Jumat, 28 Pebruari 2020

Perjalanan Berliku Paralegal di Indonesia

Penyusunan kembali aturan paralegal mengacu pada putusan Mahkamah Agung, dan menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
Muhammad Yasin
Konsultasi publik tentang paralegal dalam bantuan hukum di Surabaya, Rabu (26/2). Foto: MYS

Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai paralegal dalam pemberian bantuan hukum, di Surabaya, Rabu (26/2), berlangsung hangat. Sejumlah peserta memberikan masukan. Ada juga peserta yang mengkritik gagasan menaikkan usia minimal paralegal dari 18 menjadi 25 tahun, atau kompetensi paralegal yang harus bergelar sarjana strata satu.

Gagasan menaikkan standar kompetensi itu dianggap akan menyulitkan pemberdayaan paralegal pada komunitas tertentu. “Akan melahirkan kesulitan ketika akan membentuk paralegal di komunitas,” kata M. Sholeh, pengacara LBH Surabaya. “Paralegal boleh pakai standar, tetapi jangan terlalu tinggi karena akan mempersulit pemberian bantuan hukum itu sendiri,” sambungnya.

Standar kompetensi hanya salah satu isu yang menjadi fokus pembahasan. Masih ada isu lain yang lebih mendasar seperti definisi paralegal. Istilah paralegal diperkenalkan oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 9 UU ini menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dua kali kata ‘paralegal’ disebut, tetapi tidak ada penjelasan atau definisi apa yang dimaksud dengan paralegal.

(Baca juga: Asas Hukum Ini yang Kurang Diperhatikan dalam Putusan HUM Paralegal).

Dalam Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dikonsultasikan di Surabaya dan Semarang terungkap bahwa paralegal sudah didefinisikan. Paralegal Pemberi Bantuan Hukum adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang memiliki kompetensi dan terdaftar serta tergabung pada Pemberi Bantuan Hukum. Pendekatan yang digunakan adalah komunitas.

Di Amerika Serikat, American Bar Association mendefinisikan paralegal sebagai ‘a person qualified by education, training, or work experience, who is employed or retained bu an anttorney, law office, corporation, government agency or other entity and who performs spesifically delegated substantive legal work for which an attorney is responsible”. Lebih singkat, di South Dakota, paralegals diartikan sebagai ‘a distinguished group of persons who assist licensed attorney in the delivery of legal services”. Itu pula sebabnya, paralegal sering disebut legal assistant karena tugas pokoknya adalah membantu advokat.

Penelusuran hukumonline terhadap beberapa tulisan tentang bantuan hukum di Indonesia, kata ‘paralegal’ tidak ditemukan. Yang dibahas adalah pemberi bantuan hukum professional yang diidentikkan dengan advokat; dan pemberi bantuan hukum non-profesional. Misalnya, ditulis oleh mantan hakim agung berlatar belakang akademisi, Abdurrahman. Dalam bukunya ‘Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia (1980), Abdurrahman menulis: “Pemberi bantuan hukum yang non-profesional meliputi mereka yang bukan sarjana hukum ataupun juga yang telah bergelar sarjana hukum tetapi kegiatan pemberian bantuan hukum ini hanya merupakan pekerjaan sampingan di samping pekerjaan pokoknya yang lain”.

Idealnya memang bantuan hukum dikerjakan tenaga professional. Tetapi, menurut Abdurrahman, kondisi dan situasi setempat tidak bisa diabaikan begitu saja, dalam arti  menutup mata dari kenyataan yang ada”. Tenaga professional kurang jumlahnya. Di sinilah pemberi bantuan hukum non-profesional. Abdurrahman tidak menyebut sama sekali istilah paralegal.

Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2011 adalah memontem penting pengaturan paralegal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini pula Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Sebelum Permenkumham ini benar-benar dijalankan, 18 advokat mengajukan permohonan hak uji materi terhadap Permenkumham tersebut. Permohonan diajukan sekitar tiga bulan setelah Permenkumham No. 1 Tahun 2018 diberlakukan. Sebulan kemudian, Mahkamah Agung memutuskan permohonan itu, yang isinya membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada intinya, paralegal tidak boleh menjalankan sendiri beracara di muka persidangan.

(Baca juga: Paralegal, Solusi Mengatasi Ketimpangan Sebaran Organisasi Bantuan Hukum).

Putusan ini dikritik oleh tim eksaminator beranggotakan dosen Fakultas Hukum UGM, Sri Wiyanti Eddyono, advokat sekaligus akademisi Luhut MP Pangaribuan, dan akademisi Universitas Andalas Padang, Afrizal. Eksaminator berkesimpulan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tidak komprehensif dan abai mempertimbangkan peran paralegal yang berkontribusi mengisi kesenjangan layanan bantuan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung dinilai tidak hati-hati dan tidak memberi pertimbangan yang lengkap; dan hanya merujuk pada konsep paralegal konvensional.

Kini, Pemerintah meminta masukan dari banyak pemangku kepentingan untuk mengatur kembali paralegal dan standar layanan yang harus diberikan ketika membantu advokat dalam proses litigasi, atau melakukan kegiatan-kegiatan non-litigasi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua