebih dari Rp500 ribu.   

 

Ketiga,dalam delik membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU Perkebunan memiliki kebijakan formulasi yang berbeda dengan delik pembakaran lahan dan hutan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

 

Berbeda dengan UU Perkebunan yang tidak memberikan rumusan pengecualian, kedua undang-undang tersebut masih membuka peluang pembakaran lahan dan hutan dengan syarat dan tujuan tertentu. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Dalam penjelasan pasal dinyatakan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

 

Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Namun demikian, pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

 

Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Mengingat Pasal 108 UU Perkebunan bersifat delik formil yang tidak mempersyaratkan akibat dari perbuatan dan rumusan pasal tersebut yang luas dan tanpa pengecualian, maka pasal tersebut dengan mudah dapat dikenakan terhadap kakek berinisial Ar yang melakukan pembersihan kebun dengan cara membakar untuk budi daya nanas.

 

Pendekatan Nilai

Penggunaan sarana penal semestinya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Dalam menggunakan sarana penal terdapat “prinsip-prinsip pembatas” (the limiting principles) antara lain jangan semata-mata menggunakan pidana untuk tujuan pembalasan dan jangan menggunakan pidana untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan (Niniek Suparni, 2001).

 

Dalam melakukan kebijakan penal termasuk kebijakan penal di bidang perkebunan, perlu menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pendekatan yang berorientasi pada nilai berangkat dari pendapat Bassiouni yang menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang harus dilindungi.

 

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut meliputi pemeliharaan tertib masyarakat; perlindungan warga dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain; memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; dan memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu (Muladi dan Barda, 2010).

 

Kebijakan penal dalam tahap formulasi ketentuan pidana perkebunan harus selaras dengan asas-asas dan tujuan penyelenggaraan perkebunan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan perkebunan yaitu asas kearifan lokal. Penjelasan Pasal 2 huruf i UU Perkebunan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

 

Pendekatan nilai dan penerapan asas “kearifan lokal” dalam penyelenggaraan perkebunan telah menjiwai amar Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 yang memberikan perlindungan kepada orang perseorangan petani kecil dalam pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sehingga tidak memerlukan izin Menteri. Demikian pula ketentuan mengenai pelepasan varietas tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitasnya sendiri. Perseorangan petani kecil pada umumnya memiliki kearifan lokal dalam budi daya perkebunan yang dapat ditumbuhkembangkan untuk memajukan usaha perkebunan yang dilakukan.

 

Terhadap perseorangan petani kecil tersebut sudah semestinya menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan berkaitan dengan praktik budi daya pertanian yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Kebijakan penal yang berkaitan dengan formulasi ketentuan pidana dalam UU Perkebunan harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, unsur subjektif (orang/sikap batin) dan unsur objektif (perbuatan), kepentingan pelaku tindak pidana dan korban, serta kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

 

Mengingat sektor perkebunan merupakan sektor yang strategis yang mendukung perekonomian nasional dan melibatkan berbagai pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, maka kebijakan penal dalam UU Perkebunan harus dilakukan secara cermat dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Kebijakan penal tersebut juga harus integral dengan kebijakan nonpenal (di luar hukum pidana) yang bersifat preventif. Terlebih dalam perkara “Kakek Samirin”, sudah seharusnya upaya penal menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

 

*)Aji Kurnia, S.H., M.H. adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian dan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua