Senin, 03 Pebruari 2020

Kasus Jiwasraya Tak Lepas dari Lemahnya Pengawasan Regulator

Pengamat asuransi memberikan dua skema terkait penyelamatan Jiwasraya. Pengembalian dana nasabah harus mendapat prioritas.
Fitri Novia Heriani
Foto: Istimewa

PT Asuransi Jiwasraya tengah dilanda persoalan pelik. Puluhan ribu nasabah yang tercatat memegang polis di asuransi pelat merah ini tak bisa melakukan klaim atas produk asuransi yang mereka bayar. Kabarnya, kinerja perusahaan yang buruk bukan sekadar kesalahan tata kelola melainkan ada dugaan fraud yang dilakukan para direksi.

 

Persoalan semakin memanas lantaran penyelesaian masalah tak kunjung jelas. Desakan sejumlah pihak agar regulator seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan kasus ini demi memberi kepercayaan publik.

 

Pengamat Asuransi, Hotbonar Sinaga menilai bahwa buruknya kinerja Jiwasraya disebabkan oleh pengawasan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika DPR memutuskan untuk membentuk pansus dalam penyelesaian Jiwasraya, Hotbonar mengaku sepakat. Pansus diperlukan agar penyelesaian perkara menjadi kompehensif dan tidak bersifat parsial seperti yang dilakukan oleh panitia kerja (panja).

 

“Kalau memang dibentuk pansus manfaatnya ada yang mengawasi proses hukum yang berjalan, baik itu di Kejaksaan atau audit investigasi oleh BPK,” katanya dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu (29/1).

 

Menurut Hotbonar, persoalan gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya disebabkan adanya kesalahan desain produk. Produk saving plane yang dikeluarkan oleh Jiwasraya terlalu riskan, karena menjanjikan pengembalian dana sebasar 9-13 persen dengan deposito bunga yang hanya 4-5 persen.

 

“Ini menjadi dipertanyakan, kok bisa diloloskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang dalam hal ini produk saving plane terlalu riskan, tidak mungkin bisa return 9-13 persen, ditambah komisi agen dan operasional dan minimum imbal hasil yang mencapai 19-20 persen, dengan pengembangan dana nasabah 9-13 persen,” jelasnya.

 

Maka untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya tersebut, Hotbonar menilai setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan perubahan di Jiwasraya melalui Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC). Penyelesaian lewat mekanisme GRC ini, lanjutnya, merupakan penyelesaian jangka panjang untuk menyehatkan asuransi Jiwasraya. Beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dalam penyelesaian jangka panjang ini adalah kemungkinan untuk membuat lembaga penjamin polis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua