Kamis, 06 Pebruari 2020

Dua Keppres Berbeda dalam Pengangkatan 5 Pimpinan KPK

​​​​​​​Satu Keppres untuk empat pimpinan KPK, satu lagi khusus satu pimpinan lainnya. Ada fatwa MA yang melatarinya.
Aji Prasetyo/Aida Mardatillah
Ilustrasi: HGW

Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pamolango dan Lili Pintauli Siregar resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2019 silam. Kelima pimpinan KPK ini berkantor ke Gedung Merah Putih di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, menggantikan Agus Rahardjo dkk yang habis masa jabatannya.

 

Namun, di balik penetapan kelima pimpinan KPK periode 2019-2023 tersebut menyisakan cerita tersendiri khususnya dalam pengangkatan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Ternyata, dari lima pimpinan KPK, empat di antaranya diangkat melalui satu Keppres, yakni Keppres Nomor 112/P Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 21 Oktober 2019. Sedangkan satu pimpinan KPK lainnya diangkat melalui Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Desember 2019.

 

Keempat pimpinan KPK yang diangkat melalui Keppres Nomor 112/P Tahun 2019 adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pamolango dan Lili Pintauli Siregar. Keppres ini juga berisi mengenai pemberhentian lima pimpinan KPK periode 2015-2019 yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif.

 

Sedangkan Nurul Ghufron diangkat melalui Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 dan hanya berbunyi mengenai pengangkatan Nurul Ghufron sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023. Selain terdapat pemberhentian pimpinan KPk periode 2015-2019, perbedaan di kedua Keppres tersebut terdapat pada bagian menimbang.

 

Khusus Keppres Nomor 129/P Tahun 2019, terdapat Fatwa Mahkamah Agung (MA) yang jadi latar belakang terbitnya Keppres. Hal ini sesuai disampaikan melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 333/KMA/HK.005/11/2019 tanggal 12 November 2019 yang menyatakan bahwa Nurul Ghufron telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk diangkat sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.

 

Baca:

 

Dalam dokumen yang diterima Hukumonline, Pada 12 November 2019 lalu, Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali menyurati Menteri Sekretaris Negara dengan Nomor: 333/KMA/HK.00.5/11/2-019 mengenai permintaan fatwa terkait calon pimpinan KPK bernama Nurul Ghufron. Surat Ketua MA tersebut menjawab surat Mensesneg Nomor: R-160/M.Sesneg/D-1/HK.04.00/11/2019 tertanggal 6 November 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua