Selasa, 28 Januari 2020

Presiden Minta Dukungan Terkait Omnibus Law

Presiden mengakui Indonesia mengalami obesitas regulasi yang akhirnya mencegah pemerintah bertindak cepat dalam merespon perubahan dunia.
Aida Mardatillah
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat sidang pleno penyampaian Laporan Tahun 2019 di Gedung MK Jakarta, Selasa (28/1). Foto: RES

Presiden Joko Widodo meminta dukungan semua pihak terkait pengajuan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian ke DPR. Sebab, RUU yang menjadi program prioritas pemerintah itu sudah ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 yang totalnya berjumlah 54 RUU.    

 

"Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah berada dalam satu visi besar untuk menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," kata Presiden Joko Widodo di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (28/1/2020).

 

Pernyataan itu disampaikan dalam acara "Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019" yang dihadiri Ketua MK Anwar Usman beserta para hakim konstitusi; Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali serta para pejabat terkait lainnya.

 

"Pemerintah bersama DPR berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif, dengan mensinkronkan (berbagai, red) UU melalui satu UU saja, satu omnibus law. Berbagai ketentuan dalam puluhan undang-undang itu akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan omnibus law Perpajakan yang sedang disiapkan dan akan diberikan ke DPR," ujar Presiden. Baca Juga: Pemerintah Luruskan Isu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

 

Istilah omnibus law pernah diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pidato perdana setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Istilah omnibus law berasal dari bahasa Latin yang artinya “for everything”. Black Law Dictionary mendefinisikan omnibus law satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku.

 

Konsep ini bisa saja menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Intinya, konsep ini ibarat pepatah “Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.” Implementasi konsep omnibus law atau omnibus bill sebagai salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah pada tradisi negara-negara Anglo-Saxon, Common Law System, seperti Amerika, Kanada, Irlandia, Suriname, Irlandia.  

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas 15 Januari 2020 lalu mentargetkan agar pembahasan omnibus law di DPR dapat dilakukan dalam 100 hari kerja. "Omnibus law memang belum populer digunakan di sini, tapi sudah banyak diterapkan di Amerika Serikat, Filipina, ini adalah strategi reformasi regulasi, harapannya hukum kita lebih sederhana, fleksibel, responsif dalam menghadapi perubahan yang terjadi," jelas Presiden.

 

“Konstitusi dibuat untuk membuat sesuatu yang fundamental dan siap merespon perubahan zaman. Maka dari itu, pemerintah perlu menciptakan hukum yang fleksibel dan responsible sesuai amanat konstitusi kita.” 

 

Omnibus law ini, pemerintah mengusulkan akan merevisi 1.244 pasal dari 79 UU yang sudah dibahas dengan 31 kementerian dan lembaga. Termasuk mengklaim sudah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti tujuh konfederasi buruh dan 28 serikat buruh lain.

 

Misalnya, dalam omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja terdapat 11 klaster yang akan diatur yakni klaster penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

 

Untuk memuluskan pembahasan omnibus law, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (satgas) omnibus law yang beranggotakan 127 orang yang terdiri atas perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, akademisi, kepala daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat.

 

Sesuai hasil pembahasan per 17 Januari 2020, telah diidentifikasi sekitar 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan rincian: penyederhanaan perizinan di 52 UU dengan 770 pasal; persyaratan investasi di 13 UU dengan 24 pasal; ketenagakerjaan di 3 UU dengan 55 pasal; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM di 3 UU dengan 6 pasal; dan kemudahan berusaha di 9 UU dengan 23 pasal.

 

Namun, hingga saat ini DPR mengaku belum menerima naskah akademik dan tiga draft RUU omnibus law usulan pemerintah yang sudah ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Tiga RUU yang dimaksud yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibukota Negara, dan RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. DPR meminta pemerintah secepatnya menyodorkan naskah akademik dan tiga draft omnibus lawitu.

 

“Sampai sekarang DPR belum menerima satu pun draft RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah,” ujar Ketua DPR Puan Maharani saat pengesahan 54 RUU Prolegnas Prioritas 2020 dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (22/1/2020) lalu. Baca Juga: Klarifikasi Kemenko Perekonomian Soal Draft RUU Omnibus Law yang Tersebar

 

Akui obesitas regulasi

Presiden juga mengakui Indonesia mengalami obesitas regulasi yang akhirnya mencegah pemerintah bertindak cepat dalam merespon perubahan dunia. "Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi, membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri, terjebak dalam kompleksitas," lanjut Presiden.

 

Presiden mencatat terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah hingga saat ini. "Ada PP (Peraturan Pemerintah), perpres (peraturan presiden), permen (peraturan menteri), perdirjen (peraturan direktur jenderal), sampai perda (peraturan daerah) harus kita sederhanakan, sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespon perubahan dunia yang begitu cepatnya."

 

Dia menilai sesungguhnya UUD 1945 sudah memberikan keleluasaan dalam bertindak. "Kita bersyukur para pendiri bangsa telah merumuskan UUD 1945 sebagai konsitusi negara yang tak lekang oleh zaman. Konsitusi tersebut dibuat dengan mengatur hal-hal yang sangat fundamental, sehingga kita punya keleluasaan menyusun peraturan yang di bawahnya agar siap merespon perubahan zaman untuk memenangkan kompetisi.”

 

Namun, malah unsur-unsur pemerintah yang membuat membuat peraturan turunan yang terlalu banyak. "Peraturan yang tidak konsisten, yang terlalu rigid dan mengekang ruang gerak kita sendiri, yang justru menghambat kecepatan kita dalam melangkah, mempersulit kita memenangkan kompetisi yang ada," katanya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua