Kamis, 26 March 2020

Ada Sanksi Pidana Nekat Berkerumunan Menuai Kritik

Pemerintah disarankan untuk menghindari sanksi pidana penjara, cukup denda atau sanksi sosial karena dinilai berlebihan dan over kriminalisasi.
Adi Thea DA
Ilustrasi: Hol

Penyebaran coronavirus disease (Covid-19) di Indonesia semakin meluas. Untuk menekan penyebaran Covid-19 ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya, melarang dan membubarkan acara/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah banyak demi mencegah/meminimalisir penyebaran Covid-19.   

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penanggulangan Covid-19 telah melibatkan TNI dan Polri untuk membubarkan kerumunan orang yang dinilai membahayakan.

 

“Karena ternyata masih banyak pelanggaran, tingkat pemahaman dan penghayatan masyarakat tentang situasi ini tidak sama, maka kemarin rapat Gugus Tugas jam 12 sampai setengah 3, memutuskan agar TNI dan Polri ikut turun tangan secara selektif dibantu oleh Satpol PP di daerah-daerah untuk melakukan pembubaran terhadap kerumunan-kerumunan orang yang membahayakan,” ujar Mahfud MD sebagaimana dikutip laman polkam.go.id, Senin (23/3/2020).

 

Mahfud mengatakan pasti ada pihak yang mengkritik penanganan penyebaran Covid-19. Misalnya, ada yang mengatakan untuk lockdown atau menutup akses keluar masuk. Tapi ketika dicoba untuk lockdown terbatas dalam transportasi ujungnya ribut.

 

“Misalnya perintah mengurangi kerja di kantor, itu banyak juga yang mengeluh, ‘bagaimana pekerja harian seperti kami kalau orang tidak ke kantor kami dapat apa?’ misalnya gojek dan sebagainya. Makanya kita harus bersabar, yang penting kekompakkan antara pemerintah dan rakyat untuk saling menjaga,” kata Mahfud.

 

Menurut Mahfud, istilah lockdown kurang manusiawi karena terbukti tidak efektif di Italia. Karena itu, Indonesia menggunakan istilah social distancing, kemudian berkembang istilahnya menjadi physical distancing, tapi yang lebih dianjurkan yakni istilah jarak fisik.

 

“Itu yang ditempuh oleh pemerintah agar melakukan hubungan-hubungan dengan orang lain itu dihindari kalau tidak sangat penting, kalau sangat penting jaraknya diatur 1 meter dan membersihkan diri, tangan, wajah, baju, dan sebagainya, supaya dilakukan masyarakat atas bimbingan pemerintah, physical distancing,” ujar Ketua MK periode 2008-2013 itu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua