Rabu, 19 February 2020

Pencabutan Perda Lewat Perpres, Simak Putusan MK Ini!

Pasal 166 RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Pembahasan RUU Cipta Kerja ini harus benar-benar dikawal agar jangan sampai kontraproduktif terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: Hol

Pasca pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja ke DPR, materi muatan draft RUU ini terus menjadi sorotan publik. Salah satunya, ketentuan Pasal 166 RUU Cipta Kerja terkait kewenangan pemerintah pusat membatalkan peraturan daerah (perda) melalui peraturan presiden (perpres). Substansi pasal ini mirip seperti yang tercantum dalam Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait mekanisme pembatalan perda oleh pemerintah pusat.

 

Namun, ketentuan ini pernah diubah oleh MK melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal UU No. 23 Tahun 2014 yang dibacakan pada Rabu (5/4/2017) lalu. Salah satunya, Pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) UU Pemda terkait mekanisme pembatalan perda kabupaten/kota oleh gubernur dan mendagri yang dinyatakan inkonstitusional/bertentangan dengan UUD 1945. Baca Juga: Catat!!! Kini Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Wewenang MA

 

Mahkamah beralasan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda yang memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi (UU), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hal ini, Perda Kabupaten/Kota, seperti ditegaskan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.  

 

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seperti diatur Pasal 251 ayat (4) UU Pemda pun, menurut Mahkamah tidak sesuai rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Merujuk Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

 

Menurut Mahkamah, kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Bagi Mahkamah adalah kekeliruan ketika Perda Kabupaten/Kota sebagai produk hukum berbentuk peraturan (regeling), dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum berbentuk keputusan (beschikking).

 

Di sisi lain, ada potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan PTUN dan putusan pengujian Perda oleh MA terhadap substansi perkara yang sama. Ini bisa terjadi ketika Perda Kabupaten/Kota dibatalkan melalui keputusan gubernur, lalu digugat PTUN. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, demi kepastian hukum dan sesuai UUD 1945, menurut Mahkamah pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional MA. 

 

Pasal 251 UU Pemda

(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.

(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

 

Pasal 166 RUU Cipta Kerja

(1) Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dan/atau Perda kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dapat dibatalkan.

(2) Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden.

 

Pembangkangan terhadap konstitusi

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti Muhammad Imam Nasef menilai Pasal 166 RUU Cipta Kerja bentuk pembangkangan terhadap konstitusi karena memuat kembali pasal yang sebelumnya sudah pernah dibatalkan MK. Menurutnya, Pasal 166 RUU Cipta Kerja pun mengkonfirmasi penelitian 3 dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 2019 yang menemukan dari 109 putusan MK yang diteliti terdapat 25 putusan MK (22,01) persen tidak dipatuhi pemangku kepentingan.  

 

“Sudah sangat jelas ditentukan pembatalan perda hanya dapat dilakukan oleh MA melalui mekanisme hak uji materiil (HUM),” ujar Muhammad Imam Nasef kepada Hukumonline di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

 

Dia meyayangkan penyusunan RUU Cipta Kerja itu tak mengindahkan putusan MK. Padahal,  selama ini pemerintah seringkali mengingatkan rakyat untuk selalu tunduk dan patuh terhadap Pancasila dan UUD 1945. “Ini bisa dipahami apabila pemerintah pusat memiliki keinginan agar bisa ‘cawe-cawe’ soal perda, padahal desain konstitusional otonomi daerah dibangun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

 

“Fungsi kontrol pemerintah pusat sudah diatur sedemikian rupa dengan memberi kewenangan pemerintah pusat melalui gubernur melakukan executive preview terhadap rancangan perda. Karena itu, pembahasan RUU Cipta Kerja ini harus benar-benar dikawal agar jangan sampai kontraproduktif terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas,” ajaknya.

 

Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid menilai Pasal 166 RUU Cipta Kerja terkait pencabutan perda melalui perpres jika bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat potensi membuka ruang presiden bersikap arogan, bahkan otoriter. Sebagai kepala negara, presiden semestinya menjaga sistem hukum ketatanegaraan termasuk sistem hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan.

 

Sodik memahami akan kebutuhan pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja melalui metode omnibus law, menyederhanakan regulasi demi kemudahan berusaha dan investasi demi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dia mengingatkan pemerintah pun mesti taat aturan dan tidak mengurangi fungsi legislasi DPR dan DPRD.

 

“Kita berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja di parlemen,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen.

 

Politisi Partai Gerindra itu berjanji bakal mengkritisi ketentuan pasal-pasal yang dinilai janggal dalam draf RUU Cipta Kerja saat pembahasan. Seperti, soal dugaan melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang berujung melemahkan sistem demokrasi dan ketatanegaraan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua